MEMPAWAH — Dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU Sungai Nipah dengan nomor 64.783.18 menjadi sorotan setelah media Gema Tipikor mengungkap hasil investigasi lanjutan yang menyebut adanya dugaan penyaluran BBM kepada sejumlah pihak tertentu di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
Dalam laporan investigasinya, Gema Tipikor menyebut sejumlah pihak yang diduga terkait dengan distribusi BBM bersubsidi tersebut, mulai dari pengusaha, seorang anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Ketua Aliansi Supir, hingga seorang kepala desa setempat.
Salah satu nama yang disebut berinisial YN, yang menurut sumber media tersebut diduga berkaitan dengan usaha crude palm oil (CPO) di wilayah Jungkat. Selain itu, terdapat anggota DPRD Kabupaten Mempawah dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berinisial M serta UF yang disebut menjabat sebagai Ketua Aliansi Supir.
Seluruh dugaan keterlibatan tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut. Penyebutan nama atau jabatan dalam laporan investigasi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum.
Narasumber Sebut Dugaan Penggunaan Armada Pelangsir
Berdasarkan keterangan yang dimuat Gema Tipikor, seorang narasumber yang mengaku mengetahui aktivitas internal SPBU memberikan informasi pada 16 Oktober 2026. Keterangan tersebut disampaikan dalam konteks konfirmasi yang dilakukan bersama Ketua Aliansi Supir di Pontianak.
Narasumber itu menduga sejumlah pihak memperoleh alokasi BBM bersubsidi dari SPBU Sungai Nipah.
“Mereka-mereka itu mempunyai lima armada masing-masing untuk melangsir dari SPBU ke gudang masing-masing,” demikian keterangan narasumber sebagaimana dikutip dalam laporan tersebut.
Laporan itu juga menyebut dugaan penggunaan sejumlah kendaraan untuk mengangkut BBM bersubsidi menuju tempat penampungan. Namun, informasi mengenai jumlah kendaraan, volume BBM, identitas pemilik kendaraan, serta tujuan penyaluran masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan keterangan pihak berwenang.
Seorang narasumber lainnya juga menduga adanya praktik pertukaran solar dengan CPO yang dikaitkan dengan YN. Dugaan tersebut memerlukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah benar terjadi transaksi, bagaimana mekanismenya, serta apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan distribusi BBM bersubsidi.
Wartawan Mengaku Mengalami Ancaman Saat Konfirmasi
Selain dugaan penyelewengan BBM, laporan Gema Tipikor memuat pengakuan mengenai insiden yang disebut terjadi ketika wartawannya berupaya meminta konfirmasi kepada YN pada 16 Oktober 2026.
Menurut laporan tersebut, YN diduga marah saat hendak dikonfirmasi. Wartawan Gema Tipikor mengaku dikejar menggunakan senjata tajam yang disebut sebagai samurai.
Laporan itu juga menyebut bahwa setelah kejadian tersebut, YN diduga mencari wartawan menggunakan sepeda motor dan melontarkan pernyataan bernada ancaman. Wartawan tersebut mengaku mendengar ancaman yang merujuk pada penggunaan senjata api.
Klaim mengenai pengejaran dan ancaman tersebut merupakan keterangan sepihak yang masih perlu diverifikasi. Untuk memastikan peristiwa itu, diperlukan keterangan dari wartawan yang bersangkutan, saksi lain, dokumentasi yang tersedia, serta klarifikasi dari pihak yang dituduhkan.
Apabila terdapat dugaan ancaman atau intimidasi terhadap jurnalis, peristiwa tersebut dapat dilaporkan kepada kepolisian untuk ditangani sesuai ketentuan hukum. Keselamatan wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik juga perlu menjadi perhatian.
Disperindag Mempawah Belum Memberikan Keterangan
Dalam laporan yang sama, Gema Tipikor menyebut telah berupaya meminta konfirmasi kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mempawah pada 16 Oktober 2026.
Menurut keterangan yang diterima media tersebut di lokasi, sejumlah pegawai tidak berada di kantor saat upaya konfirmasi dilakukan. Namun, kondisi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa dinas terkait mengabaikan persoalan yang sedang disorot.
Penjelasan resmi dari Disperindag tetap diperlukan, terutama mengenai kewenangan pengawasan yang dimiliki, koordinasi dengan instansi terkait, serta langkah yang dapat dilakukan apabila ditemukan dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi.
Distribusi BBM Subsidi Perlu Ditelusuri
BBM bersubsidi diperuntukkan bagi kelompok atau sektor yang memenuhi ketentuan penerimaannya. Karena itu, dugaan penyaluran yang tidak sesuai peruntukan perlu diperiksa melalui mekanisme pengawasan yang berwenang.
Penelusuran dapat mencakup catatan penjualan dan penyaluran BBM di SPBU, identitas kendaraan pengisi, volume transaksi, dokumen distribusi, serta keterangan pengelola SPBU dan pihak yang disebut dalam laporan.
Pemeriksaan tersebut penting untuk membedakan antara dugaan berdasarkan informasi narasumber dan fakta yang telah didukung bukti. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, tindak lanjut harus dilakukan oleh instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
Hak Jawab dan Konfirmasi Tetap Terbuka
Hingga laporan ini disusun berdasarkan materi yang disampaikan Gema Tipikor, pihak manajemen SPBU Sungai Nipah dan instansi penegak hukum terkait disebut belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan tersebut.
Redaksi perlu melanjutkan upaya konfirmasi kepada pengelola SPBU, pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan, Disperindag Kabupaten Mempawah, serta aparat penegak hukum agar informasi yang disajikan dapat diuji dari berbagai sisi.
Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan kesalahan individu maupun badan usaha tertentu. Seluruh dugaan harus diuji melalui bukti dan proses hukum yang berlaku, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan koreksi bagi semua pihak yang disebut maupun pihak lain yang memiliki informasi relevan untuk memberikan penjelasan.
Gema Tipikor menyatakan akan terus berupaya melakukan konfirmasi dan menelusuri informasi tersebut demi kepentingan publik serta keberimbangan pemberitaan.
Tim Liputan
0 Komentar