PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Advokat Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H., dari Lawyer and Friend, menjelaskan pentingnya memahami kedudukan, persyaratan, serta ruang lingkup tugas paralegal dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat.
Menurut Yayat Darmawi, paralegal memiliki peran dalam membantu memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan informasi hukum. Keberadaan paralegal juga dapat mendukung kerja pemberi bantuan hukum, khususnya dalam memberikan pendampingan awal dan membantu masyarakat memahami persoalan hukum yang dihadapi.
Dalam keterangannya, Yayat merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Peraturan tersebut sebelumnya mengatur bahwa paralegal merupakan orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi bantuan hukum, telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, serta tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan.
Hak dan Peran Paralegal
Yayat menjelaskan bahwa dalam kerangka aturan sebelumnya, paralegal memiliki hak untuk memperoleh peningkatan kapasitas terkait pemberian bantuan hukum serta dapat dilibatkan dalam kegiatan pendampingan dan pelayanan hukum sesuai ketentuan.
Peran tersebut penting untuk membantu masyarakat memperoleh informasi hukum, memahami prosedur yang perlu ditempuh, dan mengakses layanan bantuan hukum melalui lembaga atau organisasi pemberi bantuan hukum.
Namun, kedudukan paralegal perlu dibedakan dari advokat. Paralegal bukan advokat hanya karena menjalankan kegiatan pendampingan hukum. Pelaksanaan tugasnya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum.
Persyaratan Paralegal Perlu Dipahami
Dalam materi yang disampaikan Yayat, sejumlah persyaratan dasar paralegal berdasarkan ketentuan yang dirujuk sebelumnya meliputi:
- Warga Negara Indonesia.
- Berusia paling rendah 18 tahun.
- Memiliki kemampuan membaca dan menulis.
- Bukan anggota TNI, Polri, maupun aparatur sipil negara (ASN).
- Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum.
Persyaratan tersebut perlu dibaca sesuai konteks peraturan yang menjadi rujukan dan tidak serta-merta dianggap sebagai ketentuan terbaru.
Catatan hukum: Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Oleh karena itu, persyaratan, mekanisme pelatihan, sertifikasi, serta pemberdayaan paralegal saat ini harus mengacu pada peraturan terbaru tersebut.
Mendorong Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat
Pemahaman mengenai kedudukan dan batas kewenangan paralegal menjadi hal penting agar pelayanan hukum kepada masyarakat dapat berjalan sesuai aturan.
Dengan memahami regulasi yang berlaku, paralegal diharapkan mampu menjalankan perannya secara bertanggung jawab, sementara masyarakat dapat mengetahui jalur yang tepat untuk memperoleh bantuan hukum sesuai kebutuhan.
Penjelasan Advokat Yayat Darmawi ini menjadi pengingat bahwa peningkatan akses terhadap keadilan perlu disertai pemahaman hukum yang benar, kejelasan kewenangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fredy Legito
0 Komentar