KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT —
Pemasangan baliho di atas tanah wakaf yang berlokasi di RT 06 RW 04, Dusun Mega Jaya, Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, menjadi perhatian dalam persoalan pengelolaan tanah wakaf yang selama ini dipermasalahkan karena tidak sesuai fungsinya.
Dalam kegiatan tersebut, Maya Susari yang didampingi oleh Fredy Legito, A.Md.Kom., Feri, dan Subandi selaku penerima kuasa dari Kantor Lawyer And Friend Kalbar Kehadiran mereka merupakan bagian dari pendampingan terhadap kepentingan hukum pemberi kuasa terkait dengan tanah yang di wakafkan oleh orang tua Maya Susari yang bernama almarhum Kaharuddin Amurat.
Luasan tanah yang diwakafkan kurang lebih 80 x 80 meter atau sekitar 6.400 meter persegi, pemasangan baliho tersebut menjadi bentuk penyampaian sikap dan perhatian terhadap pengelolaan tanah wakaf yang tidak sesuai fungsinya Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa persoalan tanah wakaf tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan secara hukum, secara administrasi, dan secara syariat mengenai siapa siapa saja pihak yang berhak dan bertanggung jawab mengelolanya.
Pihak penerima kuasa menyatakan pendampingan dilakukan berdasarkan surat kuasa yang memberikan kewenangan untuk mewakili, mendampingi, dan mengambil langkah hukum berkaitan dengan permasalahan pengelolaan atas tanah wakaf tersebut.
Kewenangan itu mencakup koordinasi dengan Pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kantor Urusan Agama (KUA), Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah desa, kepolisian, Pengadilan Agama, serta instansi terkait lainnya.
Berdasarkan landasan hukum administrasi Keputusan dari BWI Nomor 021 Tahun 2025.
Dokumen yang di kuasai oleh Kuasa Hukum adalah Surat Keputusan dari Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Kubu Raya Nomor 021 Tahun 2025 tentang pengunduran nazhir tanah wakaf Pondok Pesantren dan Panti Asuhan dengan luas 6.400 meter persegi.
Keputusan tersebut memuat pemberhentian dengan hormat sejumlah nama dari kedudukannya sebagai nazhir dan menyatakan pengangkatan nama-nama baru sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan BWI tersebut, Dokumen itu juga menyebut adanya surat pengunduran diri sejumlah pengurus pada 28 Juli 2025 berdasarkan rapat bersama ahli waris dengan pengurus tanah wakaf.
Keputusan BWI tersebut menjadi dokumen penting dan Resmi [ Sah ] yang perlu diperhatikan dalam menelusuri tata kelola tanah wakaf. Sebab, pengelolaan tanah wakaf bukan sekadar persoalan penguasaan fisik, melainkan menyangkut amanah, peruntukan, fungsi, dan tanggung jawab nazhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, isi keputusan harus dibaca secara utuh, termasuk lampiran mengenai nama nazhir yang diberhentikan dan nazhir yang diangkat. Kejelasan mengenai pelaksanaan keputusan serta kondisi pengelolaan di lapangan juga perlu dikonfirmasi kepada BWI dan instansi terkait.
Penerima kuasa mendorong keterbukaan dan kejelasan pengelolaan berdasarkan Aturan.
Fredy Legito, A.Md.Kom., Feri, dan Subandi selaku tim penerima kuasa dari Attorney Law Yayat Darmawi SE,SH,MH Kantor Lawyer And Friend Kalbar yang mendampingi Maya Susari dalam mengambil Langkah Langkah Litigasi maupun Langkah Non Litigasi yang berkaitan dengan kepentingan Hukum Kliennya terkait secara spesifik tentang tanah wakaf dari orangtua Maya Susari kepada pihak sesuai Aturan Wakaf.
Berdasarkan surat kuasa, penerima kuasa memiliki kewenangan untuk meminta klarifikasi, dokumen, data, dan informasi mengenai status serta pengelolaan tanah wakaf. Mereka juga dapat menempuh langkah berupa penyampaian keberatan, somasi, mediasi, maupun upaya penyelesaian secara kekeluargaan.
Apabila penyelesaian melalui komunikasi dan mediasi tidak mencapai titik temu, surat kuasa tersebut juga memberikan ruang untuk mempertimbangkan upaya hukum sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Langkah pendampingan ini diharapkan dapat mendorong semua pihak membuka informasi secara jujur, transparansi. Terlebih tentang tanah wakaf yang memiliki fungsi sosial dan keagamaan yang harus dijaga agar tidak menyimpang dari tujuan serta keperuntukannya.
Tanah diwakafkan harus sesuai Aturan BWI.
Persoalan tanah wakaf seluas sekitar 6.400 meter persegi di Desa Mega Timur ini membutuhkan penanganan yang cermat dan terbuka. Semua pihak yang mengaku ngaku tanpa kejelasan tentang pengelolaannya perlu menjelaskan serta membuktikan dasar kewenanganya, sesuai dokumen administrasi yang dimiliki, surat keputusan dari BWI serta bisa dipertanggung jawabkan secara hukum.
BWI, KUA, Kementerian Agama, BPN, pemerintah desa, telah memberikan kewenangan sesuai Surat Keputusan secara Sah Dan Resmi untuk melaksanakan penguasaan tanah wakaf tersebut kepada Maya Susari berdasarkan dokumen Resmi dan Sah yang telah di keluarkan oleh BWI.
Penguasaan tanah wakaf oleh Maya Susari kondisi lapangan diperlukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi maupun tindakan yang berpotensi memperkeruh persoalan menjadi persoalan hukum pidana.
Media Fakta Investigasi News
0 Komentar