PONTIANAK — Perceraian mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi tidak serta-merta menghapus hak dan kewajiban mantan suami maupun mantan istri terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan. Persoalan ini menjadi penting ketika salah satu pihak hendak menjual tanah, rumah, atau bangunan yang diduga masih berstatus harta bersama.
Di tengah masyarakat, masih terdapat anggapan bahwa setelah perceraian resmi diputus pengadilan, mantan suami dapat menjual aset yang sertifikatnya tercatat atas namanya sendiri tanpa perlu melibatkan mantan istri. Padahal, secara hukum, pencantuman nama dalam sertifikat bukan satu-satunya faktor untuk menentukan apakah suatu aset merupakan harta pribadi atau harta bersama.
Apabila tanah atau bangunan diperoleh selama perkawinan dan belum dilakukan pembagian harta bersama, hak mantan pasangan tetap perlu diperhatikan. Penjualan secara sepihak dalam kondisi tertentu dapat memicu sengketa, terutama apabila terdapat hak pihak lain yang belum diselesaikan.
Karena itu, persoalan tanda tangan mantan istri bukan sekadar urusan administratif. Hal yang lebih mendasar adalah memastikan status kepemilikan aset, siapa yang berwenang menjual, dan apakah hak masing-masing pihak telah diselesaikan sesuai ketentuan hukum.
Harta yang Diperoleh Selama Perkawinan pada Prinsipnya Menjadi Harta Bersama
Ketentuan mengenai harta dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
Ketentuan tersebut berarti tanah, rumah, kendaraan, atau aset lain yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya dapat dikategorikan sebagai harta bersama, dengan tetap memperhatikan asal-usul perolehan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Pasal 35 ayat (2) mengatur bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain.
Dengan demikian, penentuan status tanah tidak cukup hanya dengan melihat nama yang tercantum pada sertifikat. Waktu perolehan, sumber dana, dasar perolehan hak, perjanjian perkawinan, dan dokumen lain yang relevan juga perlu diperiksa.
Perceraian Tidak Otomatis Membagi Harta Bersama
Putusan perceraian dan pembagian harta bersama merupakan dua persoalan hukum yang berbeda. Berakhirnya perkawinan tidak otomatis berarti seluruh aset telah dibagi atau menjadi milik salah satu pihak.
Pasal 37 UU Perkawinan menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
Bagi pasangan beragama Islam, ketentuan mengenai harta bersama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, antara lain Pasal 85 sampai dengan Pasal 97.
Apabila setelah perceraian belum ada kesepakatan pembagian harta bersama yang sah atau putusan pengadilan yang menyelesaikan pembagiannya, status hak atas aset tertentu masih dapat menjadi persoalan yang perlu diselesaikan.
Dalam keadaan demikian, mantan istri tidak otomatis kehilangan kepentingan hukumnya hanya karena perkawinan telah berakhir. Begitu pula sebaliknya, hak mantan suami tidak dapat diabaikan apabila ia mempunyai bagian yang sah atas aset tersebut.
Oleh sebab itu, sebelum tanah atau rumah dijual, status harta bersama dan kewenangan masing-masing pihak perlu dipastikan terlebih dahulu.
Mengapa Persetujuan Mantan Istri Bisa Diperlukan?
Keterlibatan mantan istri dapat menjadi penting apabila aset yang hendak dijual masih merupakan harta bersama yang belum dibagi atau masih terdapat hak mantan istri atas aset tersebut.
Ada beberapa alasan yang perlu diperhatikan.
Pertama, untuk melindungi hak atas harta bersama. Apabila tanah diperoleh selama perkawinan dan termasuk harta bersama, mantan istri dapat memiliki kepentingan hukum meskipun namanya tidak tercantum dalam sertifikat.
Kedua, untuk memastikan kewenangan penjual. Pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat tidak selalu dapat langsung dianggap memiliki kewenangan penuh untuk mengabaikan hak pihak lain. Status harta dan dokumen pembagian harus diperiksa terlebih dahulu.
Ketiga, untuk mencegah sengketa. Penjualan tanpa penyelesaian hak mantan pasangan berpotensi menimbulkan keberatan, tuntutan pembagian harta, atau gugatan lain sesuai keadaan perkara.
Keempat, untuk melindungi pembeli. Pembeli perlu memastikan bahwa aset yang dibeli tidak sedang menghadapi persoalan kepemilikan atau klaim hak yang belum diselesaikan.
Namun, perlu ditegaskan bahwa tanda tangan mantan istri bukan persyaratan mutlak bagi setiap penjualan aset setelah perceraian. Jika aset telah terbukti sebagai harta pribadi mantan suami atau telah menjadi haknya berdasarkan pembagian harta bersama yang sah, kewenangan menjual harus dinilai berdasarkan status dan dokumen yang berlaku.
Sertifikat Atas Nama Mantan Suami Bukan Satu-Satunya Penentu
Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah ketika sertifikat tanah hanya mencantumkan nama mantan suami, sementara tanah tersebut diperoleh ketika perkawinan masih berlangsung.
