PONTIANAK — Tindakan membela diri dalam situasi darurat tidak serta-merta membuat seseorang dapat dipidana, sekalipun tindakan tersebut berujung pada luka berat atau meninggalnya pihak yang menyerang. Namun, pembelaan diri juga bukan alasan untuk melakukan kekerasan tanpa batas. Penilaiannya harus didasarkan pada fakta, situasi, dan unsur hukum yang terjadi saat peristiwa berlangsung.
Ketua DPD Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kalimantan Barat, Yayat Darmawisata, S.E., S.H., M.H., mengatakan pemahaman masyarakat mengenai batas pembelaan diri penting untuk disebarluaskan, terutama ketika seseorang menghadapi serangan atau ancaman kejahatan secara tiba-tiba.
Menurut Yayat, masyarakat perlu memahami perbedaan antara Noodweer dan Overmacht dalam perspektif hukum pidana. Keduanya merupakan konsep yang berkaitan dengan alasan seseorang tidak dipidana dalam keadaan tertentu, tetapi memiliki dasar dan unsur yang berbeda.
“Dalam hukum pidana, Noodweer merupakan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan,” kata Yayat, Sabtu (12/9).
Ia menjelaskan, seseorang yang melakukan perbuatan yang dalam keadaan normal dilarang oleh hukum, seperti memukul atau melukai orang lain, dalam keadaan tertentu dapat dibenarkan apabila tindakan tersebut merupakan pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum.
Namun, pembelaan diri tidak otomatis dapat dibenarkan hanya karena seseorang merasa terancam. Ada unsur-unsur hukum yang harus diperiksa secara cermat.
Noodweer Bukan Hak untuk Melakukan Kekerasan Tanpa Batas
Dalam KUHP Nasional, pembelaan terpaksa atau Noodweer diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan tersebut menyatakan seseorang tidak dipidana apabila terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang karena membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, maupun harta benda dari serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum.
Yayat menjelaskan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menilai tindakan pembelaan diri.
Pertama, harus terdapat serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika dan melawan hukum. Artinya, ancaman tersebut sedang berlangsung atau akan segera terjadi, bukan sekadar kekhawatiran terhadap kemungkinan serangan pada masa mendatang.
Kedua, pembelaan dilakukan karena tidak terdapat jalan lain yang wajar untuk menghindari atau menghentikan serangan. Unsur ini berkaitan dengan prinsip subsidiaritas.
Ketiga, tindakan pembelaan harus memiliki keseimbangan dengan ancaman yang dihadapi. Penilaian proporsionalitas tidak hanya melihat jenis alat atau akibat yang ditimbulkan, tetapi juga mempertimbangkan keadaan konkret ketika pembelaan dilakukan.
“Artinya, pembelaan diri harus dilihat berdasarkan situasi konkret yang terjadi. Tidak setiap tindakan yang disebut sebagai pembelaan diri otomatis terbebas dari pertanggungjawaban pidana,” jelasnya.
Berbeda dengan Overmacht
Selain Noodweer, dikenal pula istilah Overmacht atau daya paksa. Menurut Yayat, konsep ini memiliki karakter berbeda karena berkaitan dengan keadaan ketika seseorang melakukan perbuatan akibat tekanan atau paksaan yang tidak dapat dihindari.
Dalam KUHP Nasional, ketentuan mengenai daya paksa diatur dalam Pasal 42. Pasal tersebut mencakup keadaan ketika seseorang dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan atau oleh ancaman, tekanan, maupun kekuatan yang tidak dapat dihindari.
“Dalam konteks hukum pidana, Overmacht merupakan persoalan daya paksa. Ini berbeda dengan Noodweer yang berkaitan dengan pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum,” ujarnya.
Dengan demikian, Noodweer berfokus pada tindakan membela kepentingan hukum dari serangan seketika, sedangkan Overmacht berhubungan dengan tekanan atau paksaan yang membuat seseorang tidak memiliki kebebasan bertindak sebagaimana keadaan normal.
Jika Penyerang Justru Meninggal Dunia, Siapa yang Bertanggung Jawab?
Yayat menilai salah satu persoalan yang kerap menjadi pertanyaan masyarakat adalah ketika tindakan pembelaan diri justru mengakibatkan pihak yang melakukan penyerangan mengalami luka berat atau meninggal dunia.
Apakah orang yang melakukan pembelaan diri tetap dapat dipidana?
Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan melihat akibat akhir berupa luka atau kematian. Penegak hukum perlu menilai rangkaian kejadian secara menyeluruh, termasuk siapa yang memulai serangan, apakah ancaman masih berlangsung, seberapa mendesak situasinya, serta apakah tindakan yang dilakukan merupakan pembelaan yang diperlukan dan seimbang.
“Pertanyaannya kemudian, apakah perbuatan pembelaan diri masih dapat dibenarkan apabila dalam situasi tersebut justru menyebabkan adanya korban dari pihak penyerang?” kata Yayat.
Ia menegaskan, jawaban terhadap persoalan tersebut bergantung pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam hukum pidana.
Artinya, akibat fatal tidak otomatis membuktikan bahwa orang yang membela diri bersalah. Sebaliknya, klaim membela diri juga tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana apabila fakta menunjukkan tindakan tersebut tidak memenuhi persyaratan hukum.
Ada Batas antara Noodweer dan Noodweer Excess
Yayat juga mengingatkan masyarakat agar memahami konsep Noodweer excess, yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas akibat keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum.
Dalam KUHP Nasional, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 43. Penerapannya mensyaratkan adanya pembelaan yang melampaui batas dan keadaan itu secara langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman serangan seketika.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya memperhatikan tindakan dan akibat yang ditimbulkan, tetapi juga keadaan yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Meski demikian, penerapannya tetap membutuhkan pemeriksaan fakta dan pembuktian, bukan semata-mata berdasarkan pengakuan bahwa seseorang sedang membela diri.
Karena itu, masyarakat tidak seharusnya memahami Noodweer sebagai kebebasan untuk melakukan tindakan kekerasan tanpa batas. Pembelaan diri harus dinilai berdasarkan kebutuhan, ancaman yang dihadapi, dan keadaan nyata pada saat kejadian.
“Karena itu, pemahaman mengenai Noodweer dan Overmacht penting diketahui masyarakat. Jangan sampai seseorang yang sebenarnya berada dalam situasi membela diri justru tidak memahami batas-batas hukum yang berlaku,” pungkas Yayat.
Pada akhirnya, penentuan apakah seseorang dapat dipidana dalam peristiwa pembelaan diri yang berujung maut tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Fakta kejadian, alat bukti, keterangan saksi, hasil pemeriksaan, serta pemenuhan unsur hukum harus menjadi dasar penilaian aparat penegak hukum dan pengadilan.
Foto: Ketua DPD PPKHI Kalimantan Barat, Yayat Darmawisata, S.E., S.H., M.H. (Ist.)
0 Komentar