POHUWATO — Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Huyula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, menjadi sorotan setelah seorang penerima berinisial SL mengaku kehilangan dana bantuan yang seharusnya diterimanya. Persoalan tersebut diduga berkaitan dengan pergantian kartu ATM tanpa sepengetahuan pemilik serta transaksi yang disebut mengarah ke rekening di wilayah Bone Bolango.
Berdasarkan keterangan SL, persoalan mulai diketahui pada Agustus 2026. Saat melakukan pengecekan dana bantuan melalui Bank BRI Unit Randangan, ia justru mendapati dana PKH yang dinantikan tidak lagi tersedia sebagaimana mestinya.
Kecurigaan semakin menguat setelah SL mengetahui bahwa kartu ATM miliknya yang sebelumnya terblokir disebut telah berganti dengan kartu baru. Namun, SL mengaku tidak pernah mengajukan permohonan pergantian kartu maupun memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk mengurus proses tersebut.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kartu ATM milik penerima bantuan dapat berganti apabila benar pemiliknya tidak pernah mengajukan atau menyetujui proses tersebut.
Dana Disebut Mengalir ke Wilayah Bone Bolango
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul informasi bahwa dana bantuan tersebut diduga telah ditransfer ke rekening yang disebut berkaitan dengan transaksi di wilayah Bone Bolango.
Informasi tersebut masih memerlukan pembuktian melalui data perbankan. Identitas pemilik rekening tujuan, waktu transaksi, kanal yang digunakan, serta pihak yang melakukan penarikan atau pemindahan dana perlu ditelusuri secara resmi.
Jika benar terjadi perpindahan dana tanpa persetujuan penerima, maka perlu diketahui bagaimana transaksi tersebut dapat berlangsung dan apakah terdapat kelemahan dalam proses pengamanan rekening maupun pelayanan pergantian kartu.
Keterangan BRI Randangan Perlu Diperjelas
Saat meminta penjelasan kepada pihak BRI Unit Randangan, SL mengaku belum memperoleh keterangan yang menjawab secara rinci kapan kartu ATM tersebut diganti, siapa yang mengurus pergantian, dan di mana proses penggantian dilakukan.
Keterangan yang disampaikan kepada SL itu masih perlu dikonfirmasi langsung kepada pihak BRI. Sebab, persoalan ini bukan hanya menyangkut hilangnya dana bantuan, tetapi juga menyangkut keamanan rekening dan perlindungan nasabah.
BRI perlu memberikan penjelasan terbuka berdasarkan hasil pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelusuran setidaknya perlu mencakup riwayat pergantian kartu, dokumen atau persetujuan administrasi, catatan pelayanan, riwayat transaksi rekening, serta informasi kanal dan waktu pemindahan dana.
Apabila tersedia rekaman pelayanan atau dokumentasi pendukung lainnya, data tersebut juga dapat menjadi bagian dari pemeriksaan sesuai prosedur dan ketentuan perlindungan data nasabah.
Perlu Penelusuran Bersama Instansi Terkait
Kasus yang disampaikan SL sejauh ini diketahui baru melibatkan satu penerima. Namun, kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan perlunya pemeriksaan lebih luas untuk memastikan apakah ada penerima PKH lain yang mengalami persoalan serupa.
Dinas Sosial, pendamping PKH, dan pihak terkait perlu melakukan klarifikasi sesuai kewenangan masing-masing. Pemeriksaan dapat diarahkan pada kesesuaian data penerima, proses penyaluran bantuan, serta kemungkinan adanya pengaduan lain dengan pola kejadian yang serupa.
Sementara itu, apabila ditemukan indikasi transaksi tanpa persetujuan atau perbuatan melawan hukum, penerima dapat menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum agar dilakukan penyelidikan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
BHARINDONESIA.COM MENGIMBAU PENERIMA BANTUAN SOSIAL
Bharindonesia.com mengimbau seluruh penerima PKH dan bantuan sosial lainnya, khususnya di Kecamatan Randangan dan Kabupaten Pohuwato, agar lebih berhati-hati dalam menjaga kartu ATM, PIN, buku tabungan, serta data pribadi.
Penerima bantuan diingatkan untuk tidak menyerahkan kartu ATM maupun PIN kepada orang lain tanpa alasan dan prosedur yang jelas. Setiap perubahan data atau penggantian kartu sebaiknya dilakukan langsung oleh pemilik rekening melalui saluran resmi bank.
Apabila saldo bantuan tiba-tiba berkurang atau hilang, kartu ATM terblokir, terjadi pergantian kartu yang tidak pernah diajukan, atau ditemukan transaksi yang tidak dikenali, masyarakat sebaiknya segera:
- Menghubungi dan mengajukan pengaduan resmi kepada pihak bank.
- Meminta pemeriksaan riwayat mutasi serta transaksi rekening.
- Menyimpan bukti transaksi, dokumen rekening, dan nomor pengaduan.
- Berkoordinasi dengan Dinas Sosial atau pendamping PKH.
- Melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana.
Masyarakat yang mengalami kejadian serupa juga diharapkan menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi agar setiap laporan dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti.
Siapa yang Mengganti Kartu dan Ke Mana Dana Berpindah?
Hingga berita ini disusun, sejumlah pertanyaan penting masih membutuhkan jawaban. Siapa yang mengajukan atau memproses pergantian kartu ATM tersebut? Apakah terdapat dokumen persetujuan dari pemilik rekening? Siapa pemilik rekening tujuan yang disebut berada di wilayah Bone Bolango? Melalui kanal apa transaksi dilakukan? Apakah terdapat penerima PKH lain yang mengalami kejadian serupa?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui pemeriksaan yang objektif, bukan berdasarkan dugaan atau penjelasan yang belum didukung data.
BRI, Dinas Sosial, pendamping PKH, dan aparat penegak hukum diharapkan memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Hak penerima bantuan sosial harus dilindungi, sementara dugaan penyalahgunaan dana perlu ditelusuri sampai jelas siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.
Bharindonesia.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi BRI, Dinas Sosial, pendamping PKH, maupun pihak lain yang berkaitan dengan persoalan ini. Penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak terjadi kesimpulan sepihak.
Bantuan sosial diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam penyalurannya harus ditangani secara serius, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Tim BG — Bharindonesia.com
0 Komentar