Lampung Selatan Integtv--Aktivitas penambangan pasir ilegal di Desa Suban Air Kepayang, Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan, semakin menjadi-jadi dan terang-terangan menantang hukum.
Oknum penambang berinisial *SOMAD* diduga semakin merajalela melakukan penambangan pasir ilegal tanpa izin. Ironisnya, walau sudah berkali-kali diberitakan media, yang bersangkutan seolah *TIDAK TAKUT, MERASA KENAL HUKUM DAN KEBAL HUKUM.* 18/09/2026
Informasi yang dihimpun dari warga sekitar lokasi, aktivitas tambang ilegal tersebut diduga kuat dibekingi oleh oknum aparat berinisial *ANTON* yang disebut-sebut sebagai oknum Kanit Puhut. Karena merasa memiliki bekingan, SOMAD diduga dengan leluasa mengeruk pasir setiap hari tanpa tersentuh hukum.
> "Makin diberitakan makin jadi. Dia ngomong tidak takut mau diberitakan 1000 kali pun, karena dia kenal hukum. Kami warga yang resah," ungkap salah satu warga yang meminta namanya tidak disebutkan karena takut diintimidasi.
Jika benar ada keterlibatan dan pembekingan dari oknum aparat, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap institusi Polri dan merusak kepercayaan masyarakat.
Informasi yang dihimpun media dari masyarakat dimana sebelum tambang pasir ilegal milik"SOMAD" Sudah pernah di sidak camat marbau Mataram namu sampai saat ini masih beroperasi dengan bebas di kawasan hutan lindung
"Sebelum nya pihak kecamatan sudah turun kelapangan tapi hasil nya nihil dan ditak ada penegakkan hukum dari pemerintah kecamatan " Keluhnya
Publik mulai pertanyakan mana keyegasan pihak-pihak terkait hingga tambang ilegal di desa Suban air kepayang kecamtan merbau Mataram masih oprasi dengan bebas
Apakah semua pihak sudah Terima uang tutup mulut atau memang hukum hanya berlaku untuk masyarakat yang tidak mampu
Atas Dasar Itu Kami mendesak:
*1. Kapolda dan Kapolres setempat untuk SEGERA turun dan menertibkan tambang pasir ilegal di Desa Suban Air Kepayang yang diduga milik SOMAD.*
*2. Propam Polda untuk memeriksa oknum berinisial ANTON yang diduga menjadi beking tambang ilegal tersebut. Jika terbukti, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.*
*3. Dinas ESDM dan DLH untuk bertindak, karena kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal ini sudah sangat parah.*
Hukum tidak boleh kalah oleh oknum penambang pasir. Negara tidak boleh kalah oleh bekingan.
Aktivitas ini jelas melanggar Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp 100 Miliar.
Kami tidak akan diam. "Walau diberitakan 1000x tidak membuat jera" maka akan kami beritakan 1001x sampai APH bertindak.
Sumber: Integtv
0 Komentar