Fakta Investigasi News — PONTIANAK — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah seiring memasuki musim penghujan 2026/2027.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Barat meminta pemerintah daerah tidak menunggu bencana terjadi untuk mengambil langkah penanganan. Kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir, tanah longsor hingga angin kencang harus diperkuat sejak dini.
Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG Kalimantan Barat, Erika Mardiyanti, dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Kalimantan Barat Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Basah Tahun 2026/2027 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (6/10/2026).
Erika menekankan, dinamika atmosfer dan kondisi cuaca dapat berubah dalam waktu relatif cepat. Karena itu, informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini BMKG perlu menjadi salah satu pijakan pemerintah daerah dalam menentukan langkah antisipasi di lapangan.
Menurutnya, potensi hujan dengan intensitas tinggi perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko terjadinya sejumlah bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor hingga angin kencang.
“Informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG perlu menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah antisipasi dan kesiapsiagaan di lapangan. Yang paling penting, informasi yang kami sampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Erika.
Ia mengatakan, kesiapsiagaan bukan hanya berkaitan dengan respons ketika bencana terjadi, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu memanfaatkan informasi cuaca sejak sebelum potensi bencana muncul.
Dengan mengetahui kondisi cuaca lebih awal, pemerintah daerah dapat mempersiapkan personel dan peralatan, menentukan lokasi evakuasi, hingga memastikan jalur komunikasi kebencanaan dapat berjalan dengan baik.
“Koordinasi antara BMKG, BPBD, pemerintah daerah hingga masyarakat perlu terus diperkuat agar informasi mengenai potensi cuaca ekstrem dapat segera ditindaklanjuti,” katanya.
Erika juga meminta pemerintah daerah dan masyarakat untuk secara berkala mencermati prakiraan cuaca maupun peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. Hal ini penting karena perubahan kondisi atmosfer dapat berlangsung cepat dan berpengaruh terhadap potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah.
Selain itu, BMKG Kalbar mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar informasi terkait potensi cuaca ekstrem tidak berhenti di tingkat instansi, tetapi dapat diteruskan secara cepat hingga ke masyarakat, terutama bagi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan terhadap banjir, tanah longsor maupun angin kencang.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap terbangun kesamaan langkah antara BMKG, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPBD dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi musim penghujan 2026/2027,” tuturnya.
Ria Norsan: Jangan Bergerak Sendiri-Sendiri
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta seluruh pemerintah daerah, perangkat terkait hingga masyarakat tidak bekerja sendiri-sendiri dalam menghadapi ancaman banjir, banjir rob, angin puting beliung hingga tanah longsor.
Menurut Ria Norsan, rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk menyatukan langkah seluruh unsur pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kita tidak boleh bergerak sendiri-sendiri. Kita harus satu irama. Kesiapsiagaan harus dibangun bersama karena ancaman bencana tidak mengenal batas wilayah administrasi,” tegas Ria Norsan.
Ia mengatakan, Kalimantan Barat memiliki sejumlah wilayah yang masuk kategori rawan banjir. Berdasarkan rekapitulasi BPBD, terdapat 114 kecamatan dan 559 desa/kelurahan yang berpotensi terdampak banjir.
Kapuas Hulu tercatat menjadi daerah dengan jumlah desa/kelurahan rawan banjir terbanyak, yakni 104 desa/kelurahan. Berikutnya Landak 82, Melawi 80, Sanggau 59, Bengkayang 45, Sintang 39, Sekadau 36, Mempawah 33, Ketapang 26, Kayong Utara 21, Kubu Raya 18, Singkawang 7, Sambas 6, dan Pontianak 3 kelurahan.
Karena itu, Ria Norsan meminta para bupati dan wali kota memahami secara detail titik-titik rawan bencana di wilayah masing-masing.
“Saya minta Bapak/Ibu Bupati dan Wali Kota memahami betul titik-titik rawan di wilayahnya masing-masing. Jangan sampai ketika bencana terjadi kita baru mencari tahu harus berbuat apa dan ke mana masyarakat harus dievakuasi,” ujarnya.
Banjir Dipengaruhi Berbagai Faktor
Ria Norsan menjelaskan, potensi banjir di Kalbar dipengaruhi berbagai faktor. Mulai dari kerusakan lingkungan, tingginya intensitas curah hujan, rendahnya kapasitas drainase dan aliran akibat penyempitan serta pendangkalan, kondisi topografi, hingga pengaruh pasang laut.
Dampak bencana juga tidak hanya diukur dari luas maupun kedalaman genangan. Banjir dapat menimbulkan kerugian lebih luas, mulai dari kerusakan lahan pertanian dan tambak, infrastruktur, terganggunya transportasi, hingga berdampak terhadap harga kebutuhan pokok.
