PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Aksi demonstrasi Aliansi Generasi Z Revolution di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (20/10/2026), berakhir ricuh. Selain diwarnai aksi pembakaran ban dan saling dorong dengan petugas Satpol PP, peristiwa tersebut juga memunculkan dugaan pemukulan terhadap sejumlah mahasiswa oleh orang-orang yang identitas dan keterlibatannya masih perlu dipastikan.
Kericuhan itu memicu pertanyaan mengenai pelaksanaan pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum, termasuk upaya mencegah kekerasan dan melindungi keselamatan seluruh pihak di lokasi.
Sejumlah perwakilan mahasiswa mengklaim peserta aksi mengalami luka-luka. Bahkan, beredar informasi mengenai peserta yang disebut mengalami patah kaki dan luka di bagian kepala maupun wajah. Namun, jumlah korban, jenis cedera, serta penyebabnya masih memerlukan konfirmasi melalui keterangan korban, data medis, dan pemeriksaan pihak berwenang.
Mahasiswa Pertanyakan Perlindungan Saat Aksi
Salah seorang perwakilan mahasiswa, Syarif Falmu, mempertanyakan peran aparat kepolisian dalam menjamin keselamatan peserta demonstrasi yang sedang menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah.
“Apa tugas polisi sehingga teman-teman kami menjadi korban keberutalan sejumlah ormas? Sampai ada yang patah kaki dan kepalanya bocor,” tegasnya.
Menurut keterangan perwakilan demonstran, ketegangan terjadi ketika peserta aksi berkumpul di halaman kantor gubernur dan sebagian massa disebut telah bergerak mundur. Mereka menduga sejumlah pria berpakaian preman melakukan penarikan dan pemukulan terhadap mahasiswa.
Dugaan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan identitas pihak yang terlibat, kronologi kejadian, serta apakah terdapat unsur pelanggaran hukum.
Mahasiswa meminta aparat tidak hanya berfokus pada pengendalian massa, tetapi juga menyelidiki dugaan kekerasan yang terjadi selama aksi berlangsung. Mereka turut meminta agar setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ditangani secara transparan.
Pembakaran Ban Memicu Ketegangan
Berdasarkan keterangan sejumlah pihak dan pemberitaan media, kericuhan bermula ketika massa berupaya memasuki halaman Kantor Gubernur Kalbar untuk menyampaikan tuntutan. Ketegangan meningkat setelah terjadi adu argumen mengenai ban bekas yang dibawa peserta aksi.
Situasi kemudian berkembang menjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas Satpol PP. Sejumlah peserta aksi membakar ban, sementara petugas berupaya memadamkan api dan mengamankan area kantor gubernur.
Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto, menyatakan situasi mulai memanas setelah terjadi pelemparan dan pembakaran ban. Ia mengatakan kepolisian bersama Polda Kalbar telah menyiapkan pengamanan untuk dua kegiatan demonstrasi di lokasi berbeda.
Aksi Aliansi Generasi Z Revolution berlangsung di Kantor Gubernur Kalbar, sedangkan aksi mahasiswa Universitas PGRI Pontianak berlangsung di Gedung DPRD Kalbar. Menurut Endang, aksi di Gedung DPRD berlangsung lancar.
Endang juga menyatakan tidak ada mahasiswa maupun masyarakat yang diamankan dalam rangkaian aksi tersebut. Ia mengingatkan peserta demonstrasi agar tidak melakukan tindakan anarkis dan tidak membawa ban untuk dibakar.
Terkait dugaan pemukulan yang disebut melibatkan orang berpakaian preman atau oknum organisasi kemasyarakatan (ormas), Endang sebelumnya menyatakan akan mengecek informasi tersebut.
Satpol PP Sebut Delapan Ban Dibawa Massa
Kepala Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat, Suherman, menyampaikan bahwa petugas mendapati delapan ban yang dibawa massa, terdiri atas tujuh ban sepeda motor dan satu ban mobil.
Menurut Suherman, larangan membawa ban diberlakukan untuk mencegah pembakaran yang berpotensi membahayakan keselamatan dan merusak fasilitas milik pemerintah daerah.
Ia juga menyebutkan bahwa pembakaran ban pada aksi sebelumnya pernah menyebabkan kerusakan pada lantai teras Kantor Gubernur Kalbar.
Suherman menegaskan bahwa Satpol PP bertugas menjaga keamanan dan aset pemerintah daerah. Meski demikian, penanganan terhadap peserta aksi tetap perlu dilakukan secara proporsional dan sesuai prosedur.
Dalam keterangannya, Endang menyebut seorang anggota Satpol PP diduga terdampak ban terbakar, sementara seorang warga dilaporkan mengalami luka bakar pada tangan. Informasi tersebut perlu menjadi bagian dari pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh korban dan pihak yang terdampak.
Tuntutan Mahasiswa Berkaitan dengan Karhutla
Di tengah kericuhan, mahasiswa menegaskan bahwa aksi mereka dilatarbelakangi keresahan terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Mereka mendesak pemerintah mengambil langkah lebih serius dalam menangani dampak karhutla dan mendorong agar persoalan tersebut ditetapkan sebagai bencana nasional.
“Yang kita bawakan adalah terkait penindakan terhadap bencana ini. Kita ingin ini dijadikan bencana nasional,” ujar Syarif Falmu.
Selain karhutla, seruan aksi juga mencakup isu air bersih, mitigasi bencana, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, dan persoalan ekonomi.
Mahasiswa menilai penyampaian aspirasi seharusnya dapat berlangsung secara aman tanpa ancaman kekerasan. Mereka menyatakan akan mengevaluasi jalannya demonstrasi sebelum menentukan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan menggelar aksi lanjutan.
Dugaan Kekerasan Perlu Diusut Secara Objektif
Peristiwa di Kantor Gubernur Kalbar memperlihatkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pengamanan demonstrasi, terutama ketika terjadi benturan antara peserta aksi dan petugas maupun pihak lain yang berada di lokasi.
Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang. Pada saat yang sama, peserta aksi berkewajiban mematuhi ketentuan hukum, sedangkan aparat dan petugas pengamanan harus menjalankan tugas sesuai kewenangan serta prosedur yang berlaku.
Dugaan pemukulan terhadap mahasiswa perlu diperiksa berdasarkan bukti, rekaman video, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan medis. Identitas pihak yang diduga melakukan kekerasan juga harus dipastikan sebelum tanggung jawab hukum ditetapkan.
Kepolisian diharapkan memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan atas dugaan kekerasan, jumlah korban yang terverifikasi, serta langkah yang akan diambil apabila ditemukan pelanggaran.
Di sisi lain, kronologi pembakaran ban dan benturan dengan petugas juga perlu diperiksa secara menyeluruh agar penanganan tidak hanya berfokus pada satu pihak.
Hingga berita ini disusun, dugaan pemukulan terhadap mahasiswa belum dapat dinyatakan terbukti secara hukum. Keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan dan identitas pihak yang diduga terlibat masih diperlukan.
Publik kini menantikan tindak lanjut yang transparan, baik terhadap dugaan kekerasan maupun peristiwa yang memicu kericuhan, agar hak menyampaikan pendapat tetap terlindungi dan keamanan seluruh pihak dapat terjaga.
Sumber informasi: Keterangan perwakilan mahasiswa, Kapolresta Pontianak, Kepala Satpol PP Kalbar, serta pemberitaan sejumlah media mengenai aksi 20 Oktober 2026.
0 Komentar