PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Dugaan tindak pidana di sektor perbankan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dikaitkan dengan Bank Kalbar menjadi perhatian publik. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat disebut tengah menyelidiki perkara tersebut berdasarkan laporan polisi tertanggal 16 Agustus 2026.
Informasi yang dimuat Beberapa Sumber Media Online pada 15 Oktober 2026 menyebutkan, perkara itu tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/189/VIII/2026/SPKT/Polda Kalbar, dengan pelapor Dipo Setia Hady Akbar Jaya, yang disebut menjabat sebagai Kepala Bidang Legal Divisi Corporate Secretary Bank Kalbar.
Menurut pemberitaan tersebut, penanganan perkara dilakukan oleh Subdit II Ditreskrimsus Polda Kalbar. Peristiwa yang dilaporkan diduga berlangsung dalam rentang September 2024 hingga Agustus 2026, dengan lokus yang disebut mencakup sejumlah kantor dan sarana transaksi Bank Kalbar di wilayah hukum Polda Kalbar.
Saat dikonfirmasi media, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes Pol Burhanuddin, disebut memberikan jawaban singkat, “Untuk proses masih berjalan.”
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan perkara masih berlangsung. Namun, rincian mengenai konstruksi perkara, pihak-pihak yang telah diperiksa, serta status hukum masing-masing pihak tetap perlu dipastikan melalui keterangan resmi penyidik.
Dugaan Penyimpangan KUR Ikut Menjadi Perhatian
Di tengah informasi mengenai penyelidikan dugaan tindak pidana perbankan tersebut, beredar pula dugaan penyalahgunaan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikaitkan dengan seorang pegawai Bank Kalbar berinisial GER.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa GER dikabarkan diperiksa polisi. Belasan orang, yang disebut terdiri atas karyawan dan nasabah, juga dikabarkan telah dimintai keterangan. Meski demikian, informasi mengenai pemeriksaan GER, jumlah saksi, dan kaitan dugaan KUR dengan laporan polisi tersebut belum dapat dipastikan secara independen.
Karena itu, perlu ditegaskan bahwa belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh dugaan yang beredar merupakan satu perkara yang sama. Hubungan antara laporan polisi tertanggal 16 Agustus 2026, dugaan penyalahgunaan KUR, dan dugaan aliran dana tertentu perlu dikonfirmasi kepada penyidik.
Salah satu informasi yang beredar menyangkut dugaan penggunaan data mahasiswa untuk pengajuan kredit. Mahasiswa di sebuah universitas disebut pernah dijanjikan bantuan dari Bank Kalbar dengan persyaratan membuka rekening dan menyerahkan data identitas, termasuk KTP.
Selanjutnya, muncul dugaan bahwa data tersebut digunakan untuk pengajuan atau pencairan pinjaman KUR tanpa sepengetahuan atau persetujuan yang semestinya dari mahasiswa bersangkutan.
Apabila benar terjadi, persoalan ini perlu ditelusuri melalui dokumen pengajuan kredit, persetujuan debitur, proses verifikasi identitas, serta bukti pencairan dan penerimaan dana. Namun, hingga tersedia bukti dan konfirmasi resmi, informasi tersebut masih merupakan dugaan yang belum terbukti.
Dugaan Pembagian Dana Pinjaman Perlu Ditelusuri
Informasi lain yang beredar menyebut adanya dugaan pembagian dana pinjaman antara nasabah dan pegawai. Salah satu contoh yang disebut dalam informasi tersebut adalah pinjaman senilai Rp2 miliar, dengan dugaan sekitar Rp1 miliar diterima nasabah dan Rp1 miliar lainnya mengalir kepada GER.
Kebenaran informasi itu, termasuk tujuan penggunaan dana, pihak penerima manfaat, dan alasan pembagian dana, masih memerlukan pemeriksaan serta pembuktian.
Penyidik perlu memastikan apakah terdapat transaksi yang tidak sesuai prosedur, penggunaan dokumen yang tidak sah, atau aliran dana yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Penilaian hukum harus didasarkan pada bukti yang sah, bukan semata-mata informasi yang beredar.
Selain itu, fasilitas KUR memiliki tujuan dan ketentuan penyaluran tersendiri. Oleh karena itu, jenis kredit dalam informasi tersebut juga perlu dipastikan agar tidak terjadi pencampuran antara dugaan penyaluran KUR dan fasilitas pinjaman lainnya.
