Bareskrim Polri Tetapkan 245 Tersangka Perorangan dan 20 Korporasi dalam Kasus Karhutla
PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Bareskrim Polri menetapkan 245 orang dan 20 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers penegakan hukum karhutla yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin di Polda Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (29/10/2026).
Dalam keterangannya, Asep menegaskan bahwa penegakan hukum dilakukan secara tegas dan objektif terhadap pihak-pihak yang berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti diduga bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan, baik perorangan maupun korporasi.
“Polri tidak akan membiarkan kebakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian, menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti melalui Scientific Crime Investigation sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Asep.
287 Laporan Polisi, Luas Kebakaran Perorangan 5.859 Hektare
Dalam penanganan perkara yang melibatkan perorangan, Polri mencatat sebanyak 287 laporan polisi, dengan total luas lahan terbakar mencapai 5.859,12 hektare.
Polda Kalimantan Barat tercatat menjadi wilayah dengan jumlah laporan terbanyak, yakni 68 laporan. Berikutnya Polda Riau dengan 59 laporan dan Polda Kalimantan Tengah sebanyak 43 laporan.
Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla masih menjadi perhatian serius, khususnya di wilayah yang memiliki kerawanan kebakaran hutan dan lahan.
20 Korporasi Jadi Tersangka, Luas Lahan Terbakar Capai 29.168 Hektare
Sementara itu, dalam penanganan perkara korporasi, Polri mencatat 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare.
Dari 20 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, empat di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA), sedangkan 16 lainnya merupakan perusahaan dalam negeri.
Penyidik Bareskrim Polri juga merekomendasikan pencabutan izin usaha terhadap 23 korporasi. Rekomendasi tersebut didasarkan pada hasil penyidikan dan sejumlah indikator, antara lain kejadian kebakaran berulang, titik awal api yang berasal dari wilayah konsesi, serta ketidakmemadaian sarana dan prasarana penanggulangan karhutla.
Rekomendasi pencabutan izin tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut penanganan perkara. Pelaksanaan sanksi administratif tetap harus mengacu pada kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Polri Kerahkan Personel untuk Penanganan dan Pencegahan
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari penegakan hukum hingga upaya pencegahan di tingkat masyarakat.
Menurutnya, kehadiran Kabareskrim di Kalimantan Barat merupakan tindak lanjut arahan Kapolri untuk melihat langsung kondisi lapangan sekaligus memastikan perkembangan penanganan perkara berjalan.
“Penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Polri tidak hanya melakukan penegakan hukum, tetapi juga mendorong langkah pencegahan melalui edukasi dan keterlibatan masyarakat, dengan dukungan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh unsur terkait. Kami ingin upaya pencegahan berjalan seiring dengan penindakan agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujar Trunoyudo di Pontianak.
Dalam mendukung penanganan karhutla, Polri mengerahkan 1.000 personel BKO dari berbagai unsur, termasuk Korps Brimob. Selain itu, sebanyak 403 personel diterjunkan untuk mendukung edukasi dan pencegahan kepada masyarakat.
Polri juga memberikan dukungan tenaga medis bagi masyarakat yang terdampak kebakaran serta petugas yang bertugas di lapangan.
Masyarakat Diimbau Tidak Membuka Lahan dengan Cara Membakar
Polri mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Seluruh elemen masyarakat juga diajak berperan aktif menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan.
Penanganan perkara karhutla, baik yang melibatkan perorangan maupun korporasi, akan terus dikembangkan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penetapan tersangka terhadap perorangan maupun korporasi merupakan bagian dari proses hukum. Status tersebut tidak dengan sendirinya berarti pihak yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Redaksi Media Fakta Investigasi News
0 Komentar