Gubernur meminta seluruh pihak menjadikan kejadian banjir pada 2025 sebagai bahan evaluasi.
Berdasarkan data BPBD hingga 9 Desember 2025, tercatat 30 kejadian bencana di Kalimantan Barat yang seluruhnya merupakan banjir. Bencana tersebut berdampak terhadap 450.386 jiwa, menyebabkan 6.654 jiwa mengungsi, serta mengakibatkan dua orang meninggal dunia.
Selain itu, sebanyak 73.350 unit rumah terdampak banjir, terdiri atas 89 rumah rusak ringan, dua rumah rusak sedang, dan lima rumah rusak berat. Lima jembatan juga dilaporkan mengalami kerusakan berat.
“Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi gambaran nyata penderitaan warga kita. Tahun ini kita harus lebih siap agar dampaknya dapat ditekan. Jangan sampai kita hanya sibuk ketika air sudah naik, tetapi harus bergerak sebelum bencana terjadi,” tegasnya.
Enam Langkah Utama Kesiapsiagaan
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, Ria Norsan meminta Pemerintah Provinsi memastikan seluruh pemerintah kabupaten/kota menjalankan langkah kesiapsiagaan sesuai kewenangan masing-masing.
Perangkat daerah provinsi juga diminta menyiapkan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung penanganan bencana. Selain itu, Table Top Exercise diminta dilaksanakan berdasarkan rencana kontingensi yang telah disusun.
Pemerintah Provinsi juga diminta menghimpun relawan dan berbagai dukungan lainnya untuk memperkuat kesiapsiagaan di tingkat provinsi.
Kepada para bupati dan wali kota, Ria Norsan menekankan enam langkah utama, yakni menyosialisasikan daerah rawan bencana, memastikan tempat evakuasi akhir siap digunakan, memastikan camat, lurah dan kepala desa melakukan kesiapsiagaan, menyiapkan sumber daya pada perangkat daerah, mengaktifkan Pusdalops BPBD apabila telah tersedia, serta melaksanakan simulasi pertolongan sesuai rencana kontingensi.
Sementara itu, camat, kepala desa dan lurah diminta menjadi garda terdepan dalam memastikan ketersediaan tempat evakuasi sementara di wilayah rawan bencana.
Masyarakat juga harus mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai tindakan yang perlu dilakukan ketika bencana terjadi.
Ria Norsan menegaskan informasi kebencanaan harus disampaikan secara jelas, akurat dan menenangkan. Informasi tersebut juga perlu didokumentasikan dalam sistem administrasi agar dapat menjadi bagian dari evaluasi penanganan bencana.
Simulasi evakuasi, lanjutnya, perlu dilakukan secara berkala sesuai rencana yang telah disusun.
“Kesiapsiagaan tidak akan berhasil tanpa peran masyarakat. Kita harus memastikan informasi bencana dipahami, sehingga masyarakat tahu kapan harus bertahan di tempat aman dan kapan harus segera melakukan evakuasi. Kecepatan informasi harus diikuti dengan ketepatan tindakan,” katanya.
Penanganan Banjir Butuh Kerja Lintas Sektor
Menurut Ria Norsan, penanggulangan banjir juga tidak bisa hanya dibebankan kepada BPBD. Persoalan tersebut membutuhkan kerja bersama lintas sektor, termasuk melalui pembangunan maupun normalisasi waduk dan bendungan, pembangunan kanal, normalisasi saluran, serta konservasi tanah dan air di wilayah hulu sungai.
Selain infrastruktur fisik, pemerintah juga perlu memperkuat sistem prakiraan dan peringatan dini, penyuluhan serta pendidikan kebencanaan kepada masyarakat.
Pengawasan dan penegakan hukum terhadap tata ruang dan pola pemanfaatan dataran banjir serta daerah aliran sungai (DAS) bagian hulu juga dinilai penting untuk mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang.
Ria Norsan menegaskan bencana tidak selalu dapat dicegah sepenuhnya. Namun, risiko korban jiwa dan kerugian masyarakat dapat ditekan apabila pemerintah dan masyarakat memiliki kesiapan yang matang.
“Bencana memang tidak selalu bisa kita cegah, tetapi korban dan kerugiannya bisa kita minimalkan. Kuncinya adalah kesiapan, koordinasi dan kecepatan bertindak. Karena itu, seluruh arahan hari ini harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata dan dilaporkan perkembangannya.”
Ia pun mengajak seluruh unsur pemerintah dan masyarakat Kalimantan Barat membangun kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan dengan semangat “Reaktif, Cepat, dan Tangguh”.
“Mari kita wujudkan semangat ‘Reaktif, Cepat, dan Tangguh’ dalam melindungi masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya.
Fredy Legito
0 Komentar