BOGOR, JAWA BARAT — Kasus dugaan pengancaman dan pemerasan terhadap Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dramaga, Kabupaten Bogor, berujung pada laporan polisi. Muhamad Mahpud melaporkan tiga orang yang disebut sebagai oknum wartawan berinisial Y, W, dan DS ke Polres Bogor atas dugaan intimidasi serta permintaan uang yang disebut mencapai Rp60 juta.
Perkara tersebut mencuat setelah beredarnya isu dugaan perselingkuhan yang mengaitkan Mahpud dengan seorang perempuan bernama Winda. Mahpud dan Winda membantah tuduhan tersebut. Suami Winda, Riko, juga menyatakan keberatan terhadap pemberitaan yang menurutnya membentuk opini negatif mengenai hubungan keduanya.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak pelapor dan kuasa hukumnya, laporan resmi telah diterbitkan pada 22 Oktober 2026 dengan nomor LP/B/2501/X/2026/SPKT/Polres Bogor/Polda Jawa Barat. Perkembangan dan status penanganan laporan tersebut tetap perlu dikonfirmasi kepada pihak kepolisian.
Berawal dari Foto Swafoto
Kuasa hukum Mahpud, Herlan Budiyatno, S.H., dari Law Firm Bara Legal Lab, menjelaskan bahwa persoalan bermula dari sebuah foto swafoto atau selfie yang diduga diambil dari ponsel pribadi Mahpud oleh mantan karyawan SPPG Dramaga berinisial D.
Menurut Herlan, foto tersebut kemudian dikirim kepada seseorang berinisial Y. Ia menyebut foto itu bukan foto tidak senonoh, melainkan swafoto biasa yang diambil ketika acara syukuran dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum memulai produksi pada awal Januari 2026.
“Awalnya D membuka-buka ponsel pribadi Mahpud lalu memfotonya. Foto selfie tersebut kemudian dikirim ke oknum wartawan berinisial Y. Dari situlah opini perselingkuhan digiring,” jelas Herlan sebagaimana dikutip dalam pemberitaan KUPAS Berita.
Herlan menyatakan bahwa kliennya sempat ingin mengabaikan persoalan tersebut. Namun, menurut keterangannya, situasi kemudian berkembang setelah muncul dugaan intimidasi dan permintaan uang agar isu tersebut tidak dipublikasikan.
Diduga Diminta Uang hingga Rp60 Juta
Herlan mengungkapkan bahwa tiga orang berinisial DS, W, dan Y diduga mengancam akan menaikkan pemberitaan di empat media apabila permintaan uang tidak dipenuhi. Nilai uang yang disebut diminta mencapai Rp60 juta.
Menurut Herlan, pertemuan berlangsung di sebuah kafe di Kabupaten Bogor pada Senin, 12 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, Mahpud disebut sempat menyerahkan uang sebesar Rp10 juta kepada DS dan W, yang menurut kuasa hukum datang atas perintah Y.
Keterangan mengenai dugaan permintaan uang, ancaman publikasi, dan penyerahan uang tersebut merupakan klaim dari pihak pelapor yang perlu diuji melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Belum ada keterangan resmi kepolisian yang disertakan dalam bahan pemberitaan ini untuk memastikan seluruh rangkaian peristiwa tersebut.
Herlan menyatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan sejumlah barang bukti kepada penyidik, antara lain rekaman suara, tangkapan layar percakapan, dan video.
“Semalam di depan penyidik sudah kami beberkan semua fakta beserta bukti kuat berupa rekaman suara, tangkapan layar percakapan (chatting), dan video. Laporan Polisi (LP) sudah resmi terbit dengan nomor: LP/B/2501/X/2026/SPKT/Polres Bogor/Polda Jawa Barat, tertanggal 22 Oktober 2026,” ujar Herlan saat dikonfirmasi, Jumat, 23 Oktober 2026.
Mahpud dan Winda Bantah Isu Perselingkuhan
Muhamad Mahpud menegaskan bahwa hubungannya dengan Winda hanya sebatas hubungan profesional dalam pekerjaan dan ikatan kekeluargaan.
