MELAWI — Persoalan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Melawi kembali menjadi perhatian. Pertalite disebut semakin sulit diperoleh, antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU, sementara harga BBM di tingkat pengecer dilaporkan dapat mencapai Rp20 ribu hingga Rp30 ribu per liter.
Ironisnya, harga yang jauh lebih tinggi tersebut pun tidak selalu menjamin BBM tersedia.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah bersama berbagai pihak kemudian melakukan rapat koordinasi untuk membahas persoalan distribusi dan ketersediaan BBM di Melawi.
Forum tersebut melibatkan unsur DPRD, pemerintah daerah, kepolisian, TNI, Pertamina, pengelola SPBU, serta pihak terkait lainnya.
Berbagai langkah penertiban kemudian menjadi pembahasan, mulai dari larangan melakukan pembelian berulang, larangan menggunakan tangki modifikasi, pembatasan penggunaan jeriken tanpa rekomendasi, pencocokan QR Code dengan nomor polisi kendaraan, hingga pengaturan pembelian berdasarkan tanggal ganjil dan genap.
Secara administratif, skema tersebut terlihat tertib.
Namun, pertanyaan publik justru semakin besar:
Apakah persoalan kelangkaan BBM memang cukup diselesaikan dengan menambah aturan bagi konsumen?
Plat Nomor Ikut Menentukan Kapan Boleh Mengisi
Dalam skema pengaturan tersebut, kendaraan dengan nomor polisi ganjil diarahkan melakukan pengisian pada tanggal ganjil, sedangkan kendaraan dengan nomor polisi genap pada tanggal genap.
Masyarakat juga diminta mematuhi batas pembelian dan tidak melakukan panic buying.
Aturan tersebut diharapkan dapat membantu mengendalikan antrean sekaligus mencegah pembelian BBM secara berulang.
Namun di tengah antrean yang panjang, masyarakat tentu berharap kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai aturan administratif semata.
Sebab bagi warga yang membutuhkan BBM untuk bekerja, berdagang, mengangkut hasil pertanian, mengantar anak, maupun menjalankan aktivitas sehari-hari, persoalannya bukan sekadar kapan boleh mengisi.
Persoalannya adalah:
Ketika datang ke SPBU, apakah BBM benar-benar tersedia?
Di sinilah efektivitas kebijakan tersebut akan diuji.
Jika Pasokan Cukup, Mengapa BBM Sulit Didapat?
Pemerintah menyampaikan bahwa pasokan BBM tersedia dan distribusi terus dilakukan.
Namun apabila di lapangan masyarakat masih menghadapi antrean panjang dan kesulitan mendapatkan Pertalite, maka perlu ada evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap rantai distribusi.
Kelangkaan di tingkat konsumen tidak selalu berarti stok nasional atau regional benar-benar tidak ada.
Ada banyak titik yang perlu diperiksa, mulai dari distribusi, jadwal pengiriman, kapasitas penyimpanan, pola pembelian, pengawasan penyaluran, hingga potensi penyalahgunaan.
Karena itu, persoalannya tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan apakah masyarakat tertib atau tidak.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa sistem distribusi berjalan sesuai peruntukannya.
Sebab jika pasokan tersedia di satu titik, tetapi masyarakat tetap kesulitan mendapatkannya di titik lain, maka terdapat persoalan distribusi atau tata kelola yang perlu dijelaskan secara terbuka.
Rakyat Sudah Diminta Sabar dan Tertib
Masyarakat selama ini sudah diminta bersabar.
Mereka diminta tidak melakukan panic buying.
Diminta tidak membeli secara berulang.
Diminta tidak menggunakan tangki modifikasi.
Diminta tidak menggunakan jeriken tanpa rekomendasi.
Diminta mencocokkan QR Code dengan nomor polisi.
Kini masyarakat juga diminta mengikuti sistem ganjil-genap.
Semua aturan tersebut mungkin memiliki tujuan penertiban.
Tetapi muncul satu pertanyaan yang tidak kalah penting:
Jika masyarakat terus diminta memahami kondisi, siapa yang memastikan kondisi tersebut benar-benar segera diperbaiki?
Rakyat bukan hanya pengguna akhir.
Mereka adalah pihak yang langsung merasakan dampak ketika distribusi terganggu.
Ketika BBM sulit didapat, biaya transportasi dapat meningkat. Aktivitas usaha kecil ikut terganggu. Pengemudi harus menghabiskan waktu lebih lama untuk mengantre. Bahkan masyarakat yang hanya membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari ikut terkena dampaknya.
