SINTANG, KALBAR — Kekecewaan puluhan warga Dusun Sepadit dan Dusun Mungguk, Desa Sekaih, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, memuncak. Warga mempertanyakan kepastian pemasangan KWH meter listrik yang disebut telah mereka bayar kepada vendor penyedia layanan instalasi, namun hingga kini belum juga terealisasi.
Persoalan tersebut mencuat pada Rabu (16/9/2026), ketika puluhan warga mendatangi kediaman Kepala Desa Sekaih, Saoel. Kedatangan warga bukan sekadar untuk menyampaikan keluhan, melainkan meminta kejelasan mengenai pembayaran yang telah mereka lakukan dan kepastian kapan listrik benar-benar dapat terpasang di rumah mereka.
Menurut keterangan yang disampaikan warga, sebanyak 44 calon pelanggan telah melakukan pembayaran kepada PT Sumber Parahiyangan, perusahaan penyedia jasa instalasi yang disebut beralamat di Jalan Lingkar Hutan Wisata, Sintang.
Warga mengaku pembayaran tersebut telah dilakukan sejak sekitar tahun 2025. Sebagian bahkan disebut telah melunasi biaya pemasangan, namun pemasangan KWH yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi.
Puluhan Juta Rupiah Telah Dibayarkan
Berdasarkan rincian yang disampaikan warga, terdapat 44 pembayaran dengan besaran biaya yang berbeda sesuai kapasitas daya listrik.
Sebanyak 6 warga dengan daya 1.300 VA disebut telah membayar lunas sebesar Rp5.700.000 per KWH.
Sementara 38 warga dengan daya 900 VA disebut telah membayar lunas sebesar Rp4.500.000 per KWH.
Selain pembayaran lunas, terdapat pula warga yang melakukan pembayaran secara bertahap maupun uang muka dengan nominal mulai dari Rp1.500.000, Rp2.000.000, Rp3.000.000 hingga Rp4.000.000.
Warga menyatakan pembayaran tersebut disertai kwitansi, yang menurut mereka ditandatangani oleh Yusrizal yang disebut sebagai perwakilan perusahaan.
Dokumen pembayaran tersebut kini menjadi salah satu dasar warga untuk meminta pertanggungjawaban dan kejelasan dari pihak vendor.
Bagi warga, persoalannya sederhana: apabila kewajiban pembayaran telah dipenuhi, kapan kewajiban pemasangan listrik tersebut direalisasikan?
Janji “Minggu Depan” Berulang Sejak 2025
Kekecewaan warga semakin besar karena mereka mengaku telah menerima janji pemasangan secara berulang.
Sejak 2025, menurut warga, pihak penyedia jasa beberapa kali menyampaikan bahwa pemasangan akan dilakukan dalam waktu dekat, bahkan menggunakan alasan bahwa pemasangan akan dilakukan “minggu depan.”
Namun, janji tersebut disebut terus berulang tanpa kepastian waktu yang jelas.
“Minggu depan” yang semula diharapkan menjadi batas waktu pemasangan justru disebut berubah menjadi penantian panjang. Bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti, sementara KWH yang telah dinantikan warga belum juga terpasang.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat, terutama mengenai status pembayaran warga, kesiapan material, jadwal pekerjaan, serta kendala apa yang sebenarnya menyebabkan pemasangan belum dilakukan.
Dusun Tetangga Sudah Terang, Warga Sekaih Pertanyakan Ketimpangan
Kondisi tersebut semakin menjadi sorotan karena warga menyebut sejumlah dusun lain di wilayah Desa Sekaih sudah menikmati aliran listrik.
Perbedaan kondisi tersebut membuat warga Dusun Sepadit dan Dusun Mungguk mempertanyakan mengapa mereka masih harus menunggu, padahal pembayaran untuk pemasangan telah dilakukan.
Bagi masyarakat, listrik bukan sekadar fasilitas tambahan. Penerangan menjadi kebutuhan dasar yang berkaitan dengan aktivitas rumah tangga, pendidikan anak, keamanan lingkungan, hingga kegiatan ekonomi masyarakat.