“Itu hanya penggiringan opini sepihak oleh mereka. Seolah-olah saya memiliki hubungan spesial atau wanita idaman lain (WIL). Padahal foto selfie itu diambil ketika para karyawan dan relawan makan bersama di salah satu rumah makan sebagai bentuk puji syukur kami atas dapur MBG yang siap berproduksi,” kata Mahpud.
Sementara itu, Riko selaku suami Winda menyatakan keberatan atas pemberitaan yang menurutnya menggiring opini seolah-olah istrinya memiliki hubungan khusus dengan Mahpud.
“Jelas saya sebagai suami sangat keberatan dan marah dengan opini yang dibangun media-media tersebut akibat perilaku oknum wartawan yang tidak bertanggung jawab. Saya tahu betul Kang Mahpud. Dia selalu izin ke saya, baik sebelum maupun setelah saya menikah dengan Winda, karena beliau bukan orang lain bagi kami,” ungkap Riko kepada wartawan, Jumat, 23 Oktober 2026.
Pernyataan tersebut merupakan bantahan dari pihak Mahpud dan keluarga Winda. Sementara itu, tuduhan awal mengenai dugaan hubungan tidak pantas juga memerlukan verifikasi berdasarkan bukti dan keterangan pihak-pihak terkait.
FWJ Indonesia Soroti Dugaan Penyalahgunaan Profesi
Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang akrab disapa Opan, menyampaikan apresiasi terhadap langkah hukum yang ditempuh Mahpud. Ia juga menyayangkan dugaan tindakan yang disebut mencatut profesi wartawan untuk melakukan intimidasi dan meminta uang.
“Langkah tegas dari Kepala SPPG Dramaga sangat bagus dan kami apresiasi hal itu. Terlebih adanya pendampingan kuasa hukum agar perkara tersebut menjadi terang benderang,” ujar Opan melalui keterangan pers di Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2026.
Opan menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan itu dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesi jurnalis dan bertentangan dengan prinsip-prinsip etika jurnalistik.
“Itu sangat jelas telah menjatuhkan dan menghancurkan nama baik profesi jurnalis, jadi harus ada efek jera untuk mereka,” tegasnya.
Meski demikian, penilaian mengenai tanggung jawab pidana maupun pelanggaran etik terhadap orang-orang yang dilaporkan tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang sah. Identitas serta status mereka sebagai wartawan juga perlu diverifikasi secara independen.
Polisi Diharapkan Mengusut secara Objektif
Sebelumnya, persoalan ini disebut telah menjadi perhatian sejumlah media daring setelah muncul laporan dari seorang pegawai mengenai dugaan perilaku tidak pantas antara Mahpud dan seorang relawan perempuan di lingkungan dapur SPPG.
Seorang pegawai yang meminta identitasnya dirahasiakan sebelumnya mengungkapkan bahwa sejumlah rekan kerja merasa risih terhadap dugaan interaksi fisik antara Mahpud dan relawan tersebut. Namun, tuduhan itu kemudian dibantah oleh Mahpud dan pihak Winda.
Perbedaan keterangan tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan yang objektif agar fakta dapat dibedakan dari dugaan, opini, maupun informasi yang belum terverifikasi.
Pihak kepolisian diharapkan menelusuri laporan dugaan pengancaman dan pemerasan, memeriksa bukti rekaman serta percakapan yang diserahkan pelapor, dan meminta keterangan seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Di sisi lain, seluruh pihak tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi. Redaksi juga membuka ruang bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan, termasuk orang berinisial Y, W, DS, D, serta media yang diklaim terkait, untuk menyampaikan tanggapan.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Laporan polisi merupakan langkah awal proses hukum, bukan penetapan bahwa pihak yang dilaporkan telah terbukti melakukan tindak pidana. Kesimpulan mengenai perkara ini berada pada kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah.
Catatan redaksi: Naskah ini disusun berdasarkan keterangan dan materi pemberitaan yang disampaikan. Rincian kronologi, nomor laporan, dugaan penyerahan uang, serta status penanganan perkara perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait untuk memastikan akurasi informasi.
0 Komentar