MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, meminta Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, memastikan keabsahan dan pengakuan dokumen pendidikan bagi pelajar yang ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri.
Bobby mengingatkan agar proses pendidikan yang ditempuh melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan asing diperiksa secara cermat sejak awal. Hal itu dinilai penting agar ijazah yang diperoleh tidak menimbulkan persoalan administratif maupun pengakuan ketika pemiliknya melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja di kemudian hari.
Pesan tersebut disampaikan Bobby saat memberikan sambutan dalam pembukaan kegiatan Teras Pelajar Sumut Berkah, Jumat (23/10/2026).
“Jika bekerja sama dengan yang ada di luar, kan bisa langsung sekolah ya, tolong dicek betul Pak, jangan nanti begitu mereka menjadi pejabat nggak diakui pula ijazahnya,” kata Bobby Nasution.
Perbedaan Sistem Pendidikan Perlu Dipastikan
Bobby menjelaskan bahwa sistem pendidikan di Indonesia dan negara lain memiliki mekanisme serta jalur yang berbeda. Karena itu, menurutnya, Dinas Pendidikan perlu memastikan jalur pendidikan yang diikuti para pelajar benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia menganalogikan perbedaan sistem tersebut seperti kendaraan dengan transmisi otomatis dan manual. Menurut Bobby, jalur pendidikan di luar negeri memiliki variasi yang perlu dipahami sebelum pelajar memutuskan untuk menempuh pendidikan melalui program kerja sama.
“Itu yang perlu dipastikan, karena beda di luar negeri sama Indonesia. Yang tadi kita ini masih peringkat 70-an, jalurnya masih konvensional, kalau di luar kan banyak sekali jalur-jalurnya. Kalau dia kendaraan, di sini baru matic sama manual, kalau di sana ada yang matic campur manual,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pemeriksaan terhadap lembaga pendidikan, jenjang pendidikan, program yang diikuti, serta dokumen kelulusan yang nantinya diterbitkan.
Pengakuan Ijazah Tidak Bisa Diabaikan
Persoalan pengakuan ijazah dari luar negeri memang perlu mendapat perhatian, terutama bagi pelajar yang mengikuti program pendidikan melalui kerja sama antarlembaga atau jalur pendidikan nonkonvensional.
Namun, pengakuan ijazah tidak dapat dinilai hanya berdasarkan lokasi sekolah atau negara tempat pendidikan ditempuh. Aspek legalitas lembaga, kesesuaian jenjang, sistem pembelajaran, dokumen kelulusan, serta ketentuan penyetaraan atau pengakuan yang berlaku perlu diperiksa sesuai peraturan.
Karena itu, peran Dinas Pendidikan menjadi penting untuk memberikan informasi yang jelas kepada orang tua dan calon peserta didik sebelum mereka mendaftarkan diri dalam program pendidikan luar negeri.
Polemik Ijazah di Ruang Publik
Pernyataan Bobby juga muncul di tengah perbincangan publik mengenai persoalan ijazah sejumlah tokoh nasional, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pemberitaan sebelumnya, dokumen pendidikan Gibran terkait persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden pernah menjadi bagian dari perdebatan hukum. Sejumlah pihak mengajukan permohonan pengujian terkait ketentuan persyaratan pendidikan, sementara persoalan dokumen dan pengakuan pendidikan luar negeri turut menjadi perhatian dalam proses tersebut.
Bobby sendiri sebelumnya pernah menanggapi pihak-pihak yang mempersoalkan ijazah pendidikan Gibran. Pada Jumat (9/10/2026), ia menyampaikan bahwa apabila ijazah SMA Gibran dipersoalkan, ijazah sarjananya juga dapat dipertanyakan.
“Kalau Pak Jokowi kan yang dipermasalahkan sarjananya. Nanti Mas Gibran dipermasalahkan SMA. Saran saya, sekalian saja dipermasalahkan sarjananya,” ujar Bobby sebagaimana dikutip dalam pemberitaan sebelumnya.
Ia juga menyatakan bahwa Gibran memiliki ijazah SMA sebagai dasar melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di luar negeri dan telah menyelesaikan pendidikan sarjana.
Pernyataan Bobby dalam kegiatan Teras Pelajar Sumut Berkah kali ini lebih menekankan pentingnya pemeriksaan dokumen pendidikan luar negeri agar persoalan pengakuan ijazah tidak muncul di kemudian hari.
Pada akhirnya, masyarakat dan orang tua pelajar membutuhkan kepastian informasi mengenai lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan pemerintah, legalitas program, serta prosedur pengakuan ijazah. Pemeriksaan sejak awal diharapkan dapat mencegah peserta didik dirugikan akibat ketidakjelasan status pendidikan yang mereka tempuh.
Fredy Legito
0 Komentar