PONTIANAK — Persoalan pendidikan di Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) RI, sebanyak 17,94 persen penduduk Kalimantan Barat berusia 15 tahun ke atas tercatat tidak memiliki ijazah. Angka tersebut jauh di atas rata-rata nasional yang mencapai 11,35 persen.
Dalam publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat 2026, Kalimantan Barat menempati peringkat kelima secara nasional untuk persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah. Di Pulau Kalimantan, persentase Kalbar tercatat paling tinggi.
Data yang dirilis pada 5 Oktober 2026 tersebut bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026. Temuan ini menjadi salah satu indikator yang perlu dicermati dalam melihat kondisi pendidikan dan pemerataan akses pendidikan di Kalimantan Barat.
Jauh di Atas Rata-Rata Nasional
Persentase penduduk tanpa ijazah di Kalimantan Barat tercatat sebesar 17,94 persen, sedangkan rata-rata nasional berada pada angka 11,35 persen. Dengan demikian, angka Kalbar lebih tinggi 6,59 poin persentase dibandingkan rata-rata nasional.
Sementara itu, Papua Pegunungan mencatat persentase tertinggi nasional, yakni 52,37 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan di Kalimantan Barat masih membutuhkan perhatian serius. Meski demikian, angka penduduk yang tidak memiliki ijazah tidak serta-merta menjelaskan penyebabnya. Diperlukan data dan kajian lebih lanjut untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi kondisi tersebut, termasuk riwayat pendidikan, akses terhadap layanan pendidikan, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Tantangan Pemerataan Pendidikan di Kalbar
Tingginya persentase penduduk tanpa ijazah menjadi pengingat bahwa pembangunan pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan fasilitas sekolah. Upaya memperluas akses pendidikan, mencegah anak putus sekolah, serta membuka kesempatan bagi masyarakat yang belum menuntaskan pendidikan juga perlu mendapat perhatian.
Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan terkait perlu mencermati kelompok masyarakat yang paling rentan tertinggal dalam pendidikan. Program pendidikan kesetaraan, seperti Paket A, Paket B, dan Paket C, dapat menjadi salah satu jalur bagi masyarakat yang ingin melanjutkan atau menuntaskan pendidikan sesuai persyaratan yang berlaku.
Selain itu, pemetaan berdasarkan kabupaten dan kota diperlukan agar kebijakan pendidikan dapat disusun sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Data Menjadi Bahan Evaluasi
Posisi Kalimantan Barat di peringkat kelima nasional bukan sekadar angka statistik. Data tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk menilai sejauh mana pemerataan kesempatan pendidikan telah berjalan dan kelompok masyarakat mana yang masih membutuhkan dukungan.
Namun, penting dipahami bahwa tidak memiliki ijazah tidak selalu berarti seseorang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan. Data tersebut perlu dibaca sesuai definisi dan kategori yang digunakan BPS, sehingga tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru terhadap kondisi masyarakat.
Tantangan berikutnya adalah memastikan data statistik tersebut ditindaklanjuti melalui kebijakan yang terukur, program yang tepat sasaran, dan evaluasi berkala.
Dengan angka 17,94 persen yang masih berada di atas rata-rata nasional, pemerataan akses dan penyelesaian pendidikan di Kalimantan Barat layak menjadi perhatian bersama. Tujuannya bukan sekadar memperbaiki peringkat statistik, melainkan memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup.
Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2026, berdasarkan Susenas Maret 2026. Data dirilis pada 5 Oktober 2026.
0 Komentar