Breaking News

Dirut PDAM Bengkayang Dikabarkan Terjaring OTT, Dugaan Kaitan Audit BPK Menunggu Konfirmasi


Dirut PDAM Bengkayang Dikabarkan Terjaring OTT, Dugaan Kaitan Audit BPK Menunggu Konfirmasi


BENGKAYANG, KALIMANTAN BARAT — Kabar mengenai Direktur Utama PDAM Kabupaten Bengkayang, Heri Albertus, yang disebut-sebut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Polda Kalimantan Barat, menjadi perhatian publik. Informasi tersebut ramai beredar di media sosial dan sejumlah pemberitaan pada Kamis (1/10/2026).


Heri Albertus dikabarkan diamankan dalam operasi yang berlangsung pada Rabu (30/9/2026) malam. Ia juga disebut telah berada di Mapolda Kalbar untuk menjalani pemeriksaan. Namun, hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi kepolisian yang memastikan informasi penangkapan, identitas pihak yang diamankan, maupun konstruksi perkara yang sedang ditangani.


Informasi lain yang beredar menyebutkan, dugaan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pemberian suap dalam proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap perusahaan daerah. Meski demikian, hubungan antara dugaan transaksi, proses audit, dan pihak-pihak yang terlibat belum dapat dipastikan karena belum disampaikan secara resmi oleh aparat penegak hukum.


Dugaan Kaitan Audit BPK Jadi Sorotan


Apabila dugaan tersebut terkonfirmasi, publik tentu membutuhkan penjelasan mengenai konteks pemeriksaan, pihak yang diduga terlibat, serta bentuk transaksi yang sedang diselidiki.


Proses audit BPK merupakan bagian dari pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Karena itu, setiap dugaan intervensi atau pemberian sesuatu yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perlu ditangani secara transparan dan berdasarkan alat bukti.


Namun, sampai ada penjelasan resmi, dugaan suap dalam proses audit tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti. Begitu pula status hukum Heri Albertus belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan informasi yang beredar.


Publik Menunggu Penjelasan Resmi


Hingga Kamis (1/10/2026), informasi yang beredar belum menjelaskan secara pasti lokasi operasi, barang bukti yang diamankan, nilai dugaan transaksi, maupun identitas seluruh pihak yang diperiksa.


Polda Kalbar diharapkan dapat memberikan keterangan resmi agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak bersandar pada kabar yang belum terverifikasi.


Perkembangan ini juga menjadi perhatian karena PDAM merupakan perusahaan daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya penyediaan air bersih. Pengelolaan perusahaan daerah dan penggunaan anggaran publik membutuhkan tata kelola yang akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.


Diketahui, Heri Albertus dilantik sebagai Direktur Utama PDAM Kabupaten Bengkayang pada Senin, 22 Desember 2025. Dengan demikian, ia belum genap satu tahun menjabat.


Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Polda Kalbar dan pihak terkait mengenai kebenaran informasi OTT serta dugaan kaitannya dengan proses audit BPK.


Fredy Legito 
Bengkayang, Kalimantan Barat — 1 Oktober 2026

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.