PANYABUNGAN — Setelah sempat dinilai bungkam pascainsiden ledakan instalasi gas di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Simaninggir, Kecamatan Siabu, yang mengakibatkan empat orang mengalami luka-luka, pihak manajemen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Simaninggir akhirnya angkat bicara.
Baru-baru ini, pihak manajemen secara resmi mengeluarkan surat klarifikasi tertulis untuk merespons somasi administratif dan tuntutan terbuka yang dilayangkan oleh pers dan sejumlah aktivis.
Pihak manajemen diwakili langsung oleh Kepala SPPG, Ahmad Jasa, dan Ketua Yayasan Membangun Tunas Muda Asahan, Sumardi. Dalam keterangan tertulisnya, mereka memberikan klarifikasi atas sejumlah poin krusial terkait dugaan pelanggaran berbagai regulasi, mulai dari status ketenagakerjaan, standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga tuduhan penyesatan publik.
Redaksi telah menelaah sejumlah poin dalam klarifikasi manajemen tersebut dan membandingkannya dengan temuan investigasi serta pertanyaan yang sebelumnya disampaikan oleh media dan aktivis.
Status Pekerja dan Hak Normatif Dipersoalkan
Pihak pers dan aktivis menyoroti penggunaan istilah “relawan” bagi pekerja di fasilitas yang dinilai memiliki risiko keselamatan tinggi (high-risk). Mereka mempertanyakan apakah penggunaan istilah tersebut berpotensi memengaruhi pemenuhan hak normatif pekerja, termasuk perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan keselamatan serta kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan.
Menanggapi hal tersebut, manajemen SPPG Simaninggir membantah adanya persoalan dalam pemenuhan hak para pekerja. Pihak manajemen menjelaskan bahwa dapur MBG dikelola oleh mitra atau yayasan nonpemerintah sehingga istilah “relawan” digunakan untuk membedakan status kepegawaian.
“Seluruh relawan telah aktif terdaftar BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar rutin setiap bulan dan hak normatifnya telah dipenuhi,” ungkap Kepala SPPG Ahmad Jasa dalam keterangan tertulisnya.
Keterangan tersebut menjadi bagian penting dari klarifikasi manajemen. Namun, kepastian mengenai status hubungan kerja, pemenuhan hak normatif, serta cakupan perlindungan pekerja tetap perlu ditelaah berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku.
Empat Korban Luka, Biaya Pengobatan Diklaim Ditanggung
Dalam somasi sebelumnya, pihak pers dan aktivis turut mempertanyakan tanggung jawab materiil dan nonmateriil, termasuk biaya pengobatan bagi empat korban yang mengalami luka bakar akibat insiden tersebut.
Menanggapi pertanyaan itu, Ahmad Jasa menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan dukungan moral dan materiil kepada para korban.
“Dukungan moral dan materiil telah diserahkan. Biaya pengobatan medis sepenuhnya sudah diklaim dan ditanggung oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan, serta santunan tambahan telah diberikan oleh SPPG dan Yayasan,” sebut Ahmad Jasa.
Pernyataan tersebut merupakan penjelasan dari pihak manajemen mengenai bentuk bantuan yang telah diberikan. Untuk memperoleh gambaran yang utuh, pemenuhan biaya pengobatan dan santunan bagi para korban tetap dapat dikonfirmasi melalui dokumen pendukung serta keterangan pihak terkait.
Instalasi Gas dan Penerapan K3 Jadi Sorotan
Pada bagian lain, pihak pers dan aktivis mempertanyakan tanggung jawab pengelola atas pengoperasian instalasi gas komersial. Mereka juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian penerapan standar keselamatan kerja dan mempertanyakan apakah personel yang menangani instalasi tersebut memiliki kompetensi serta sertifikasi yang dipersyaratkan.
Dalam somasi sebelumnya, pihak aktivis turut merujuk Pasal 360 KUHP terkait dugaan kelalaian yang mengakibatkan orang lain mengalami luka. Namun, penerapan pasal tersebut memerlukan pemeriksaan terhadap fakta kejadian, unsur tindak pidana, serta bukti yang relevan oleh pihak berwenang.
Pihak SPPG membantah adanya kelalaian sebagaimana dipersoalkan. Manajemen menyebut seluruh relawan dapur telah mengikuti pelatihan K3 bagi penjamah makanan guna meminimalkan risiko kecelakaan kerja.
“Secara teknis, instalasi gas sudah sesuai SOP dan berada di luar area dapur serta dilengkapi jalur evakuasi,” sebut Ketua Yayasan Sumardi.
Keterangan tersebut menjadi klaim resmi dari pihak pengelola. Meski demikian, pelatihan K3 bagi penjamah makanan dan kelayakan teknis instalasi gas merupakan dua aspek yang perlu dinilai sesuai ruang lingkup kompetensi masing-masing.
Karena itu, pemeriksaan teknis terhadap instalasi gas, prosedur operasional, sistem pengamanan, serta penyebab terjadinya insiden menjadi penting untuk memastikan apakah seluruh persyaratan keselamatan telah dipenuhi.
Fungsi APAR Dipertanyakan
Tudingan lain yang disorot berkaitan dengan sistem proteksi kebakaran awal atau alat pemadam api ringan (APAR). Pihak pers dan aktivis mempertanyakan apakah sistem tersebut berfungsi dan dapat digunakan ketika insiden kebocoran gas terjadi.
Menanggapi hal itu, Sumardi membantah bahwa fasilitas dapur tidak memiliki APAR yang berfungsi. Ia menyatakan bahwa fasilitas tersebut dilengkapi APAR dalam kondisi normal.
