PM Madina Minta Polres dan Pertamina Telusuri CCTV, Data Transaksi hingga Prosedur Penyaluran di SPBU Tano Ponggol
PANYABUNGAN — Dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi sorotan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.
Sorotan tersebut mencuat setelah beredarnya sebuah rekaman video di media sosial yang memperlihatkan kendaraan jenis truk diduga menggunakan tangki tambahan atau tangki yang telah dimodifikasi saat melakukan pengisian solar subsidi di SPBU Tano Ponggol.
Video tersebut beredar pada Minggu (27/9/2026) dan diunggah melalui akun Facebook amar_cindur29 serta sejumlah akun lainnya. Dalam rekaman yang beredar, terlihat kendaraan melakukan pengisian BBM jenis solar di area SPBU.
Belum dapat dipastikan dari rekaman tersebut mengenai spesifikasi tangki kendaraan, jumlah BBM yang diisi, identitas kendaraan, maupun apakah pengisian tersebut melanggar ketentuan penyaluran BBM subsidi. Seluruh hal tersebut membutuhkan pemeriksaan dan verifikasi dari pihak berwenang.
Namun, kemunculan video itu memicu pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan penyaluran solar subsidi, khususnya terhadap kendaraan yang diduga memiliki kapasitas atau konstruksi tangki tidak sebagaimana kendaraan pada umumnya.
Dikaitkan dengan Peristiwa Kebakaran Sebelumnya
Sorotan terhadap SPBU Tano Ponggol juga muncul karena lokasi tersebut sebelumnya dikaitkan dengan peristiwa kebakaran kendaraan pengangkut BBM pada 8 Juni 2026.
Dalam perkara tersebut, berdasarkan informasi yang beredar, proses hukum terhadap pihak yang diduga terlibat telah berjalan dan salah satu pihak disebut telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kondisi tersebut membuat masyarakat mempertanyakan apakah terdapat evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pelayanan BBM di lokasi tersebut, khususnya setelah kembali muncul rekaman kendaraan yang diduga melakukan pengisian solar subsidi menggunakan tangki modifikasi.
Namun, keterkaitan antara peristiwa kebakaran sebelumnya dengan video terbaru tersebut belum dapat disimpulkan tanpa hasil pemeriksaan resmi.
PM Madina Pertanyakan Pengawasan dan Konsistensi Penegakan Hukum
Pergerakan video tersebut mendapat perhatian dari PM Madina. Organisasi tersebut meminta aparat penegak hukum tidak hanya melihat kendaraan yang diduga mengangkut atau menggunakan BBM subsidi, tetapi juga menelusuri seluruh rangkaian proses distribusinya.
“Kalau pihak yang mengangkut sudah diproses secara hukum, bagaimana dengan pihak yang diduga memberikan atau melayani pengisian? Apakah sudah diperiksa? Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada pihak tertentu,” demikian sorotan PM Madina.
Menurut PM Madina, apabila hasil penyelidikan menemukan adanya pelanggaran dalam proses pengisian maupun penyaluran BBM bersubsidi, maka pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan tidak menemukan pelanggaran, hal tersebut juga perlu dijelaskan kepada masyarakat agar tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar.
Desak Polres Madina Telusuri Seluruh Rantai Distribusi
PM Madina mendesak Polres Mandailing Natal melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap informasi dalam video tersebut.
Pemeriksaan, menurut mereka, tidak cukup hanya berdasarkan rekaman media sosial. Aparat perlu mencocokkannya dengan bukti dan data yang tersedia di SPBU.
Sejumlah data yang dinilai penting untuk ditelusuri antara lain rekaman CCTV, data transaksi, identitas kendaraan, waktu pengisian, volume BBM yang disalurkan, serta keterangan petugas SPBU yang berada di lokasi saat kejadian.
“Yang harus dibuktikan adalah siapa yang mengisi, siapa yang menerima, bagaimana prosedurnya, berapa volumenya, dan apakah pengisian tersebut sesuai ketentuan BBM subsidi. Semua harus terang berdasarkan bukti,” tegas PM Madina.
Pemeriksaan tersebut juga penting untuk memastikan apakah kendaraan yang terlihat dalam video memang menggunakan tangki modifikasi, berapa kapasitas sebenarnya, serta apakah kendaraan tersebut memenuhi ketentuan untuk memperoleh solar bersubsidi.
Pertamina Diminta Audit SPBU Tano Ponggol
Selain meminta kepolisian melakukan pemeriksaan, PM Madina juga mendesak Pertamina melakukan pengecekan terhadap SPBU Tano Ponggol.
Audit dan evaluasi dinilai diperlukan untuk membandingkan antara stok BBM, volume penyaluran, data transaksi, serta karakteristik kendaraan yang melakukan pengisian.
Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian administrasi maupun prosedur pelayanan, PM Madina meminta Pertamina mengambil tindakan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Pertamina juga diminta memperkuat sistem pengawasan agar BBM subsidi benar-benar tersalurkan kepada masyarakat dan sektor yang memang berhak menerimanya.
Antrean Panjang Jangan Berbanding Terbalik dengan Pengawasan
Persoalan distribusi BBM subsidi menjadi sensitif karena masyarakat pengguna solar masih menghadapi berbagai persoalan dalam memperoleh BBM.
Ketika masyarakat harus mengantre untuk mendapatkan solar subsidi, beredarnya video kendaraan yang diduga menggunakan tangki modifikasi melakukan pengisian BBM subsidi tentu menimbulkan pertanyaan mengenai sistem pengawasan di lapangan.
Karena itu, PM Madina menilai persoalan tersebut harus dijawab melalui pemeriksaan yang objektif dan berbasis data, bukan sekadar berdasarkan asumsi maupun tekanan opini publik.
“BBM subsidi merupakan barang yang pengelolaannya diatur negara. Jangan sampai hak masyarakat justru dinikmati oleh kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi atau praktik-praktik yang melanggar ketentuan,” ujar PM Madina.
Minta Hasil Pemeriksaan Dibuka kepada Publik
PM Madina menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi pihak tertentu. Mereka meminta seluruh fakta dibuka melalui mekanisme pemeriksaan yang sah.
“Kami meminta hukum ditegakkan secara adil. Kalau ada bukti pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum. Kalau tidak terbukti, juga harus dijelaskan kepada publik,” tegas PM Madina.
Mereka selanjutnya meminta Polres Mandailing Natal dan Pertamina memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut atas video yang beredar tersebut.
Publik setidaknya menunggu jawaban atas sejumlah pertanyaan: siapa pemilik kendaraan dalam video, apakah benar terdapat tangki modifikasi, berapa volume solar yang diisi, apakah kendaraan tersebut berhak memperoleh BBM subsidi, bagaimana prosedur pelayanan di SPBU, serta apakah terdapat pelanggaran dalam proses transaksi tersebut.
Jawaban atas pertanyaan tersebut hanya dapat dipastikan melalui pemeriksaan langsung, pencocokan data transaksi, rekaman CCTV, keterangan petugas, dan bukti-bukti lainnya.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan rekaman video dan informasi yang beredar di masyarakat/media sosial serta pernyataan PM Madina. Dugaan pelanggaran maupun keterlibatan pihak tertentu belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum sebelum adanya hasil penyelidikan atau pemeriksaan resmi. Pihak SPBU, Pertamina, pemilik kendaraan, maupun pihak lain yang disebut atau berkaitan dengan peristiwa ini berhak memberikan klarifikasi dan tanggapan sesuai ketentuan jurnalistik.
(Magrifatulloh)
0 Komentar