PONTIANAK — Perjuangan seorang ibu kandung untuk mendapatkan kejelasan mengenai nasib dan hak atas anaknya memasuki babak baru. Perkara dugaan pemalsuan akta kelahiran yang kini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak telah memasuki agenda pemeriksaan saksi.
Bagi orang tua kandung, persidangan tersebut bukan sekadar persoalan dokumen atau prosedur administrasi negara. Di balik perkara yang telah berjalan hingga persidangan ke-8 itu, terdapat perjalanan panjang yang menurut mereka telah menguras waktu, tenaga, pikiran, serta perjuangan selama kurang lebih tiga tahun untuk memperoleh keadilan.
Menurut keterangan ibu kandung selaku pelapor, persoalan bermula pada Mei 2013, ketika dirinya melahirkan seorang anak perempuan bernama Syarifah Meisya Aqila.
Seiring perjalanan waktu, persoalan mengenai anak tersebut berkembang menjadi konflik keluarga dan kemudian berujung pada proses hukum.
Kini, orang tua kandung mempertanyakan sejumlah keterangan yang disampaikan saksi dalam persidangan. Mereka mengaku menemukan perbedaan antara Fakta dengan keterangan yang disampaikan di hadapan majelis hakim pada persidangan, Selasa (8/9/2026).
Perbedaan tersebut dinilai bukan hanya terjadi satu kali.
Pihak orang tua kandung menyebut adanya sejumlah bagian keterangan yang menurut mereka berubah atau tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya disampaikan dalam proses pemeriksaan.
Atas dasar itulah, mereka menyatakan sedang mempersiapkan langkah hukum untuk melaporkan salah seorang saksi kepada kepolisian atas dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah.
“Hal inilah yang menyebabkan kami selaku orang tua meminta agar saksi tersebut dilaporkan atas dugaan sumpah palsu untuk ditindaklanjuti, karena menurut kami kebohongannya terjadi berulang kali,” ujar orang tua kandung saat ditemui awak media usai persidangan, Selasa (8/9/2026).
Bukan Sekadar Perbedaan Keterangan
Orang tua kandung menilai perbedaan Fakta yang sebenarnya dan keterangan di persidangan perlu diuji secara hukum.
Mereka menegaskan tidak ingin menarik kesimpulan sendiri mengenai benar atau tidaknya kesaksian tersebut. Namun, mereka meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan apabila memang ditemukan indikasi bahwa seseorang memberikan keterangan yang tidak benar setelah mengucapkan sumpah di hadapan persidangan.
Menurut mereka, persoalan kesaksian menjadi penting karena keterangan saksi merupakan bagian dari proses pembuktian perkara.
Apabila terdapat perbedaan antara Fakta dan keterangan di persidangan, menurut pihak keluarga, hal tersebut seharusnya dapat diuji melalui bukti, dokumen, pemeriksaan silang, maupun mekanisme hukum lainnya.
Orang Tua Persoalkan Keterangan yang Dinilai Tidak Sesuai Fakta
Selain persoalan perbedaan keterangan, pihak orang tua kandung juga mempersoalkan kesaksian mengenai sejumlah hal yang berkaitan dengan pokok perkara.
Mereka mengaku telah mengumpulkan sejumlah bukti pembanding yang menurut mereka dapat digunakan untuk menguji kebenaran keterangan saksi.
Namun, pihak keluarga menyebut saksi tetap mempertahankan keterangannya di persidangan.
Kondisi inilah yang kemudian membuat orang tua kandung merasa perlu membawa persoalan tersebut ke jalur hukum apabila bukti yang mereka miliki memang menunjukkan adanya keterangan yang tidak benar.
“Kami mempunyai bukti pembanding. Tetapi ketika disampaikan di persidangan, hal tersebut tidak diakui dan cara penggunaannya juga disebut berbeda. Karena itu menurut kami perlu diperiksa lebih lanjut,” tegasnya.
Pihak orang tua menilai persoalan tersebut tidak semestinya berhenti sebagai perdebatan antara satu keterangan dengan keterangan lainnya.
