Ratusan Warga Serahkan Pernyataan Sikap ke Manajemen PT Satya Nusa Indah Perkasa, Pemkab Sintang Didesak Segera Fasilitasi Verifikasi dan Penyelesaian
SINTANG, KALBAR — Persoalan perkebunan kembali menjadi perhatian di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ratusan warga dari tiga desa di Kecamatan Ketungau Hilir yang tergabung dalam Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu menyampaikan tuntutan terkait realisasi lahan plasma serta kejelasan status lahan yang menurut masyarakat berada di luar areal Hak Guna Usaha (HGU) PT Satya Nusa Indah Perkasa (PT SNIP).
Aspirasi tersebut secara resmi disampaikan melalui Surat Pernyataan Sikap Bersama yang diserahkan kepada manajemen PT SNIP pada Kamis, 10 September 2026.
Tiga desa yang menyampaikan aspirasi tersebut yakni Desa Baung Sengatap, Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu, dan Desa Lepung Pantak.
Surat pernyataan sikap ditandatangani oleh perwakilan masyarakat, tokoh adat, ketua RT/RW, serta berbagai elemen masyarakat dari tiga desa.
Bagi warga, penyampaian surat tersebut bukan sekadar penyampaian aspirasi, tetapi menjadi langkah awal untuk meminta kejelasan terhadap persoalan yang selama ini berkaitan dengan hubungan masyarakat dan perusahaan perkebunan.
Empat Tuntutan Utama Warga
Dalam surat pernyataan sikap bersama tersebut, masyarakat menyampaikan empat poin tuntutan utama.
1. Tuntutan Lahan Plasma 30 Persen
Masyarakat menuntut adanya kejelasan dan realisasi lahan plasma sebesar 30 persen yang mereka perjuangkan dari areal perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku.
Warga meminta agar proses penentuan lokasi, luas, pembagian, hingga realisasi plasma dilakukan secara transparan dan melibatkan perwakilan masyarakat dari tiga desa.
Menurut masyarakat, mekanisme yang terbuka diperlukan agar tidak muncul persoalan baru terkait penerima, luas lahan, lokasi maupun pengelolaan plasma.
Karena itu, warga meminta agar setiap tahapan dapat diketahui dan diverifikasi bersama.
2. Lahan yang Diklaim Berada di Luar HGU
Selain persoalan plasma, masyarakat juga meminta adanya verifikasi terhadap lahan yang menurut mereka berada di luar areal HGU PT SNIP.
Warga tidak hanya meminta pernyataan, tetapi menginginkan pemeriksaan berdasarkan data resmi mengenai batas dan luas HGU perusahaan.
Apabila berdasarkan hasil pengukuran, pemetaan, dan verifikasi instansi berwenang terdapat bidang tanah yang memang berada di luar HGU perusahaan serta terdapat hak masyarakat atas bidang tersebut, warga meminta agar statusnya diperjelas dan, apabila memenuhi dasar hukum, dikembalikan kepada pihak yang memiliki hak.
Dengan demikian, persoalan tersebut idealnya diselesaikan berdasarkan peta HGU, dokumen pertanahan, koordinat, batas fisik, riwayat penguasaan, serta data resmi instansi berwenang, bukan semata-mata berdasarkan klaim sepihak.
3. Tiga Desa Bersatu Kawal Aspirasi
Masyarakat dari Desa Baung Sengatap, Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu dan Desa Lepung Pantak menyatakan bahwa tuntutan tersebut merupakan aspirasi bersama.
Warga meminta agar proses penyelesaian dilakukan secara terbuka dan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
Mereka menyatakan siap mengawal proses tersebut melalui jalur dialog dan administratif serta menempuh mekanisme hukum apabila diperlukan.
Pesan yang dibawa masyarakat adalah agar persoalan perkebunan diselesaikan melalui data, dokumen, musyawarah dan mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Tolak Intimidasi, Tempuh Jalur Hukum
Dalam pernyataan sikapnya, masyarakat juga menegaskan penolakan terhadap segala bentuk intimidasi maupun ancaman terhadap warga atau tokoh yang menyampaikan aspirasi.
Masyarakat menyatakan perjuangan tersebut akan dilakukan dalam koridor hukum.
Sikap tersebut sekaligus menunjukkan bahwa warga menginginkan penyelesaian melalui mekanisme yang tertib, bukan melalui tindakan yang dapat memicu konflik di lapangan.
Manajemen PT SNIP Terima Surat Warga
Saat penyerahan surat pernyataan sikap, dokumen tersebut disebut diterima langsung oleh Manajer PT SNIP.
Dalam kesempatan tersebut, pihak manajemen menyampaikan bahwa tuntutan masyarakat diterima.
Manajemen juga menyatakan bahwa untuk kepastian mengenai plasma 30 persen maupun persoalan lahan yang dipersoalkan berada di luar HGU, perusahaan akan menunggu keputusan Pemerintah Kabupaten Sintang.
