PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Sebanyak sembilan perusahaan di Kalimantan Barat masuk dalam daftar 32 perusahaan yang dikenai sanksi administratif oleh Kementerian Kehutanan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkum) Kementerian Kehutanan, luas areal terbakar yang berkaitan dengan penanganan 32 perusahaan tersebut secara nasional mencapai 12.926,74 hektare.
Sembilan perusahaan yang tercatat berasal dari Kalimantan Barat, yakni PT MRU, PT WE, PT HKI, PT MPM, PT MPK, PT DAS, PT WSP, PT FI, dan PT WLJ.
Namun, Kementerian Kehutanan belum merinci luas areal terbakar maupun jenis sanksi yang dikenakan kepada masing-masing perusahaan di Kalimantan Barat.
Sanksi Administratif terhadap 32 Perusahaan
Kementerian Kehutanan melalui Ditjen Gakkum meningkatkan pengawasan terhadap pemegang izin usaha, terutama terkait pemenuhan kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran di wilayah konsesi.
Secara nasional, jumlah perusahaan yang dikenai sanksi administratif meningkat dari 26 menjadi 32 perusahaan. Sanksi yang diberikan mencakup pembekuan izin, paksaan pemulihan ekosistem hutan, hingga pencabutan izin usaha.
Dari total tersebut, sebanyak 19 perusahaan dikenai sanksi pembekuan izin yang disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan. Luas areal terbakar pada kelompok ini mencapai 9.546,42 hektare.
Sementara itu, delapan subjek hukum dikenai sanksi paksaan pemulihan ekosistem hutan dengan luas areal terbakar mencapai 2.211,19 hektare. Adapun lima subjek hukum lainnya telah dikenai sanksi pencabutan izin.
Sebaran perusahaan yang dikenai sanksi meliputi tujuh provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Rincian Sanksi Perusahaan di Kalbar Perlu Dibuka
Masuknya sembilan perusahaan dari Kalimantan Barat dalam daftar penerima sanksi menjadi perhatian terhadap upaya pencegahan dan penanganan karhutla di daerah.
Meski demikian, tanpa rincian resmi mengenai jenis sanksi, lokasi konsesi, dan luas areal terbakar pada masing-masing perusahaan, belum dapat dipastikan bentuk tindakan administratif yang diterima setiap perusahaan di Kalimantan Barat.
Informasi lebih lanjut dari Kementerian Kehutanan diperlukan agar publik dapat mengetahui tindak lanjut penegakan hukum, termasuk pelaksanaan kewajiban pemulihan ekosistem apabila diwajibkan.
Pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin menjadi bagian penting dalam upaya mencegah kebakaran berulang dan memastikan kewajiban pengelolaan lingkungan dilaksanakan sesuai ketentuan.
Sumber: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Kementerian Kehutanan.
0 Komentar