Jika memang terdapat dugaan keterangan palsu, biarlah aparat penegak hukum yang menguji. Jika ternyata tidak terbukti, proses hukum juga harus memberikan ruang bagi saksi untuk menjelaskan dan membuktikan keterangannya.
Ibu Kandung: Yang Saya Perjuangkan Anak Saya, Bukan Harta
Di tengah proses hukum yang panjang, suara ibu kandung terdengar penuh emosi.
Ia menegaskan bahwa perjuangannya bukan didorong kepentingan untuk mendapatkan harta, tanah, ataupun keuntungan materi lainnya.
Menurutnya, yang sedang diperjuangkan adalah anak yang dilahirkannya sendiri.
“Yang saya perjuangkan adalah anak yang keluar dari badan saya, dari rahim saya sendiri. Bukan tanah, bukan harta, atau yang lainnya,” ungkapnya.
Ia mengaku selama ini telah berusaha memberikan perhatian terhadap pendidikan dan masa depan anak.
Menurut keterangannya, keluarga bahkan telah melakukan berbagai upaya agar anak tersebut memperoleh pendidikan yang layak, termasuk menyekolahkannya di pondok pesantren.
Karena itu, ia membantah apabila ada keterangan yang menggambarkan seolah-olah orang tua kandung tidak pernah melakukan upaya terhadap pendidikan maupun masa depan anak.
“Orang tua mana yang tidak ingin anaknya sukses? Orang tua mana yang ingin anaknya tidak sekolah? Kami sudah terlalu sabar,” katanya.
Dari Kepercayaan Keluarga hingga Persoalan Hukum
Yang membuat persoalan ini terasa semakin berat bagi ibu kandung adalah karena konflik tersebut menurutnya terjadi di lingkungan keluarga sendiri.
Ia mengatakan pernah memberikan kepercayaan kepada pihak keluarga untuk membantu mengasuh anak.
Kepercayaan tersebut, menurutnya, diberikan dengan harapan anak mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang baik.
Namun, ia mengaku tidak menyangka persoalan tersebut justru berkembang menjadi konflik hukum berkepanjangan.
“Saya terlalu baik menyerahkan anak itu untuk mereka asuh agar mereka mendapatkan anak. Tetapi apa balasan yang saya dapat?” ujarnya.
Ia juga mempersoalkan keterangan mengenai upaya orang tua kandung selama beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, terdapat keterangan yang menyebut seolah-olah tidak pernah ada upaya dari orang tua kandung selama beberapa tahun.
Keterangan tersebut dibantah keras oleh pihak keluarga.
Mereka menyatakan memiliki berbagai bentuk upaya yang menurut mereka dapat menunjukkan perhatian terhadap pendidikan dan masa depan anak.
Dugaan Pemalsuan Dokumen Negara Jadi Pokok Persoalan
Selain persoalan hak asuh, orang tua kandung juga menyoroti dugaan penggunaan dokumen yang menurut mereka tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Mereka meminta majelis hakim melihat perkara secara utuh, termasuk bagaimana sebuah dokumen dibuat, siapa yang mengajukan, siapa yang memberikan keterangan, serta bagaimana dokumen tersebut kemudian digunakan.
Bagi mereka, apabila benar terdapat tindakan memasukkan keterangan yang tidak sesuai fakta ke dalam dokumen negara, persoalan tersebut bukan lagi sekadar konflik keluarga.
Namun, hal tersebut harus diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Apakah dokumen tersebut benar dibuat sesuai prosedur? Siapa yang memberikan data? Siapa yang mengajukan? Apa dasar penerbitannya? Dan apakah seluruh keterangan di dalamnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi bagian yang menurut keluarga perlu dibuktikan di dalam persidangan.
Persidangan Ke-8, Orang Tua Soroti Lima Saksi
Memasuki persidangan ke-8, pihak orang tua kandung juga menyoroti lima saksi yang dihadirkan pihak terdakwa.