Pihak perusahaan pada prinsipnya menyatakan kesiapan untuk memberikan plasma kepada masyarakat terkait lahan HGU sesuai aturan yang berlaku dan keputusan pemerintah.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian masyarakat.
Namun bagi warga, penerimaan surat belum dapat dianggap sebagai penyelesaian akhir.
Masyarakat masih menunggu bagaimana proses verifikasi dilakukan, bagaimana keputusan pemerintah dikeluarkan, serta bagaimana hasilnya direalisasikan secara nyata di lapangan.
Pemkab Sintang Didesak Turun Memfasilitasi
Masyarakat kemudian mendesak Pemerintah Kabupaten Sintang untuk segera memfasilitasi pertemuan resmi yang melibatkan perwakilan tiga desa, manajemen PT SNIP, pemerintah kecamatan, perangkat desa, serta instansi teknis dan pertanahan terkait.
Pertemuan tersebut dinilai penting untuk membuka seluruh data yang berkaitan dengan persoalan.
Khusus mengenai lahan di luar HGU, masyarakat menginginkan adanya pemeriksaan yang dapat menjawab secara objektif:
Di mana batas HGU PT SNIP?
Berapa luas HGU yang dimiliki perusahaan?
Apakah terdapat bidang tanah masyarakat yang berada di luar HGU tetapi masuk dalam penguasaan atau kegiatan perkebunan?
Jika ada, bagaimana status dan riwayat bidang tanah tersebut?
Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berdasarkan dokumen dan data pertanahan resmi.
Jangan Berhenti pada Pernyataan
Bagi masyarakat tiga desa, persoalan plasma dan lahan bukan hanya persoalan administratif.
Hal tersebut menyangkut kepastian hak masyarakat, pemanfaatan ruang, hubungan sosial antara perusahaan dan warga, serta manfaat keberadaan perkebunan bagi masyarakat sekitar.
Karena itu, warga berharap pemerintah tidak berhenti pada menerima aspirasi maupun menggelar pertemuan, tetapi menghasilkan keputusan yang jelas, terukur, transparan, dan dapat direalisasikan.
Begitu pula terhadap tuntutan plasma 30 persen, perlu ada kejelasan mengenai dasar ketentuan yang digunakan, objek lahan, luas yang menjadi dasar perhitungan, calon penerima, lokasi, pola pengelolaan, serta tahapan realisasinya.
Sementara untuk lahan yang diklaim berada di luar HGU, diperlukan pemeriksaan teknis dan pertanahan agar tidak terjadi kesimpulan sepihak.
Surat Sikap Ditembuskan ke Sejumlah Instansi
Surat pernyataan sikap bersama tersebut dibuat dan disepakati di Desa Sungai Risap pada 10 September 2026.
Surat tersebut ditembuskan kepada sejumlah pihak, di antaranya Direksi PT SNIP, Bupati Sintang, Dinas Perkebunan Kabupaten Sintang, Kantor Wilayah ATR/BPN, DAD Kabupaten Sintang, Camat Ketungau, unsur kepolisian dan TNI, serta kepala desa terkait.
Tembusan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan persoalan tersebut mendapat perhatian lintas instansi dan tidak hanya menjadi komunikasi antara warga dengan perusahaan.
Publik Menunggu Realisasi
Penyampaian aspirasi warga tiga desa kepada PT SNIP kini membuka ruang bagi pemerintah dan perusahaan untuk memberikan jawaban yang lebih konkret.
Masyarakat telah menyampaikan tuntutan.
Manajemen perusahaan telah menerima surat dan menyatakan akan menunggu keputusan pemerintah terkait persoalan tersebut.
Kini perhatian beralih kepada Pemerintah Kabupaten Sintang dan instansi terkait untuk memastikan proses verifikasi berjalan secara objektif.
Jika benar terdapat hak masyarakat yang belum terpenuhi, tentu diperlukan langkah penyelesaian sesuai ketentuan.
Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan klaim mengenai batas HGU maupun status tanah, seluruh pihak perlu menerima hasil verifikasi berdasarkan data resmi.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan perkebunan tidak semestinya ditentukan oleh siapa yang paling kuat menyampaikan klaim, tetapi oleh dokumen, data pertanahan, hasil verifikasi lapangan, ketentuan hukum, serta keputusan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ratusan warga dari tiga desa telah menyatakan sikap.
Kini publik menunggu apakah tuntutan tersebut akan berhenti sebagai surat pernyataan, atau benar-benar berujung pada kejelasan plasma, kepastian batas HGU, dan penyelesaian lahan yang dapat dibuktikan di lapangan.
Raja Jalanan
SINTANG, KALIMANTAN BARAT — 11 SEPTEMBER 2026
0 Komentar