DELI SERDANG, SUMATERA UTARA — Advokat Dr. Ramces Pandiangan, S.H., M.H., bersama tim kuasa hukum melaporkan dugaan pengerusakan rumah milik Abdul Rahim ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumatera Utara, Rabu (14/10/2026). Laporan tersebut berkaitan dengan pembongkaran rumah kliennya di Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, yang menurut pihak pelapor diduga dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Deli Serdang.
Laporan itu tercatat dengan nomor STTLP/B/1744/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA. Melalui laporan tersebut, Ramces dan tim kuasa hukum meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan tindak pidana, memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menguji dasar hukum dan kewenangan pelaksanaan pembongkaran.
Ramces menegaskan, langkah hukum tersebut ditempuh untuk memperoleh kepastian mengenai legalitas tindakan pembongkaran dan perlindungan hak-hak kliennya.
“Kami mengutuk keras tindakan pembongkaran rumah klien kami yang sudah ditempati secara turun-temurun. Kami mempertanyakan dasar hukum dan kewenangan pihak yang melakukan pembongkaran tersebut,” ujar Ramces saat diwawancarai awak media di Polda Sumut.
Riwayat Hunian dan Status Kawasan Dipersoalkan
Menurut Ramces, rumah milik Abdul Rahim berada di lokasi yang disebut sebagai kawasan hutan lindung. Ia menyatakan keluarga kliennya telah menempati tempat tersebut selama beberapa generasi, bahkan diperkirakan berlangsung hingga ratusan tahun.
Atas dasar itu, tim kuasa hukum meminta pemerintah dan instansi terkait menjelaskan status hukum kawasan, riwayat penguasaan atau pemanfaatan lahan, serta dasar administratif yang digunakan sebelum pembongkaran dilaksanakan.
Persoalan ini dinilai perlu ditelaah secara menyeluruh karena menyangkut dua hal yang berbeda: status hukum kawasan dan legalitas tindakan penertiban terhadap bangunan yang berdiri di atasnya.
Riwayat hunian yang panjang tidak dengan sendirinya membuktikan kepemilikan atau hak atas tanah. Sebaliknya, penyebutan suatu lokasi sebagai kawasan hutan lindung juga perlu ditopang dokumen dan peta penetapan kawasan yang dapat diperiksa. Karena itu, kepastian hukum harus didasarkan pada dokumen resmi, ketentuan yang berlaku, dan fakta di lapangan.
Ramces turut merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang disebutnya sebagai Putusan MK Nomor 181. Namun, nomor lengkap, substansi, dan relevansi putusan tersebut terhadap perkara ini masih perlu diverifikasi sebelum dijadikan dasar kesimpulan hukum.
Dasar Kewenangan Satpol PP Dipertanyakan
Tim kuasa hukum juga mempertanyakan dasar kewenangan Satpol PP Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan pembongkaran di lokasi yang disebut sebagai kawasan hutan lindung.
Menurut Ramces, pemerintah perlu menjelaskan apakah tindakan tersebut didasarkan pada penertiban bangunan, persoalan perizinan, status pemanfaatan lahan, atau keputusan administratif lainnya.
Ia juga mempertanyakan alasan pembongkaran yang disebut berkaitan dengan ketiadaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Bagi tim kuasa hukum, dasar penertiban dan prosedur pelaksanaannya harus dapat diperiksa secara terbuka, termasuk dokumen pemberitahuan, surat perintah atau keputusan yang menjadi landasan tindakan, serta instansi yang bertanggung jawab.
“Pemerintah harus menjelaskan dasar hukum pembongkaran tersebut. Kami juga mempertanyakan apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan di lokasi yang disebut sebagai kawasan hutan lindung,” kata Ramces.
Legalitas tindakan tersebut perlu dinilai berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku. Belum adanya penjelasan dari pihak pemerintah dalam bahan pemberitaan yang tersedia tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pembongkaran dilakukan secara melawan hukum.
Pengerahan Personel dan Alat Berat Turut Disorot
Ramces turut menyoroti pengerahan personel dalam kegiatan pembongkaran rumah berukuran sekitar 3 x 4 meter yang menurut keterangannya terbuat dari tepas.
Ia mempertanyakan pihak yang memerintahkan kegiatan tersebut, dasar penggunaan alat berat, serta sumber pembiayaan operasionalnya.