Aspek Perbankan, TPPU, dan Dokumen Menjadi Fokus Penyelidikan
Dalam pemberitaan RadarOnline.id, perkara tersebut disebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran ketentuan perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, serta ketentuan pidana mengenai pemalsuan dokumen autentik.
Penyebutan ketentuan hukum tersebut dalam pemberitaan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa unsur tindak pidananya telah terpenuhi. Penerapan pasal, bentuk perbuatan yang disangkakan, serta keterlibatan setiap pihak harus merujuk pada hasil penyelidikan dan perkembangan resmi perkara.
Jika ditemukan indikasi aliran dana yang tidak wajar, penelusuran transaksi dapat membantu mengungkap sumber dana, tujuan pemindahan, penerima manfaat, serta hubungan transaksi tersebut dengan dugaan tindak pidana asal.
Sementara itu, apabila terdapat dugaan penyalahgunaan identitas atau pemalsuan dokumen, pemeriksaan perlu mencakup keaslian dokumen, proses pembuatannya, persetujuan pihak yang namanya digunakan, dan siapa yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan.
Bank Kalbar Diminta Memberikan Klarifikasi
Dalam pemberitaan yang beredar, upaya konfirmasi disebut telah dilakukan kepada Adi selaku Kepala Divisi Corporate Secretary Bank Kalbar dan Dipo Setia Hady Akbar Jaya selaku pelapor, yang juga disebut menjabat sebagai Kepala Bidang Legal Divisi Corporate Secretary. Namun, menurut laporan tersebut, jawaban belum diperoleh hingga berita diterbitkan.
Klarifikasi dari pihak bank diperlukan untuk memastikan apakah laporan polisi tersebut benar berkaitan dengan dugaan penyimpangan kredit, penggunaan data nasabah, atau persoalan lain di sektor perbankan.
Bank Kalbar juga perlu mendapat kesempatan menjelaskan langkah pengawasan internal, mekanisme pengaduan nasabah, serta tindakan yang ditempuh apabila ditemukan pelanggaran prosedur.
Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Kalbar memiliki kepentingan untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap ketentuan, dan perlindungan terhadap nasabah. Namun, adanya laporan atau penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana tidak serta-merta berarti bahwa institusi tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran.
Publik Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas
Perkara yang masih dalam tahap penyelidikan perlu ditangani secara profesional dan transparan sesuai ketentuan hukum. Publik berkepentingan memperoleh informasi yang akurat mengenai perkembangan perkara, tanpa mengganggu kepentingan penyidikan atau membuka data nasabah yang wajib dirahasiakan.
Masyarakat juga berharap penyidik menelusuri seluruh fakta yang relevan, termasuk dugaan penggunaan data tanpa persetujuan, proses penyaluran kredit, dan aliran dana apabila memang berkaitan dengan laporan yang sedang ditangani.
Apabila ditemukan bukti yang cukup, tindakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab perlu dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, pihak yang belum terbukti bersalah tetap harus memperoleh perlindungan berdasarkan asas praduga tak bersalah.
Transparansi bukan berarti seluruh dokumen penyidikan harus dibuka kepada publik. Yang dibutuhkan adalah informasi resmi mengenai status penanganan perkara dan penjelasan yang dapat disampaikan secara sah kepada masyarakat.
Konfirmasi dan Hak Jawab Tetap Terbuka
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Ditreskrimsus Polda Kalbar, manajemen Bank Kalbar, pegawai yang disebut berinisial GER, pelapor, serta pihak lain yang berkaitan dengan informasi tersebut.
Sampai ada keterangan resmi dan bukti yang dapat diverifikasi, dugaan penyalahgunaan KUR, penggunaan data mahasiswa, pembagian dana pinjaman, dan keterlibatan individu tertentu tidak dapat dinyatakan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.
Publik menunggu kejelasan mengenai ruang lingkup perkara yang diselidiki Polda Kalbar, perkembangan pemeriksaan, serta ada atau tidaknya hubungan antara laporan dugaan tindak pidana perbankan dan informasi mengenai penyaluran KUR. Penanganan yang profesional, akuntabel, dan berdasarkan bukti menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum dan perbankan daerah.
Tim Redaksi
0 Komentar