PONTIANAK — Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret seorang auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat bersama Direktur Perumdam Tirta Kabupaten Bengkayang memasuki tahap pendalaman. Di satu sisi, pihak kepolisian menyebut DN dan HR telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun di sisi lain, BPK Perwakilan Kalimantan Barat menyatakan masih menunggu informasi dan penjelasan resmi terkait perkara tersebut.
Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Kalimantan Barat, Fahrizal Nur, saat dikonfirmasi media di Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Barat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak, Jumat (2/10/2026), mengatakan pihaknya belum dapat mengambil sikap lebih jauh karena belum menerima informasi secara lengkap dari aparat penegak hukum.
Menurut Fahrizal, BPK masih menunggu kejelasan mengenai perkara yang melibatkan DN, yang disebut sebagai auditor BPK Perwakilan Kalimantan Barat.
“Sikap kami posisinya menunggu. Kita pasti akan memberikan langkah-langkah selanjutnya ketika semua keterangan yang lengkap dapat kami jadikan bahan pijakan. Kita kan belum dapat penjelasan detailnya seperti apa, jadi kita tidak ingin berspekulasi,” ujar Fahrizal.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memastikan secara resmi seluruh informasi yang berkembang mengenai DN maupun konstruksi perkara OTT tersebut sebelum memperoleh penjelasan yang lengkap.
Fahrizal menegaskan, hingga saat dirinya memberikan keterangan, BPK Perwakilan Kalimantan Barat belum menerima pemberitahuan resmi dari Polda Kalbar mengenai perkara tersebut.
“BPK Perwakilan Kalbar pada prinsipnya menghormati pihak-pihak terkait dalam penegakan hukum,” katanya.
Polisi Sebut DN dan HR Tersangka
Sementara itu, informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat telah menetapkan DN, yang disebut sebagai auditor BPK Perwakilan Kalimantan Barat, serta HR, Direktur Perumdam Kabupaten Bengkayang, sebagai tersangka dalam perkara OTT tersebut.
Dalam penanganan perkara itu, aparat mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya uang tunai ratusan juta rupiah, dua unit kendaraan, laptop dan sejumlah perangkat komunikasi.
Perkara tersebut disebut berkaitan dengan dugaan transaksi dalam proses pemeriksaan atau audit terhadap Perumdam Tirta Kabupaten Bengkayang. Namun, konstruksi lengkap mengenai tujuan transaksi, pihak yang terlibat, serta hubungan uang tersebut dengan proses pemeriksaan masih menjadi bagian dari pendalaman penyidik.
Isu Pihak Lain Masih Perlu Dibuktikan
Di tengah proses penyidikan, berkembang pula informasi bahwa dalam rangkaian OTT tersebut terdapat sejumlah pihak lain yang turut diamankan, termasuk seorang pejabat Pemkab Bengkayang yang disebut berkaitan dengan pengawasan Perumdam, serta beberapa pihak dari lingkungan Perumdam.
Namun, informasi mengenai pihak-pihak lain tersebut masih perlu dikonfirmasi secara resmi kepada aparat penegak hukum.
Demikian pula dengan informasi yang menyebut adanya dugaan perintah kepada seorang auditor untuk menemui pihak Perumdam. Informasi tersebut masih berupa keterangan sumber dan belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai keterlibatan pihak tertentu.
Penyidik perlu memastikan melalui alat bukti apakah pertemuan dan transaksi tersebut merupakan tindakan individual atau bagian dari rangkaian yang lebih luas.
BPK Bantah Istilah “Temuan Rp1,5 Miliar”
Fahrizal Nur juga menanggapi isu yang berkembang mengenai adanya dugaan hasil pemeriksaan senilai sekitar Rp1,5 miliar di Perumdam Bengkayang yang disebut-sebut berkaitan dengan perkara OTT.
Menurutnya, istilah “temuan” perlu ditempatkan secara tepat dalam proses pemeriksaan BPK.
“Dalam proses pemeriksaan, temuan itu ketika sudah jadi laporan. Jadi ini kan belum jadi laporan. Ya, seandainya kalau belum jadi laporan, itu bukan temuan,” jelas Fahrizal.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa informasi mengenai angka Rp1,5 miliar belum dapat secara otomatis disebut sebagai temuan resmi BPK apabila memang belum dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
Karena itu, isu mengenai dugaan adanya upaya untuk menutup atau menghilangkan temuan pemeriksaan juga masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan alat bukti yang sah.
Menunggu Kejelasan Resmi
Kasus OTT tersebut kini menjadi perhatian karena menyangkut dua institusi sekaligus, yakni lingkungan BPK dan badan usaha milik pemerintah daerah.
Bagi aparat penegak hukum, pendalaman perkara menjadi penting untuk memastikan secara terang asal-usul uang, tujuan pemberian, pihak pemberi dan penerima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran dalam rangkaian transaksi tersebut.
Sementara bagi BPK, kejelasan informasi resmi dari penyidik diperlukan sebagai dasar untuk menentukan langkah kelembagaan selanjutnya.
Dengan demikian, publik masih menunggu penjelasan lebih lengkap mengenai konstruksi perkara tersebut, termasuk status hukum masing-masing pihak yang disebut dalam informasi OTT.
Polda Kalbar diharapkan dapat membuka perkembangan perkara sesuai ketentuan hukum dan prinsip keterbukaan informasi, sementara setiap dugaan keterlibatan pihak lain tetap harus didasarkan pada alat bukti dan fakta hukum.
Perkara ini pun masih berada dalam proses hukum. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dan belum merupakan putusan pengadilan mengenai bersalah atau tidaknya seseorang.
Fredy Legito
0 Komentar