Pertanyaan itu, menurut tim kuasa hukum, perlu dijawab melalui pemeriksaan dokumen pelaksanaan kegiatan, surat tugas, dasar anggaran apabila menggunakan dana pemerintah, dan keterangan pihak-pihak yang terlibat.
Kejelasan tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan penertiban dilaksanakan sesuai kewenangan dan prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
Tim Kuasa Hukum Pertanyakan Peran PT Tun Sewindu
Sementara itu, Tiopan Tarigan, S.H., anggota tim kuasa hukum yang turut menjadi pelapor, meminta kejelasan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembongkaran tersebut.
Tiopan merujuk pada pemberitaan mengenai penertiban bangunan tanpa izin yang disebut berada di atas areal milik PT Tun Sewindu. Dalam pemberitaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Satpol PP dikabarkan melakukan pembongkaran pada Selasa, 14 Juli 2026, dengan pengamanan personel Polresta Deli Serdang dan keterlibatan perangkat pemerintah daerah.
Ia juga menyebut PT Tun Sewindu sebagai perusahaan tambak udang yang menurut keterangannya telah beroperasi sejak 1988 di wilayah Desa Rugemuk/Pematang Biara, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.
Berdasarkan informasi tersebut, Tiopan mempertanyakan apakah terdapat koordinasi atau hubungan kerja antara perusahaan dan pemerintah daerah dalam kegiatan penertiban, termasuk peran aparat keamanan yang berada di lokasi.
“Yang menjadi pertanyaan kami, apakah memang ada kerja sama antara PT Tun Sewindu dengan Pemkab Deli Serdang melalui Satpol PP dan personel kepolisian dalam kegiatan tersebut, sementara lokasi yang kami persoalkan disebut sebagai kawasan hutan lindung,” ujar Tiopan.
Pertanyaan tersebut masih membutuhkan klarifikasi dari para pihak. Adanya pengamanan kepolisian atau koordinasi dalam kegiatan penertiban tidak dengan sendirinya membuktikan adanya persekongkolan maupun pelanggaran hukum.
Untuk menjawab persoalan itu, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan atau penguasaan lahan, dasar penertiban, surat tugas, kronologi kegiatan, serta keterangan resmi pihak-pihak yang terlibat.
Laporan ke Polda Sumut Diharapkan Ditindaklanjuti
Ramces dan tim kuasa hukum berharap laporan yang telah disampaikan ke Polda Sumut ditindaklanjuti secara profesional dan objektif. Mereka meminta aparat memeriksa dugaan tindak pidana, menelusuri pihak yang bertanggung jawab, serta mengkaji kemungkinan kerugian materiil dan imateriil yang dialami Abdul Rahim.
Ramces juga menyampaikan harapannya kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, serta Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan agar memberikan perhatian terhadap perkara tersebut.
Ia berharap penanganan laporan dapat memberikan kepastian hukum bagi kliennya sekaligus menjelaskan dasar pelaksanaan pembongkaran yang dipersoalkan.
“Kami berharap laporan ini ditindaklanjuti secara serius. Kami meminta agar dugaan pelanggaran hukum diperiksa secara objektif dan kerugian yang dialami klien kami dapat diproses sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
Menunggu Klarifikasi dan Penjelasan Resmi
Hingga berita ini disusun, bahan pemberitaan yang tersedia belum memuat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Satpol PP Deli Serdang, PT Tun Sewindu, maupun Polda Sumut mengenai dasar pembongkaran, status hukum lahan, dan perkembangan penanganan laporan tersebut.
Klarifikasi dari para pihak diperlukan agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi kejadian, kewenangan yang digunakan, status kawasan, serta proses hukum yang sedang ditempuh.
Perkara ini pada akhirnya perlu diuji berdasarkan dokumen dan bukti yang sah, bukan hanya berdasarkan klaim salah satu pihak. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai hukum. Sebaliknya, pihak-pihak yang dilaporkan juga berhak memberikan penjelasan dan memperoleh perlakuan yang adil selama proses pemeriksaan berlangsung.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Satpol PP Deli Serdang, PT Tun Sewindu, Polda Sumut, serta pihak terkait lainnya demi menjaga keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
Rizky/Hamzah
0 Komentar