Karena itu, warga meminta agar persoalan pemasangan KWH tidak lagi dijawab dengan janji, tetapi dengan jadwal, pekerjaan nyata dan kepastian penyelesaian.
Kepala Desa: Jangan Biarkan Warga Terus Menunggu
Kepala Desa Sekaih, Saoel, yang menerima langsung aspirasi masyarakat, menyatakan pemerintah desa akan berdiri bersama warga untuk meminta kejelasan dari pihak penyedia jasa.
Saoel menegaskan bahwa warga telah berupaya memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran dan menyimpan bukti transaksi.
“Warga kami sudah memenuhi kewajibannya secara sah dan memegang bukti kwitansi resmi atas nama Saudara Yusrizal. Pihak vendor selalu mengumbar janji ‘minggu depan’ sejak 2025, tapi sampai sekarang tidak ada bukti.”
Menurut Saoel, pemerintah desa tidak ingin masyarakat terus berada dalam ketidakpastian.
“Kami menuntut PT Sumber Parahiyangan untuk segera bertanggung jawab dan memasang KWH bagi 44 warga ini tanpa menunda-nunda lagi. Jangan biarkan warga kami terus berteman dengan kegelapan di saat dusun lain sudah terang benderang,” tegasnya.
Warga Minta Penjelasan Terbuka
Warga kini meminta PT Sumber Parahiyangan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai beberapa hal yang menjadi pertanyaan utama.
Pertama, bagaimana status pembayaran yang telah dilakukan oleh 44 warga tersebut.
Kedua, apakah seluruh pembayaran warga telah tercatat dalam administrasi perusahaan.
Ketiga, mengapa pemasangan yang telah dijanjikan sejak 2025 belum terealisasi.
Keempat, kapan pemasangan KWH akan benar-benar dilakukan di Dusun Sepadit dan Dusun Mungguk.
Kelima, jika terdapat kendala teknis, administrasi, material maupun persoalan lainnya, warga meminta agar kendala tersebut disampaikan secara terbuka sehingga masyarakat mengetahui persoalan yang sebenarnya.
Warga menilai kepastian tersebut penting agar tidak ada lagi ruang bagi munculnya janji yang tidak memiliki kejelasan waktu dan realisasi.
Ancaman Tempuh Jalur Hukum
Masyarakat Desa Sekaih menyatakan masih memberikan ruang kepada PT Sumber Parahiyangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara baik-baik.
Namun, apabila tidak ada kejelasan dalam waktu dekat, warga bersama pemerintah desa menyatakan siap mengambil langkah lebih lanjut melalui jalur hukum dan menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum maupun instansi terkait.
Warga juga menyebut akan meminta pihak berwenang memeriksa seluruh dokumen pembayaran, hubungan antara vendor dengan pihak terkait, status pekerjaan, serta penggunaan dan pencatatan dana yang telah dibayarkan masyarakat.
Pernyataan mengenai dugaan penggelapan tersebut masih merupakan dugaan dan tuduhan dari pihak warga, sehingga pembuktiannya tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan bukti dan proses pemeriksaan.
Persoalan ini pada akhirnya tidak hanya menyangkut pemasangan KWH, tetapi juga menyangkut kepastian pelayanan, transparansi pembayaran dan kepercayaan masyarakat terhadap penyedia jasa.
Jika memang terdapat kendala yang menyebabkan pemasangan belum dapat dilakukan, warga berharap PT Sumber Parahiyangan menyampaikannya secara terbuka sekaligus memberikan solusi dan jadwal penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat Desa Sekaih kini menunggu satu hal yang paling sederhana: bukan lagi janji “minggu depan”, melainkan kepastian kapan listrik mereka benar-benar menyala.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak PT Sumber Parahiyangan mengenai keluhan dan tuntutan warga tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT Sumber Parahiyangan maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara berimbang. (Yo)
0 Komentar