MELAWI, KALBAR — Antrean kendaraan yang hendak mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu SPBU di kawasan Jalan Raya Sidomulyo, Kabupaten Melawi, kembali dikeluhkan masyarakat.
Antrean kendaraan yang disebut tidak tertampung di dalam area SPBU dilaporkan memanjang hingga badan jalan raya, sehingga mempersempit ruang kendaraan yang melintas dan berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pengguna jalan karena antrean BBM bukan hanya persoalan kenyamanan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan ketertiban lalu lintas.
Keluhan warga disampaikan pada Kamis, 30 September 2026. Mereka meminta pengelola SPBU tidak membiarkan antrean kendaraan mengambil ruang jalan umum dan meminta aparat terkait segera melakukan penertiban.
“Kami tidak bisa terus-menerus menoleransi hal ini. Jalan raya itu milik umum, bukan area antrean SPBU. Setiap hari kami terhambat, terbuang waktu, dan keselamatan terancam karena antrean yang tidak diatur,” ujar seorang warga.
ANTREAN SPBU JANGAN MENGORBANKAN PENGGUNA JALAN
Menurut warga, pengelola SPBU semestinya memiliki mekanisme pengaturan antrean agar kendaraan yang hendak mengisi BBM dapat tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.
Apabila kapasitas halaman SPBU tidak mampu menampung antrean, warga meminta pengelola berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari pola pengaturan yang tidak mengorbankan fungsi jalan umum.
Jalan raya merupakan fasilitas publik yang digunakan seluruh masyarakat. Antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM tidak semestinya menyebabkan pengguna jalan lain kehilangan ruang untuk melintas dengan aman.
Warga juga meminta persoalan tersebut tidak dianggap sebagai hal biasa hanya karena telah berlangsung berulang kali.
“Jangan sampai karena sudah sering terjadi kemudian dianggap normal. Kalau antrean sampai mengambil badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas, harus ada tindakan dan pengaturan yang jelas,” tegas warga.
WARGA SOROTI ASPEK HUKUM
Warga juga menyoroti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang mengatur larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi jalan.
Namun, penerapan pasal dan sanksi pidana harus melihat fakta kejadian, unsur pelanggaran, serta pihak yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, warga meminta aparat melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan tidak membiarkan dugaan pelanggaran berlangsung tanpa penanganan.
“Kami meminta aturan benar-benar ditegakkan. Kalau memang ditemukan pelanggaran, silakan ditindak sesuai ketentuan. Jangan hukum hanya menjadi tulisan di atas kertas,” kata warga.
SATLANTAS DAN DISHUB DIMINTA TURUN TANGAN
Warga mendesak Satlantas Polres Melawi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Melawi segera melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi antrean tersebut.
Jika benar antrean kendaraan secara rutin meluber ke badan jalan, masyarakat meminta dilakukan langkah konkret, mulai dari pengaturan arus kendaraan, penataan antrean, hingga koordinasi dengan pengelola SPBU.
Warga juga meminta aparat tidak hanya melakukan penertiban sesaat ketika terjadi kemacetan, tetapi mencari solusi agar persoalan tidak kembali berulang.
“Jangan sampai pengguna jalan yang setiap hari melewati jalur ini terus menjadi korban. Kami butuh jalan untuk beraktivitas, bukan hanya melihat jalan berubah menjadi tempat antrean BBM,” tambahnya.
PENGELOLA SPBU DIMINTA BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGATURAN ANTREAN
Pengelola SPBU juga diminta tidak lepas tangan terhadap kondisi antrean yang terjadi di sekitar lokasi usaha.
Warga berharap tersedia sistem antrean yang lebih tertib sehingga kendaraan tidak menumpuk di luar area SPBU. Jika diperlukan, pengelola dapat berkoordinasi dengan kepolisian dan Dishub untuk menyusun pola pengaturan lalu lintas yang aman.
Persoalan ini menjadi semakin penting apabila antrean berlangsung pada jam sibuk dan menyebabkan penyempitan badan jalan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor yang harus melewati ruang jalan yang semakin terbatas.
JANGAN TUNGGU TERJADI KECELAKAAN
Warga berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak menunggu sampai terjadi kecelakaan atau insiden serius baru mengambil tindakan.
Kemacetan yang berulang dan antrean kendaraan yang masuk ke badan jalan seharusnya menjadi sinyal untuk segera dilakukan evaluasi.
Masyarakat tidak mempersoalkan kebutuhan warga untuk mendapatkan BBM. Namun, kebutuhan tersebut harus tetap berjalan seiring dengan ketertiban lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan fungsi jalan sebagai fasilitas umum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pengelola SPBU, Satlantas Polres Melawi, maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Melawi terkait kondisi antrean tersebut.
Media masih membuka ruang bagi pihak pengelola SPBU, kepolisian, maupun instansi terkait untuk memberikan klarifikasi, penjelasan, dan hak jawab mengenai persoalan tersebut.
Warga kini menunggu tindakan nyata. Antrean BBM boleh berlangsung, tetapi jangan sampai kepentingan mendapatkan BBM mengorbankan hak masyarakat lain untuk menggunakan jalan secara aman dan tertib.
Fredy Legito
0 Komentar