KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT — Serapan anggaran program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal di Kabupaten Kubu Raya dilaporkan telah mencapai sekitar 80 persen. Namun, kondisi berbeda terjadi di wilayah kerja Puskesmas Sungai Raya Dalam, yang hingga pertengahan Oktober 2026 masih mencatat realisasi anggaran sebesar nol persen.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya. Di tengah waktu pelaksanaan program yang semakin terbatas, pembenahan tata kelola perlu segera dilakukan agar persoalan administratif tidak menghambat pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil serta bayi dan balita yang menjadi sasaran program.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Wan Iwansyah, mengungkapkan bahwa persoalan serapan anggaran di Puskesmas Sungai Raya Dalam telah terpantau sejak awal pelaksanaan program melalui kegiatan monitoring.
Dalam keterangannya kepada Awak Media pada Rabu, 14 Oktober 2026, Wan menyebut serapan anggaran PMT secara keseluruhan di tingkat kabupaten telah mencapai sekitar 80 persen. Namun, realisasi di Puskesmas Sungai Raya Dalam masih nol persen.
“Secara kabupaten, serapan sudah mencapai lebih kurang 80 persen dan program ini masih terus berjalan. Namun, khusus di Puskesmas Sungai Raya Dalam, dari hasil monitoring kami sejak awal, memang ada persoalan pada serapan anggarannya yang masih nol persen,” ungkap Wan.
Hasil Audit Inspektorat Menjadi Salah Satu Kendala
Wan menjelaskan, salah satu persoalan yang perlu diselesaikan berkaitan dengan hasil audit Inspektorat yang mengharuskan adanya penyesuaian tata kelola pelaksanaan program.
Menurutnya, hasil audit tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sesuai ketentuan. Namun, penyesuaian administrasi dan tata kelola tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut hingga menghambat pelaksanaan program bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ia meminta kepala puskesmas dan tim pelaksana menyesuaikan mekanisme pelaksanaan dengan hasil audit, sehingga program dapat dijalankan berdasarkan tata kelola yang benar.
“Saya berharap kepala puskesmas dan tim tidak perlu takut lagi. Yang terpenting, bagaimana tata kelolanya disesuaikan dengan hasil audit. Kita gunakan pola baru sesuai dengan apa yang sudah diaudit, sehingga persoalan ini tidak menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menerima haknya dalam pemberian makanan tambahan lokal,” tegasnya.
Meski demikian, rincian temuan audit, bentuk penyesuaian yang diwajibkan, serta mekanisme pelaksanaan yang akan diterapkan masih perlu dijelaskan lebih lanjut oleh pihak terkait agar publik memperoleh gambaran yang utuh.
Hasil audit perlu ditindaklanjuti secara akuntabel. Pada saat yang sama, pelaksanaan program juga harus tetap mematuhi ketentuan penggunaan anggaran, pengadaan bahan pangan, penyaluran bantuan, dan pertanggungjawaban keuangan.
Sekitar 365 Ibu Hamil, Bayi, dan Balita Menjadi Sasaran
Persoalan ini penting karena program PMT ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat yang mengalami masalah gizi, bukan untuk seluruh ibu hamil maupun anak tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatannya.
Menurut data yang disampaikan Wan, sasaran di wilayah kerja Puskesmas Sungai Raya Dalam meliputi sekitar 65 ibu hamil dan 300 bayi serta balita.
Pada kelompok ibu hamil, sasaran antara lain mencakup mereka yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK). Sementara pada kelompok bayi dan balita, program menyasar anak dengan berat badan di bawah standar atau yang hasil penimbangannya tidak menunjukkan kenaikan berat badan sehingga masuk kelompok yang memerlukan perhatian gizi.
Dengan demikian, persoalan realisasi anggaran tidak hanya berkaitan dengan pencatatan keuangan. Kelancaran pelaksanaan program juga perlu diperhatikan karena menyangkut dukungan gizi bagi kelompok yang telah diidentifikasi membutuhkan intervensi.
Dinas Kesehatan menyebut pemberian makanan tambahan memiliki durasi minimal yang perlu dipenuhi, yakni empat bulan bagi ibu hamil serta dua bulan bagi bayi dan balita. Keterbatasan waktu tersebut membuat penyelesaian kendala pelaksanaan menjadi semakin mendesak.
Dinkes Didorong Memastikan Solusi yang Terukur
Serapan anggaran nol persen tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan atau bahwa seluruh bantuan tidak pernah diterima masyarakat. Namun, kondisi tersebut memerlukan penjelasan mengenai tahapan pelaksanaan, penyebab belum terealisasinya anggaran, serta langkah konkret yang akan ditempuh untuk menyelesaikan persoalan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya perlu memastikan tindak lanjut hasil audit berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan kejelasan mengenai jadwal pelaksanaan program dan mekanisme penyaluran PMT kepada kelompok sasaran.
Pihak Puskesmas Sungai Raya Dalam juga perlu menjelaskan kendala yang dihadapi, langkah perbaikan yang telah dilakukan, serta target penyelesaian yang realistis. Apabila terdapat ketentuan yang belum dipahami atau prosedur yang perlu diperbaiki, pendampingan teknis dan administratif dapat menjadi bagian dari penyelesaian.
Di sisi lain, Inspektorat perlu memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut yang diperlukan sesuai kewenangannya, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap aturan.
Jangan Sampai Persoalan Administrasi Menghambat Program Gizi
Program PMT berbahan pangan lokal dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi kelompok yang memerlukan perhatian. Karena itu, penyelesaian kendala administratif harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap penerima manfaat.
Publik membutuhkan kejelasan: apa penyebab realisasi anggaran di Puskesmas Sungai Raya Dalam masih nol persen, apa rekomendasi audit yang harus ditindaklanjuti, bagaimana mekanisme baru akan diterapkan, dan kapan program dapat berjalan secara optimal?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting agar persoalan tidak berhenti pada imbauan untuk melakukan pembenahan, tetapi berlanjut pada tindakan yang terukur dan dapat dievaluasi.
Media Fakta Investigasi News membuka ruang klarifikasi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Kepala Puskesmas Sungai Raya Dalam, Inspektorat, serta pihak terkait lainnya untuk menjelaskan perkembangan tindak lanjut audit dan realisasi program PMT.
Transparansi, kepatuhan terhadap aturan, dan kepastian pelayanan bagi kelompok yang membutuhkan harus berjalan bersama. Dengan begitu, pembenahan tata kelola tidak hanya menyelesaikan persoalan administrasi, tetapi juga memastikan tujuan program PMT dapat tercapai secara bertanggung jawab.
Fredy Legito
0 Komentar