PONTIANAK, KALBAR — Persoalan representasi putra-putri Dayak dalam institusi penegak hukum kembali menjadi perhatian. Wakil Ketua I Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak, Alexs Djaoeng, mempertanyakan minimnya putra-putri Dayak yang menurutnya menjadi hakim maupun jaksa, khususnya sejak era reformasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Alexs di tengah momentum penerimaan calon hakim di lingkungan peradilan. Ia mempertanyakan apakah aspirasi mengenai keterwakilan masyarakat Dayak telah menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam proses rekrutmen aparatur penegak hukum.
“Polisi dan TNI sudah ada jatah, kenapa jaksa dan hakim tidak ada jatah kita?” ujar Alexs Djaoeng, Kamis (8/10/2026).
Menurut Alexs, sejak reformasi, jumlah masyarakat Dayak yang menurut pengamatannya berhasil masuk dan berkarier sebagai hakim maupun jaksa masih sangat terbatas.
Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah agar masyarakat Dayak memiliki kesempatan yang proporsional untuk berkontribusi dalam institusi penegakan hukum.
Minta Pemerintah Pusat Beri Perhatian
Alexs secara terbuka meminta pemerintah pusat, Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan Agung RI memperhatikan aspirasi masyarakat Dayak di Kalimantan dalam proses rekrutmen calon hakim dan jaksa.
Menurutnya, keterwakilan masyarakat daerah dalam institusi negara penting untuk memastikan setiap kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi sesuai kompetensi dan persyaratan yang ditetapkan.
“Kita berharap putra-putri Dayak dapat diakomodir dan tidak dimarginalkan. Saya yakin dan percaya pemerintah pusat dapat memperhatikan aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat Dayak,” tegasnya.
Alexs mengatakan aspirasi tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan identitas daerah, tetapi juga menyangkut kesempatan bagi putra-putri Dayak yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan kompetensi untuk mengikuti seleksi.
Banyak Sarjana Hukum dari Kalangan Dayak
Alexs menilai kemampuan akademik putra-putri Dayak tidak perlu diragukan.
Ia menyebut terdapat banyak masyarakat Dayak yang telah menyelesaikan pendidikan hukum hingga jenjang sarjana, magister, bahkan doktor, yang menurutnya memiliki kapasitas untuk mengikuti proses seleksi dan berkarier sebagai penegak hukum.
“Kemampuan akademik masyarakat yang mempunyai gelar sarjana hukum dan syarat lainnya saya rasa tidak diragukan untuk dapat menjadi hakim atau jaksa yang terbaik,” pungkasnya.
Karena itu, DAD Kota Pontianak berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog mengenai keterwakilan masyarakat Dayak dalam institusi penegak hukum, sekaligus memastikan proses rekrutmen berlangsung transparan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan.
Afirmasi dan Prinsip Kesetaraan
Alexs juga mendorong adanya kebijakan yang menurutnya dapat memberikan ruang afirmasi atau perhatian khusus bagi putra-putri Dayak, sebagaimana yang ia klaim telah diterapkan dalam institusi TNI dan Polri.
Namun, penerapan kebijakan afirmasi dalam rekrutmen hakim dan jaksa tetap perlu mempertimbangkan ketentuan hukum, prinsip kesetaraan warga negara, sistem seleksi berbasis kompetensi, serta kewenangan masing-masing institusi.
Aspirasi DAD Kota Pontianak tersebut kini menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas mengenai bagaimana memastikan keterwakilan masyarakat daerah dalam lembaga negara tanpa mengesampingkan prinsip profesionalitas, integritas, transparansi, dan meritokrasi.
Sumber: Alexs Djaoeng
0 Komentar