Bengkayang - Terjaringnya OTT oleh Tim dari Polda Kalbar pada 29 september 2026 yang menangkap petinggi di PDAM kabupaten bengkayang dan Oknum Pegawai BPK .
Kebiasaan bancakan yang disiapkan untuk kegiatan pemeriksaan oleh BPK ketika melakukan penilaian agar hasilnya sesuai yang di inginkan oleh pengguna anggaran negara adalah umum dan tidak rahasia lagi.
Hanya apes atau tidaknya saja drama suap menyuap tersebut dapat menyasar ke siapa yang akan di TO kan oleh APH.
Legal Opini Lembaga TINDAK.
Yayat Darmawi _ Koordinator Lsm TIM INVESTIGASI DAN ANALISIS KORUPSI mengatakan bahwa kasus OTT oknum pemkab bengkayang adalah merupakan peristiwa hukum pidana yang tidak dapat dipisahkan dari proses pidana suap menyuap.
Kepentingan dugaan suap menyuap yang dilakukan oleh petinggi PDAM mestinya mengandung unsur yangmana perbuatannya mengacu di pasal 1 angka 40 [ KUHAP Baru ] atau pasal 1 angka 19 KUHAP KUHAP Lama, karena definisi tentang tertangkap tangan sebagai tertangkapnya seseorang pada waktu melakukan tindak pidana namun peristiwa pidananya yang dimaksud di kasus ott oknum pemkab bengkayang belum bisa langsung dikategorikan mengandung unsur kejahatan, kata yayat.
Unsur korelasi kejahatannya juga mesti di ungkap karena ada yang harus ditelusuri sebab akibatnya sampailah terjadi perbuatan suap menyuap yang berlangsung tersebut, perbuatan tersebut adakah di perintahkan oleh pejabat yang lebih berkuasa dan untuk kepentingan apakah suap tersebut di lakukan, kata yayat.
Perbuatan suap menyuap hanya tinggal menanti apes nya saja, karena hal tersebut sudah biasa dan terbiasa dilakukan oleh oknum oknum yang menggunakan anggaran negara [ pengguna uang negara ] terhadap tim pemeriksa agar kepentingannya bisa di sesuaikan dengan interest atau keinginan dari pengguna anggaran tersebut, jadi bohong sekali jikalau peristiwa pidana ott hanya terjadi di pemkab bengkayang saja, cetus yayat.
0 Komentar