MEMPAWAH — Penanganan kasus dugaan pembakaran lahan yang dikaitkan dengan anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Chorussaib, kini memasuki tahap penyidikan.
Polres Mempawah menaikkan status penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan lokasi, mengumpulkan alat bukti, serta meminta keterangan sejumlah saksi terkait video aktivitas pembakaran lahan yang beredar di media sosial.
Kapolres Mempawah AKBP Ade Chandra Capa Yanto mengatakan, kepolisian mulai melakukan langkah-langkah penyelidikan sejak video tersebut beredar pada Minggu, 20 September 2026.
“Langkah-langkah penyelidikan awal sudah kami laksanakan sejak video tersebut beredar,” kata Ade Chandra, Selasa (22/9/2026).
Menurutnya, Polres Mempawah mengerahkan personel Inafis, Satuan Reserse Kriminal, serta anggota kepolisian lainnya untuk mendatangi lokasi yang berkaitan dengan video tersebut.
Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan sejumlah alat bukti.
Penyidik juga memeriksa sejumlah saksi, termasuk pihak yang terlihat atau berkaitan dengan video tersebut.
“Setelah kami melakukan pemeriksaan beberapa saksi dan mengumpulkan bukti, status perkara kami naikkan,” ujar Ade.
POLISI GUNAKAN SCIENTIFIC INVESTIGATION
Dalam proses penyidikan, kepolisian juga menggunakan pendekatan scientific investigation.
Tim laboratorium forensik dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan dan olah TKP lanjutan guna memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan rangkaian peristiwa yang terjadi di lokasi, termasuk kondisi lahan, bekas pembakaran, serta bukti-bukti lain yang dapat mendukung proses penyidikan.
Ade menegaskan, video yang beredar di media sosial memang menjadi informasi awal bagi kepolisian. Namun, video tersebut tidak menjadi satu-satunya dasar bagi penyidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana.
Polisi masih menguji informasi tersebut melalui pemeriksaan lokasi, keterangan saksi, dokumentasi, serta bukti-bukti lainnya.
Dalam perkembangan sebelumnya, polisi juga telah memeriksa anggota DPRD yang dikaitkan dengan peristiwa tersebut bersama sejumlah saksi lainnya.
BERMULA DARI VIDEO VIRAL
Kasus tersebut mencuat setelah video yang memperlihatkan aktivitas pembakaran lahan menjadi perhatian publik dan beredar luas di media sosial.
Dalam video yang disebut sempat diunggah melalui akun TikTok pribadi tersebut, terdengar pernyataan:
“Ini bekas kebakaran kemarin, kita bakar lagi sekalian.”
Dalam video yang beredar tersebut juga disebutkan adanya rencana untuk menanam pohon sawit di lahan tersebut.
Beredarnya video itu kemudian menimbulkan pertanyaan publik karena pembukaan lahan dengan cara membakar memiliki konsekuensi hukum dan lingkungan.
Namun, pihak yang dikaitkan dengan video tersebut sebelumnya memberikan klarifikasi bahwa lahan tersebut telah terbakar lebih dahulu dan aktivitas pembakaran yang dilakukan disebut bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa kayu sebelum lahan dimanfaatkan kembali.
Keterangan tersebut menjadi bagian yang perlu diuji oleh penyidik melalui pemeriksaan lapangan, saksi, serta alat bukti lainnya.
PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR
Secara normatif, Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang setiap orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 108 UU 32/2009, yang mengatur ancaman pidana berupa penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar bagi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.
Namun, penerapan pasal pidana terhadap suatu peristiwa tertentu tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan fakta, alat bukti, unsur pidana, serta proses hukum yang dilakukan aparat berwenang.
Ketentuan mengenai kearifan lokal dalam Pasal 69 ayat (2) juga merupakan bagian dari kerangka hukum yang perlu dilihat sesuai konteks dan persyaratan yang berlaku.
Karena itu, status penyidikan tidak serta-merta berarti seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana. Penyidik masih harus membuktikan rangkaian peristiwa dan unsur-unsur hukum berdasarkan alat bukti yang sah.
STATUS TERSANGKA BELUM DIUMUMKAN
Dengan naiknya status perkara ke tahap penyidikan, polisi kini memiliki ruang pemeriksaan yang lebih lanjut untuk memastikan rangkaian peristiwa, alat bukti, serta dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut.
Hingga perkembangan terakhir, Polres Mempawah belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara tersebut.
Artinya, pihak yang dikaitkan dengan video masih memiliki hak untuk memberikan keterangan dan pembelaan dalam proses hukum yang berjalan.
Penyidik juga masih memiliki kewajiban memastikan apakah aktivitas yang terlihat dalam video benar-benar terjadi sebagaimana yang dipersepsikan publik, siapa pihak yang melakukan, bagaimana kronologinya, apa tujuan pembakaran, serta apakah seluruh unsur tindak pidana terpenuhi.
PUBLIK MENUNGGU HASIL PENYIDIKAN
Perkembangan kasus ini membuat perhatian publik kini bergeser dari sekadar video viral menuju proses hukum yang dilakukan kepolisian.
Masyarakat menunggu hasil pemeriksaan kepolisian mengenai kondisi lahan, keterangan saksi, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, serta alat bukti lainnya.
Apabila penyidik menemukan bukti yang cukup dan seluruh unsur pidana terpenuhi, proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya konteks atau fakta yang berbeda dari dugaan awal, hal tersebut juga menjadi bagian dari kewenangan penyidik untuk menjelaskannya kepada publik.
Dengan demikian, proses penyidikan diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai apa yang sebenarnya terjadi di lokasi dan memastikan perkara tersebut ditangani berdasarkan bukti, bukan semata-mata berdasarkan video yang beredar di media sosial.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Chorussaib, DPRD Kabupaten Mempawah, maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan mengenai perkara tersebut.
(Tim Redaksi)
0 Komentar