JAKARTA — Kepemilikan sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bukan satu-satunya tolok ukur untuk menentukan sah atau tidaknya seseorang menjalankan kerja jurnalistik. Wartawan yang belum mengikuti atau belum memiliki sertifikat UKW tetap dapat menjalankan tugas jurnalistik, sepanjang bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan, menaati Kode Etik Jurnalistik, serta menjalankan fungsi pers secara profesional dan bertanggung jawab.
Penegasan yang dikaitkan dengan Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat, ini menjadi pengingat penting di tengah masih adanya anggapan bahwa wartawan tanpa sertifikat UKW tidak memiliki legitimasi untuk melakukan peliputan atau bahwa karya jurnalistiknya tidak memperoleh perlindungan hukum.
Dalam pernyataan yang dikutip media Luwuk Times pada 10 Oktober 2026, Komaruddin menyebut belum adanya sertifikasi tidak serta-merta menghalangi seseorang menjalankan tugas jurnalistik. Ia menilai terdapat wartawan yang memiliki kemampuan menulis baik dan sikap profesional, tetapi belum memperoleh kesempatan mengikuti uji kompetensi.
“Meskipun mereka belum memiliki sertifikasi, apakah itu Muda, Madya, atau Utama, hal itu tidak menghalangi tugas dan kerja-kerja jurnalistiknya. Banyak wartawan yang punya kemampuan menulis sangat bagus dan attitude yang baik, tetapi belum berkesempatan mengikuti sertifikasi,” demikian pernyataan Komaruddin sebagaimana dikutip media tersebut.
Pernyataan itu menegaskan perlunya membedakan antara legalitas menjalankan kerja jurnalistik, kompetensi profesional, dan standar kualitas pemberitaan. Ketiganya saling berkaitan, tetapi tidak dapat disamakan begitu saja.
UKW Mengukur Kompetensi, Bukan Menjadi Satu-Satunya Penentu Legalitas
Uji Kompetensi Wartawan merupakan instrumen untuk menilai kemampuan wartawan dalam menjalankan profesinya. Melalui pengujian sesuai jenjang Muda, Madya, dan Utama, kompetensi wartawan dinilai berdasarkan standar yang ditetapkan dalam skema pengujian.
Namun, sertifikat UKW tidak dapat diperlakukan sebagai satu-satunya syarat untuk menyatakan seseorang berhak atau tidak berhak melakukan kegiatan jurnalistik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak menetapkan kepemilikan sertifikat UKW sebagai syarat mutlak bagi seseorang untuk menjalankan tugas jurnalistik.
Karena itu, tidak tepat apabila wartawan yang belum memiliki sertifikat UKW secara otomatis dianggap bukan wartawan, atau seluruh karya yang dihasilkannya langsung dikategorikan sebagai jurnalisme warga.
Penilaian terhadap suatu karya perlu memperhatikan proses pembuatannya, tujuan pemberitaan, kepatuhan terhadap prinsip jurnalistik, serta konteks kerja pers yang melatarbelakanginya. Status sebuah karya tidak semestinya ditentukan hanya berdasarkan ada atau tidaknya sertifikat kompetensi pada diri penulisnya.
Meski demikian, hal tersebut bukan berarti UKW tidak penting. Uji kompetensi tetap menjadi salah satu sarana peningkatan profesionalisme, penguatan kapasitas, dan evaluasi kemampuan wartawan dalam menjalankan tugasnya.
Wartawan tanpa UKW bukan berarti bebas dari standar profesi. Sebaliknya, wartawan yang telah mengantongi sertifikat UKW pun tetap wajib menaati kode etik dan ketentuan hukum.
Perlindungan Hukum Pers Tidak Boleh Dipahami Secara Keliru
Persoalan lain yang perlu dipahami adalah perlindungan hukum terhadap kerja jurnalistik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan landasan bagi kemerdekaan pers sekaligus menetapkan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
Pasal 8 UU Pers menyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Sementara itu, Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
Perlindungan tersebut harus dipahami sesuai konteks dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak adanya sertifikat UKW tidak dengan sendirinya menghapus hak wartawan untuk memperoleh perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas jurnalistiknya. Namun, perlindungan itu juga tidak dapat diartikan sebagai kekebalan mutlak dari proses hukum atas segala tindakan yang dilakukan seseorang.