Karena itu, keberhasilan kebijakan tidak semestinya hanya diukur dari apakah antrean menjadi lebih tertib.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah BBM semakin mudah diperoleh masyarakat yang memang berhak dan membutuhkan.
Jangan Sampai Aturan Hanya Menertibkan Antrean
Sistem ganjil-genap dapat menjadi salah satu instrumen pengendalian apabila diterapkan berdasarkan kondisi lapangan dan disertai pengawasan yang efektif.
Namun, kebijakan tersebut tidak boleh menjadi pengganti penyelesaian persoalan distribusi.
Jangan sampai antrean menjadi lebih teratur, tetapi BBM tetap sulit didapat.
Jangan sampai kendaraan sudah datang sesuai tanggal yang ditentukan, tetapi akhirnya pulang tanpa mendapatkan BBM.
Jika itu yang terjadi, maka persoalannya bukan lagi sekadar soal antrean.
Itu menjadi persoalan ketersediaan dan distribusi.
Dugaan Permainan Harga Harus Dibuktikan
Dalam forum pembahasan, muncul pula persoalan mengenai dugaan adanya pihak yang memainkan harga BBM di tingkat pengecer.
Jika informasi tersebut benar-benar ditemukan berdasarkan hasil pengawasan, maka masyarakat tentu berhak mengetahui bagaimana mekanismenya.
Siapa yang melakukan?
Bagaimana modusnya?
Dari mana BBM tersebut diperoleh?
Berapa volumenya?
Dan apakah aktivitas tersebut melanggar ketentuan yang berlaku?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk dijawab melalui pemeriksaan dan bukti, bukan sekadar asumsi.
Jika ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan sesuai aturan.
Sebaliknya, jika tidak ditemukan pelanggaran, pemerintah juga perlu menjelaskan kondisi sebenarnya agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat.
Subsidi Harus Tepat Sasaran
BBM bersubsidi pada dasarnya merupakan kebijakan negara untuk membantu masyarakat memperoleh energi dengan harga yang lebih terjangkau sesuai ketentuan.
Karena itu, persoalan distribusi bukan hanya urusan teknis antara SPBU dan konsumen.
Ada kepentingan publik yang jauh lebih besar.
Ketika harga resmi dan harga di tingkat pengecer berbeda sangat jauh, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi bersama.
Pemerintah perlu memastikan bahwa BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.
Pengawasan juga harus dilakukan dari hulu hingga hilir.
Bukan hanya mengawasi siapa yang mengantre di SPBU, tetapi juga memastikan bagaimana BBM disalurkan, bagaimana stok dikelola, dan apakah terdapat penyimpangan dalam proses distribusinya.
Melawi Tidak Kekurangan Rapat, Melawi Membutuhkan Kepastian
Rapat koordinasi tentu diperlukan.
Kebijakan juga diperlukan.
Pengawasan juga wajib dilakukan.
Tetapi masyarakat pada akhirnya akan menilai hasilnya dari sesuatu yang sederhana:
Ketika datang ke SPBU, apakah BBM tersedia?
Itulah ukuran paling mudah dirasakan masyarakat.
Jika antrean berkurang karena BBM tersedia dengan cukup, maka kebijakan dapat dikatakan memberikan dampak positif.
Namun jika antrean hanya berubah pola—dari antrean bebas menjadi antrean berdasarkan tanggal ganjil-genap—sementara masyarakat tetap kesulitan mendapatkan BBM, maka pemerintah perlu kembali mengevaluasi akar persoalannya.
Jangan sampai masyarakat hanya melihat semakin banyak aturan, sementara persoalan utama tetap berada di tempat yang sama.
Melawi tidak kekurangan rapat.
Melawi tidak kekurangan aturan.
Melawi membutuhkan kepastian bahwa BBM tersedia, distribusinya transparan, pengawasannya berjalan, dan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan terlalu banyak seremoni kebijakan.
Mereka membutuhkan bensin ketika datang ke SPBU.
Dan jika memang setelah berbagai aturan diterapkan kondisi di lapangan berubah menjadi lebih baik, pemerintah tentu memiliki kesempatan untuk membuktikannya.
Sebaliknya, jika antrean tetap panjang dan BBM tetap sulit diperoleh, maka pertanyaan publik akan semakin sederhana:
Apakah yang sedang diperbaiki sebenarnya distribusi BBM—atau hanya cara masyarakat mengantre?
Fredy Legito
0 Komentar