Menurut mereka, sebagian keterangan saksi dinilai telah keluar dari substansi perkara dan justru mengarah pada persoalan pribadi.
Pihak keluarga mengaku keberatan apabila proses persidangan yang seharusnya menguji pokok perkara justru berkembang menjadi arena untuk menyerang kehidupan pribadi pihak tertentu.
Ayah kandung juga meminta majelis hakim tetap fokus pada pokok perkara.
Menurutnya, setiap keterangan harus diuji berdasarkan relevansi, bukti, serta hubungan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa.
“Kami berharap hakim bijak dalam menangani perkara ini. Jangan sampai persoalan pribadi justru mengaburkan pokok perkara,” ujarnya.
Ancaman Laporan Pidana terhadap Saksi
Tidak berhenti pada kritik di ruang persidangan, orang tua kandung menyatakan siap mengambil langkah hukum terhadap saksi yang menurut mereka memberikan keterangan tidak benar.
Laporan tersebut rencananya akan disampaikan kepada pihak kepolisian untuk meminta dilakukan pemeriksaan.
Mereka menyatakan siap menyerahkan bukti pembanding antara kenyataan dengan keterangan yang disampaikan di persidangan.
Namun, apakah perbedaan tersebut benar memenuhi unsur tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum untuk menilai dan membuktikannya.
Pihak keluarga juga menyadari bahwa tuduhan terhadap saksi bukanlah perkara sederhana.
Karena itu, mereka menyatakan akan membawa bukti, bukan sekadar tudingan.
Minta Hakim Tegak Lurus
Di penghujung keterangannya, ibu kandung meminta majelis hakim tetap tegak lurus dalam memeriksa perkara.
Ia berharap seluruh pihak yang hadir di persidangan tidak hanya melihat perkara dari hubungan keluarga, tetapi juga melihat aspek hukum dan kepentingan terbaik bagi anak.
“Saya berharap hukum tegak lurus dan memberikan keadilan seadil-adilnya. Jangan sampai ada orang tua lain yang mengalami hal seperti ini. Keluarga seharusnya melindungi, bukan menyakiti,” tuturnya.
Ia mengaku tidak ingin persoalan yang dialaminya menjadi pengalaman yang berulang bagi orang tua lainnya.
Menurutnya, ketika persoalan keluarga sudah masuk ke ruang pengadilan, maka seluruh pihak harus menghormati proses hukum dan menyerahkan pembuktian kepada majelis hakim.
Tiga Tahun Menunggu Jawaban
Tiga tahun bukan waktu yang singkat bagi seorang ibu yang terus menunggu kepastian mengenai anaknya.
Kini, perkara tersebut telah memasuki tahap pemeriksaan saksi.
Bagi orang tua kandung, setiap kesaksian menjadi bagian penting untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.
Mereka meminta agar tidak ada fakta yang ditutup-tutupi, tidak ada keterangan yang diputarbalikkan, dan tidak ada persoalan pribadi yang digunakan untuk mengaburkan pokok perkara.
Jika benar ada pemalsuan, buktikan. Jika benar ada keterangan palsu, uji secara hukum. Jika tidak terbukti, maka pihak yang dituduh juga harus mendapatkan hak untuk membersihkan namanya.
Pada akhirnya, yang mereka harapkan bukan kemenangan satu pihak atas pihak lainnya.
Mereka menginginkan satu hal: keadilan dan kepastian hukum, terutama bagi anak yang menjadi pusat dari perkara tersebut.
Persidangan berikutnya akan menjadi bagian dari proses untuk menguji keterangan para saksi, alat bukti, serta seluruh fakta yang diajukan para pihak di hadapan majelis hakim.
Catatan redaksi: Seluruh dugaan mengenai pemalsuan dokumen maupun dugaan keterangan palsu dalam berita ini merupakan pernyataan dan keberatan dari pihak orang tua/pelapor. Status benar atau tidaknya dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Pihak-pihak yang disebut atau keterangannya dipersoalkan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
0 Komentar