Apabila muncul sengketa pemberitaan, mekanisme penyelesaian perlu memperhatikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan produk jurnalistik dan pelaksanaan profesi pers. Dewan Pers memiliki peran sesuai kewenangannya, termasuk dalam penilaian dan penyelesaian pengaduan terkait pemberitaan serta pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.
Pernyataan bahwa setiap persoalan yang melibatkan wartawan tidak boleh langsung ditangani aparat penegak hukum perlu ditempatkan secara proporsional. Tidak semua tindakan seseorang yang mengaku wartawan otomatis merupakan kegiatan jurnalistik, dan tidak setiap perkara yang melibatkan media selalu menjadi kewenangan Dewan Pers secara eksklusif. Penanganannya harus melihat substansi perkara, keterkaitan dengan produk jurnalistik, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, keberadaan Dewan Pers bukan berarti meniadakan kewenangan aparat penegak hukum, melainkan memastikan persoalan yang berkaitan dengan kerja jurnalistik dipahami dan ditangani sesuai mekanisme serta prinsip kemerdekaan pers.
Jangan Jadikan UKW Alat untuk Merendahkan atau Membungkam Wartawan
Penegasan mengenai UKW juga relevan untuk mencegah penggunaan sertifikat kompetensi sebagai alat untuk merendahkan, mendiskreditkan, atau membungkam wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan.
Dalam praktik jurnalistik, wartawan dapat menghadapi penolakan wawancara, pembatasan akses informasi, hingga perdebatan mengenai identitas dan kompetensi. Dalam situasi seperti itu, sertifikat UKW tidak seharusnya dijadikan alasan tunggal untuk menolak keberadaan seseorang sebagai pelaku kerja jurnalistik.
Di sisi lain, wartawan juga harus menunjukkan identitas secara patut, bekerja dengan itikad baik, menguji informasi, melakukan verifikasi, menghormati hak narasumber, memberikan ruang konfirmasi, serta tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan di luar tugas jurnalistik.
Media massa pun memiliki tanggung jawab membina wartawannya, memastikan berita yang diterbitkan akurat dan berimbang, serta menyediakan mekanisme koreksi apabila terjadi kekeliruan. Profesionalisme tidak berhenti pada kartu pers ataupun sertifikat, tetapi harus tercermin dalam cara wartawan memperoleh, memeriksa, mengolah, dan menyajikan informasi kepada masyarakat.
Kemerdekaan Pers Harus Berjalan Bersama Tanggung Jawab
Bagi ekosistem pers nasional, persoalan UKW semestinya ditempatkan dalam kerangka peningkatan kualitas jurnalistik, bukan sebagai sekat yang secara otomatis menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menyampaikan informasi kepada publik.
Wartawan yang belum mengikuti UKW perlu mendapat kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan mengikuti pengujian kompetensi. Pada saat yang sama, wartawan yang telah tersertifikasi harus terus menjaga integritas, akurasi, independensi, dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.
Prinsip dasarnya jelas: kemerdekaan pers harus dilindungi, tetapi pelaksanaan kerja jurnalistik tetap menuntut tanggung jawab. Sertifikasi kompetensi merupakan bagian dari upaya profesionalisasi, sedangkan legalitas kerja jurnalistik dan perlindungan hukum harus dinilai berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta fakta konkret dalam setiap perkara.
Karena itu, publik, narasumber, institusi pemerintah, dan aparat penegak hukum perlu memahami perbedaan antara wartawan yang belum bersertifikat, wartawan yang belum memenuhi standar kompetensi tertentu, dan seseorang yang menggunakan identitas wartawan untuk kepentingan yang tidak berkaitan dengan kerja jurnalistik.
Pemahaman yang tepat akan membantu mencegah salah kaprah sekaligus menjaga agar kemerdekaan pers tidak dibatasi melalui penafsiran yang keliru mengenai UKW.
Fredy Legito
0 Komentar