Breaking News

DPW dan DPD Perindo se-Kalbar Konsolidasi di Pontianak, Siapkan Verifikasi 2027 dan Targetkan Keterwakilan Legislatif pada Pemilu 2029


DPW dan DPD Perindo se-Kalbar Konsolidasi di Pontianak, Siapkan Verifikasi 2027 dan Targetkan Keterwakilan Legislatif pada Pemilu 2029


PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Provinsi Kalimantan Barat menggelar workshop bertajuk “Bedah Dapil, Perpol, dan ToT KTA Offline” di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (27/10/2026).


Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya konsolidasi internal partai untuk mempersiapkan verifikasi partai politik pada 2027 sekaligus memperkuat struktur organisasi hingga tingkat kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.


Workshop ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Dr. Ferry, bersama jajaran pengurus pusat dan tim teknologi informasi (IT). Hadir pula Ketua DPW Partai Perindo Kalbar, Yulius Aho, beserta jajaran pengurus DPW dan DPD Perindo se-Kalimantan Barat.


Fokus Verifikasi Partai dan Penguatan Struktur


Ketua DPW Partai Perindo Kalbar, Yulius Aho, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut difokuskan pada persiapan menghadapi verifikasi partai politik pada 2027. Selain itu, workshop menjadi forum untuk membedah daerah pemilihan (dapil), membahas regulasi kepartaian, serta melengkapi struktur kepengurusan di berbagai wilayah Kalimantan Barat.


“Poinnya kami mempersiapkan diri untuk verifikasi parpol nanti di tahun 2027, dan sekarang kita membedah semua serta melengkapi kepengurusan di Kalimantan Barat,” ujar Yulius Aho.


Menurutnya, kesiapan organisasi menjadi salah satu hal penting yang perlu diperkuat sejak dini. Karena itu, konsolidasi dilakukan agar jajaran pengurus di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki pemahaman yang sejalan mengenai kebutuhan administrasi, struktur organisasi, dan arah kerja partai.


Target Keterwakilan Legislatif pada Pemilu 2029


Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2029, Yulius Aho menegaskan bahwa Perindo Kalbar menargetkan keterwakilan legislatif di setiap kabupaten, kota, dan tingkat provinsi.


Ia menyebut pembentukan struktur kepengurusan Perindo di tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Barat telah mencapai sekitar 95 persen.


Capaian tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari persiapan organisasi untuk menghadapi tahapan politik mendatang. Meski demikian, target keterwakilan legislatif tetap membutuhkan kerja terstruktur, konsolidasi kader, serta kesiapan seluruh jajaran dalam menjalankan program partai.


Perkuat Soliditas dan Koordinasi Pengurus


Melalui workshop ini, Yulius Aho berharap seluruh pengurus daerah dapat menyerap arahan langsung dari Sekjen DPP Partai Perindo dan jajaran pengurus pusat.


Ia juga berharap kegiatan tersebut memperkuat soliditas, koordinasi, serta pemahaman pengurus terhadap strategi organisasi menjelang verifikasi partai politik 2027 dan Pemilu 2029.


Konsolidasi DPW dan DPD Perindo se-Kalimantan Barat di Pontianak ini menjadi salah satu langkah yang ditempuh partai untuk menata organisasi dan mempersiapkan diri menghadapi agenda politik nasional mendatang.


(Fredy Legito| Fakta Investigasi News)

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.