Dalam kondisi seperti itu, pencantuman satu nama tidak dengan sendirinya menyelesaikan pertanyaan mengenai status harta bersama. Perlu diperiksa kapan tanah diperoleh, bagaimana proses perolehannya, apakah terdapat perjanjian perkawinan, serta apakah telah dilakukan pembagian harta setelah perceraian.
Sebaliknya, apabila tanah merupakan harta bawaan, warisan, hibah, atau telah ditetapkan menjadi hak salah satu pihak melalui pembagian yang sah, kedudukan hukumnya dapat berbeda.
Karena itu, setiap perkara harus dinilai berdasarkan fakta dan dokumen yang konkret. Tidak tepat menyimpulkan bahwa seluruh tanah atas nama mantan suami pasti merupakan harta bersama, tetapi juga tidak tepat menganggap bahwa tanah tersebut otomatis menjadi harta pribadi hanya karena sertifikat mencantumkan namanya.
Bagaimana Jika Tanah Dijual Tanpa Persetujuan Mantan Istri?
Apabila tanah masih merupakan harta bersama yang belum dibagi dan hak mantan istri belum diselesaikan, penjualan secara sepihak dapat menimbulkan persoalan hukum.
Mantan istri yang merasa haknya dirugikan dapat menempuh langkah sesuai keadaan kasusnya, antara lain:
- Mengumpulkan sertifikat tanah, bukti pembelian, dokumen perkawinan, putusan perceraian, serta bukti lain yang menunjukkan waktu dan sumber perolehan aset.
- Memeriksa apakah sudah terdapat perjanjian, kesepakatan, atau putusan pengadilan mengenai pembagian harta bersama.
- Meminta klarifikasi kepada pihak yang menjual serta memeriksa dokumen transaksi melalui pihak yang berwenang.
- Mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah atau mediasi apabila memungkinkan.
- Mempertimbangkan gugatan pembagian harta bersama atau upaya hukum lain melalui forum yang berwenang apabila haknya benar-benar dirugikan.
Meski demikian, penjualan tanpa tanda tangan mantan istri tidak otomatis membuat transaksi batal demi hukum. Akibat hukum transaksi harus dinilai berdasarkan status kepemilikan, kewenangan penjual, dokumen yang digunakan, keadaan pembeli, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan berpatokan pada ada atau tidaknya tanda tangan. Yang harus diuji adalah apakah penjualan dilakukan oleh pihak yang berwenang dan apakah hak pihak lain telah dilindungi.
Langkah Aman Sebelum Menjual Tanah Setelah Perceraian
Untuk mengurangi risiko sengketa, mantan suami dan mantan istri sebaiknya memastikan status harta bersama sebelum melakukan transaksi.
Jika tanah masih menjadi harta bersama yang belum dibagi, penyelesaian hak kedua pihak perlu dilakukan terlebih dahulu. Apabila keduanya sepakat menjual aset tersebut, persetujuan dan pembagian hasil penjualan sebaiknya dituangkan dalam dokumen yang jelas.
Jika harta bersama telah dibagi melalui kesepakatan yang sah atau putusan pengadilan, dokumen tersebut perlu diperiksa untuk memastikan siapa yang berwenang menjual aset bersangkutan.
Khusus transaksi tanah, pemeriksaan dokumen sebaiknya dilakukan bersama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jika terdapat persoalan mengenai data atau status pendaftaran tanah, klarifikasi kepada Kantor Pertanahan setempat juga dapat diperlukan.
Langkah tersebut bukan hanya melindungi mantan pasangan, melainkan juga memberikan kepastian kepada pembeli agar transaksi tidak dibayangi persoalan hukum di kemudian hari.
Kesimpulan: Hak Harus Diselesaikan, Bukan Diabaikan
Penjualan tanah setelah perceraian harus dilakukan dengan memperhatikan status aset dan hak masing-masing pihak. Perceraian tidak otomatis menghapus hak atas harta bersama, sementara sertifikat atas nama satu orang tidak selalu menjadi jawaban tunggal atas persoalan kepemilikan.
Apabila tanah masih merupakan harta bersama yang belum dibagi, persetujuan atau keterlibatan mantan istri dapat diperlukan untuk memastikan haknya tidak diabaikan. Namun, apabila status harta dan kewenangan menjual telah diselesaikan secara sah, kebutuhan persetujuan harus dinilai berdasarkan keadaan hukum yang sebenarnya.
Intinya, yang menentukan bukan semata-mata siapa yang memegang sertifikat atau siapa yang telah bercerai, melainkan status harta, dasar kepemilikan, dan kewenangan hukum untuk menjualnya.
Memastikan seluruh aspek tersebut sebelum transaksi merupakan langkah penting untuk melindungi hak mantan pasangan, memberikan kepastian bagi pembeli, dan mencegah sengketa yang dapat berlarut-larut.
Catatan redaksi: Artikel ini bersifat edukasi hukum umum. Penerapan ketentuan terhadap perkara konkret perlu mempertimbangkan dokumen kepemilikan, putusan perceraian, status pembagian harta bersama, dan konsultasi dengan profesional hukum atau PPAT.
0 Komentar