PONTIANAK, 8 OKTOBER 2026 — Dugaan aktivitas perdagangan dan penampungan arang yang disebut-sebut berkaitan dengan pengolahan kayu mangrove kembali menjadi sorotan. Di tengah belum terangnya persoalan sekitar 500 ton arang di Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, aktivitas bongkar muat arang diduga terpantau berlangsung di sebuah ruko di Kota Pontianak.
Berdasarkan penelusuran pada Kamis (8/10/2026), aktivitas bongkar muat tersebut terlihat di sebuah ruko yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin No. 77, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota.
Sejumlah arang tampak diduga dibongkar dan ditampung di lokasi tersebut. Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai asal-usul barang, legalitas bahan baku, kelengkapan dokumen, serta pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok dan distribusinya.
Meski demikian, keberadaan arang di lokasi tersebut belum dengan sendirinya membuktikan bahwa bahan bakunya berasal dari kayu mangrove yang diperoleh secara ilegal. Kepastian mengenai jenis kayu, asal bahan baku, dan legalitas kegiatan memerlukan pemeriksaan serta keterangan dari pihak berwenang.
Pernyataan Bupati Kubu Raya Perlu Ditindaklanjuti dengan Verifikasi
Sorotan terhadap persoalan ini menguat setelah Bupati Kubu Raya, Sujiwo, pada 6 Oktober 2026 disebut membenarkan bahwa aktivitas pembakaran arang di wilayah Batu Ampar kembali dilakukan.
Dalam keterangan yang dikutip, Sujiwo menyebut bahan yang digunakan berasal dari kayu sisa sebelum adanya aturan yang melarang penebangan mangrove.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan. Penjelasan mengenai status kayu sebagai stok lama perlu didukung bukti yang dapat ditelusuri, termasuk informasi waktu penebangan, asal bahan baku, kepemilikan, serta dokumen yang relevan.
Tanpa pemeriksaan tersebut, asal-usul dan status hukum bahan baku belum dapat dipastikan hanya berdasarkan pernyataan bahwa kayu merupakan sisa dari kegiatan sebelumnya.
Pengamat Hukum: Legalitas dan Asal-usul Bahan Baku Harus Diperiksa
Advokat senior sekaligus pengamat hukum, Rizal Karyansyah, S.H., menilai penelusuran asal-usul bahan baku merupakan langkah penting untuk menjawab pertanyaan mengenai legalitas aktivitas pengolahan dan perdagangan arang tersebut.
“Belum jelas arang tersebut berasal dari kayu mangrove sisa. Perlu dilakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah kayu tersebut benar sisa penebangan sebelum perda diterbitkan,” tegas Rizal.
Menurutnya, klaim mengenai penggunaan kayu sisa tidak seharusnya berhenti sebagai pernyataan. Dokumen pendukung dan kondisi faktual di lapangan perlu diperiksa agar status bahan baku dapat dinilai secara objektif berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menilai persoalan ini perlu ditelusuri secara menyeluruh, terlebih ketika isu sekitar 500 ton arang di Batu Ampar masih menjadi perhatian publik.
“Kalau benar bahan bakunya kayu mangrove, tentu harus dilihat ketentuan hukumnya. Jangan sampai aktivitas yang belum jelas legalitasnya justru terus berjalan tanpa pemeriksaan yang transparan,” ujarnya.
Rizal menekankan bahwa pemeriksaan sebaiknya tidak hanya terfokus pada tempat pembakaran atau lokasi penampungan. Penelusuran perlu mencakup rantai pasok dari hulu hingga hilir, mulai dari sumber bahan baku, pihak yang melakukan pengolahan, penampung, hingga jalur distribusi dan perdagangan.
Aparat dan Instansi Terkait Diharapkan Menelusuri Rantai Pasok
Munculnya dugaan aktivitas bongkar muat arang di Pontianak menjadi alasan bagi pihak berwenang untuk memastikan apakah kegiatan tersebut memiliki dokumen dan dasar hukum yang sesuai.
Pemeriksaan dapat mencakup identitas pelaku usaha, asal-usul bahan baku, dokumen pengangkutan dan perdagangan yang relevan, serta kesesuaian kegiatan dengan ketentuan perlindungan mangrove dan peraturan lain yang berlaku.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya perlu dilakukan berdasarkan bukti dan kewenangan instansi terkait. Sebaliknya, apabila kegiatan tersebut memiliki dasar hukum yang sah, klarifikasi terbuka juga diperlukan agar tidak muncul dugaan yang tidak berdasar terhadap pihak tertentu.
Rizal berharap pemerintah daerah dan instansi berwenang tidak hanya mengandalkan keterangan lisan, tetapi memastikan setiap klaim mengenai legalitas bahan baku dapat diuji melalui pemeriksaan yang transparan.
“Sebagai kepala daerah, Bupati seharusnya memastikan seluruh aktivitas tersebut memiliki dasar hukum dan dokumen yang jelas. Jangan hanya berhenti pada pernyataan bahwa itu kayu sisa. Buktikan asal-usulnya,” pungkas Rizal.
Hingga berita ini disusun, asal-usul arang yang terlihat dalam aktivitas bongkar muat di Jalan Prof. M. Yamin No. 77, Pontianak, serta hubungan kegiatan tersebut dengan persoalan arang di Batu Ampar masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pemilik atau pengelola lokasi, pihak yang terkait dengan distribusi arang, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Kota Pontianak, serta instansi berwenang lainnya untuk memberikan penjelasan berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Fredy Legito
0 Komentar