JAKARTA — Sengketa kepemilikan sebuah rumah yang kini berujung pada rencana eksekusi memasuki babak baru. Melalui Firmansyah & Partners, kuasa hukum pihak pemilik menyatakan akan menelusuri dan menguji seluruh dokumen yang berkaitan dengan hubungan hukum para pihak, termasuk dasar transaksi dan proses peralihan hak atas objek rumah tersebut.
Fokus utama pemeriksaan adalah dugaan perubahan konstruksi hubungan hukum dari pinjam-meminjam menjadi transaksi jual beli. Menurut pihak kuasa hukum, persoalan tersebut perlu ditelaah secara menyeluruh untuk memastikan apakah dokumen yang dijadikan dasar penguasaan rumah benar-benar mencerminkan peristiwa hukum dan kehendak para pihak.
Kuasa hukum menegaskan, keberadaan suatu dokumen tidak serta-merta mengakhiri pemeriksaan terhadap substansi hubungan hukum yang melatarbelakanginya. Keabsahan, proses pembentukan, serta kesesuaiannya dengan fakta dan alat bukti tetap perlu diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Dokumen adalah salah satu alat bukti. Tetapi kita juga harus melihat peristiwa hukumnya. Apakah uang yang diberikan memang merupakan harga jual beli atau sebenarnya merupakan pinjaman? Apakah pernah ada pembayaran harga jual beli? Apakah pemilik pernah menyatakan menjual? Semua harus diuji,” kata kuasa hukum.
Audit Dokumen dan Aliran Dana Jadi Fokus
Untuk memperjelas duduk perkara, pihak kuasa hukum menyatakan akan menelusuri sejumlah dokumen dan bukti yang dinilai relevan dengan sengketa tersebut.
Pemeriksaan itu meliputi:
- Perjanjian pinjam-meminjam;
- Bukti transfer dan aliran dana;
- Kuitansi atau tanda terima;
- Komunikasi antara para pihak;
- Dokumen yang berkaitan dengan transaksi jual beli;
- Akta notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), apabila ada;
- Bukti pembayaran harga jual beli;
- Riwayat Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Proses peralihan hak atas tanah dan bangunan; serta
- Dokumen yang digunakan sebagai dasar permohonan atau pelaksanaan eksekusi.
Menurut kuasa hukum, penelusuran aliran dana menjadi salah satu aspek penting untuk mengetahui karakter transaksi yang sebenarnya. Apakah dana tersebut diberikan sebagai pinjaman yang harus dikembalikan atau merupakan pembayaran harga jual beli, semuanya perlu dinilai berdasarkan keseluruhan fakta dan bukti yang tersedia.
Pemeriksaan juga diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat kesesuaian antara dokumen, pernyataan para pihak, pembayaran, dan proses peralihan hak atas objek rumah.
Ketentuan Pidana Akan Dikaji Berdasarkan Bukti
Selain menguji aspek keperdataan, pihak kuasa hukum menyatakan akan mengkaji kemungkinan adanya persoalan pidana apabila ditemukan bukti yang relevan dan memenuhi unsur ketentuan hukum.
Dalam keterangan yang disampaikan, kuasa hukum menyebut Pasal 394, Pasal 392, dan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai ketentuan yang akan dikaji sesuai karakter perbuatan dan fakta yang ditemukan.
Namun, penerapan pasal-pasal tersebut tidak dapat hanya didasarkan pada adanya perbedaan keterangan atau sengketa mengenai keabsahan dokumen. Harus terlebih dahulu diperiksa bentuk perbuatannya, unsur kesengajaan yang disyaratkan, jenis dokumen yang dipersoalkan, serta alat bukti yang mendukung dugaan tersebut.
Apabila ditemukan indikasi keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu perbuatan pidana, aspek penyertaan juga dapat dianalisis sesuai ketentuan hukum dan peran masing-masing pihak.
“Sekali lagi, kami tidak sedang memvonis siapa pun. Kami sedang mengatakan bahwa jika ditemukan bukti yang memenuhi unsur pidana, maka hukum pidana harus digunakan sebagai instrumen untuk mencari pertanggungjawaban,” jelas kuasa hukum.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa langkah yang disiapkan pihak pemilik merupakan upaya menguji persoalan hukum, bukan kesimpulan bahwa pihak tertentu telah melakukan tindak pidana.
Pemilik Meminta Kepastian Hukum Sebelum Eksekusi
Pihak pemilik berharap seluruh persoalan terkait dokumen, hubungan hukum para pihak, dan proses peralihan hak dapat diperiksa secara transparan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, terutama sebelum tindakan eksekusi yang berdampak langsung terhadap penguasaan rumah dilaksanakan.
Menurut kuasa hukum, pelaksanaan eksekusi dan keabsahan dasar hukum yang mendasarinya merupakan persoalan yang perlu dilihat berdasarkan dokumen serta proses hukum yang relevan. Apabila terdapat keberatan atau persoalan hukum, penyelesaiannya perlu ditempuh melalui jalur yang tersedia sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Keadilan tidak cukup hanya membaca apa yang tertulis pada dokumen terakhir. Keadilan harus melihat bagaimana dokumen itu lahir, apakah sesuai dengan kehendak para pihak, dan apakah sesuai dengan peristiwa hukum yang sebenarnya,” tegas kuasa hukum.
Melalui Firmansyah & Partners, pihak pemilik menyatakan akan menggunakan langkah hukum yang tersedia untuk menguji keabsahan dokumen, proses peralihan hak, serta dasar hukum yang digunakan dalam rencana eksekusi tersebut.
Menguji Dokumen, Menelusuri Fakta
Sengketa ini menempatkan kejelasan hubungan hukum dan keabsahan dokumen sebagai persoalan utama yang perlu ditelusuri. Dokumen, aliran dana, komunikasi para pihak, dan riwayat peralihan hak menjadi bagian dari rangkaian bukti yang harus dinilai secara utuh.
Pada akhirnya, penilaian mengenai keabsahan dokumen, status kepemilikan, maupun ada atau tidaknya tindak pidana harus didasarkan pada fakta, alat bukti, dan proses hukum yang berwenang. Dugaan yang disampaikan salah satu pihak tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum.
Perkara ini bukan sekadar tentang siapa yang memegang dokumen, melainkan juga tentang bagaimana dokumen tersebut dibuat, apa dasar hubungan hukumnya, dan apakah seluruh prosesnya sesuai dengan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.
Tim Liputan
0 Komentar