SINTANG–MELAWI, KALIMANTAN BARAT — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di Kabupaten Sintang dan Melawi menjadi perhatian masyarakat. Harga Pertalite di tingkat pengecer dilaporkan melonjak hingga Rp16.000–Rp20.000 per liter, bahkan lebih tinggi di sejumlah titik.
Tim media yang sedang bertugas melakukan perjalanan dari Pontianak menuju Sintang mendapati antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Tim juga melihat sejumlah SPBU dalam kondisi kosong atau tidak tersedia BBM saat dipantau. Kondisi tersebut memperlihatkan sulitnya masyarakat memperoleh bahan bakar di tengah kebutuhan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Gangguan distribusi, termasuk kendala logistik dan surutnya sungai, disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pasokan BBM ke wilayah tersebut. Namun, kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kelancaran distribusi, pengawasan harga, serta langkah pemerintah dalam melindungi masyarakat dari lonjakan harga.
Bupati Sintang Imbau Pengecer Tidak Ambil Keuntungan Berlebihan
Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, sebelumnya meminta para pengecer agar tidak memanfaatkan kelangkaan BBM untuk menetapkan harga terlalu tinggi. Ia menyebut selisih harga eceran sekitar Rp3.000–Rp5.000 di atas harga SPBU masih dapat dimaklumi.
Bala juga menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten memiliki keterbatasan kewenangan untuk menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM bagi pengecer melalui peraturan daerah. Meski demikian, pengawasan distribusi dan koordinasi dengan instansi terkait tetap diperlukan.
Melawi Telah Menerbitkan Kebijakan Pengendalian BBM
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Melawi di bawah kepemimpinan Bupati H. Dadi Sunarya Usfa Yursa telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 32 Tahun 2026 terkait pengendalian ketersediaan dan kewajaran harga BBM.
Dalam kebijakan tersebut, harga Pertalite di tingkat pengecer diarahkan maksimal Rp15.000 per liter. Pengaturan pembelian dan distribusi juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan BBM serta mencegah praktik yang dapat mengganggu pasokan.
Karena itu, masyarakat berharap kebijakan tersebut benar-benar diterapkan dan diawasi di lapangan, terutama apabila masih ditemukan harga eceran yang melampaui batas yang telah ditetapkan.
Tim Media Pertanyakan Pengawasan dan Sanksi
Tim media mempertanyakan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Sintang dan Melawi, Pertamina Patra Niaga, serta instansi terkait dalam mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga Pertalite.
Sejumlah hal yang perlu mendapat penjelasan antara lain:
- Bagaimana upaya pemerintah mengatasi antrean panjang dan kekosongan BBM di sejumlah SPBU?
- Apakah pengecer yang menjual Pertalite dengan harga tinggi telah diperiksa?
- Bagaimana penerapan kebijakan batas harga eceran di Kabupaten Melawi?
- Apa tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan penimbunan atau melanggar ketentuan distribusi BBM?
- Bagaimana jaminan pemerintah agar pasokan kembali lancar dan masyarakat dapat memperoleh BBM dengan harga wajar?
Penentuan sanksi harus didasarkan pada aturan yang berlaku dan hasil pemeriksaan oleh instansi berwenang. Tingginya harga jual semata tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana, sehingga asal-usul pasokan, perizinan, dan dugaan pelanggaran perlu ditelusuri secara profesional.
Pemerintah Diminta Segera Memberikan Penjelasan
Situasi kelangkaan dan mahalnya Pertalite di Sintang dan Melawi membutuhkan penanganan nyata, bukan hanya imbauan. Pemerintah daerah bersama Pertamina dan instansi terkait diharapkan menjelaskan penyebab gangguan pasokan, langkah pemulihan distribusi, serta hasil pengawasan terhadap harga eceran.
Tim media akan terus menelusuri perkembangan kondisi di lapangan dan membuka ruang bagi Pemerintah Kabupaten Sintang, Pemerintah Kabupaten Melawi, Pertamina Patra Niaga, serta instansi terkait untuk memberikan klarifikasi.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah: kapan pasokan kembali normal, bagaimana harga eceran dikendalikan, dan tindakan apa yang akan diterapkan apabila ditemukan pelanggaran?
Fredy Legito
0 Komentar