Menurut Sumardi, APAR tidak sempat disemprotkan karena api telah berhasil dipadamkan terlebih dahulu saat kejadian. Ia juga menambahkan bahwa pemeliharaan dan pengujian kelayakan fasilitas dilakukan secara berkala setiap akhir pekan.
Keterangan tersebut masih perlu dicocokkan dengan catatan pemeriksaan, dokumentasi pemeliharaan, kondisi peralatan, serta kronologi penanganan api saat insiden berlangsung.
Pemeriksaan independen diperlukan untuk memastikan apakah APAR dan perangkat keselamatan lainnya berada dalam kondisi layak, tersedia pada lokasi yang sesuai, serta dapat digunakan berdasarkan prosedur yang berlaku.
Bantah Bungkam, tetapi Persoalkan Cara Konfirmasi
Pihak pers dan aktivis sebelumnya menilai manajemen SPPG Simaninggir bungkam, menutup diri, dan menghindari permintaan konfirmasi melalui saluran elektronik.
Pihak SPPG membantah anggapan tersebut. Manajemen menyatakan bahwa mereka telah berkoordinasi secara resmi dengan sejumlah otoritas terkait, antara lain Polsek, koordinator wilayah (Korwil), Satgas, dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Pihak luar tidak direspons sebelumnya karena tidak ada surat konfirmasi resmi fisik yang masuk ke Dapur SPPG Simaninggir. Kami tidak melayani konfirmasi via chat pesan elektronik,” ungkap pihak manajemen.
Namun, dalam perkembangan berikutnya, pihak SPPG diketahui mengirimkan surat klarifikasi melalui pesan WhatsApp kepada pihak media. Menurut keterangan dalam naskah ini, klarifikasi tersebut disampaikan dalam bentuk pesan elektronik dan tidak diserahkan secara langsung dalam bentuk cetak.
Perbedaan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut mekanisme komunikasi antara pengelola fasilitas publik dan media yang berupaya memperoleh keterangan terkait insiden yang menimbulkan korban luka.
Meski demikian, penggunaan saluran komunikasi elektronik atau surat fisik perlu dilihat berdasarkan konteks dan prosedur yang disepakati. Hal yang paling penting adalah memastikan substansi klarifikasi dapat diverifikasi dan pertanyaan yang diajukan memperoleh jawaban yang memadai.
Aktivis: Surat Klarifikasi Bukan Kebenaran Final
Meski manajemen SPPG Simaninggir mengklaim seluruh kegiatan operasional telah berjalan sesuai SOP dan regulasi yang berlaku, pihak media dan sejumlah aktivis menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga tuntas.
Mereka menyatakan bahwa investigasi independen tetap diperlukan untuk memastikan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) terlaksana dengan memperhatikan keselamatan pekerja dan standar pengelolaan risiko.
Ketua Forum MP4 (Mahasiswa, Pemuda Pemantau Pemerintahan dan Pelayanan Publik), Arief Azka Batubara, menyatakan bahwa surat klarifikasi dari pihak SPPG Simaninggir merupakan hal yang wajar. Namun, menurutnya, isi klarifikasi tetap perlu diuji dan diverifikasi secara independen, aktual, serta objektif untuk menemukan kebenaran substantif.
“Surat klarifikasi itu bukan kebenaran final dan absolut. Wajar saja mereka membela diri secara sepihak atas dugaan kelalaian fatal dan pelanggaran serius multi-regulasi. Namun, kebenaran itu harus diuji publik,” tegas Arief Azka, mantan aktivis HMI UIN Sumut.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa klarifikasi manajemen perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses memperoleh informasi secara utuh, bukan sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran.
Penilaian terhadap dugaan kelalaian, kepatuhan terhadap standar keselamatan, dan tanggung jawab pengelola tetap membutuhkan bukti serta pemeriksaan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi.
Keluarga Besar Mahasiswa Madina Akan Surati Kepala BGN
Hal senada disampaikan Adi Parhimpunan Lubis, selaku Ketua Umum Keluarga Besar Mahasiswa Mandailing Natal. Ia menyatakan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan menyurati Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di tingkat pusat.
Surat tersebut, menurut Adi, akan memuat laporan kronologi insiden kebakaran dapur MBG serta dugaan sejumlah pelanggaran regulasi yang dipersoalkan terhadap SPPG Simaninggir. Laporan itu rencananya dilengkapi hasil investigasi dan temuan yang diklaim berbasis data serta fakta konkret.
“Kami tidak akan tinggal diam menyikapi hal ini. Kepala BGN Pusat diminta untuk turunkan tim investigatif, audit secara komprehensif dan jatuhkan sanksi tegas kepada SPPG Simaninggir atas insiden kebakaran ini dan sejumlah dugaan pelanggaran lainnya,” tutupnya.
Permintaan tersebut menjadi bagian dari desakan agar insiden di dapur MBG Simaninggir dievaluasi secara menyeluruh. Pemeriksaan diharapkan tidak hanya berfokus pada kronologi kejadian, tetapi juga mencakup kelayakan instalasi gas, sistem proteksi kebakaran, pelaksanaan K3, status dan perlindungan pekerja, serta penanganan terhadap para korban.
Pada akhirnya, klarifikasi manajemen, temuan media dan aktivis, serta hasil pemeriksaan teknis maupun hukum perlu diuji secara objektif. Dengan demikian, kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran dapat didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memastikan keselamatan pekerja dan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaan program MBG.
(Magrifatulloh)
0 Komentar