Hampir Tiga Tahun Berjalan, Keluarga Korban Desak Transparansi Penanganan Perkara dan Pertanyakan Verifikasi Akta Kelahiran
PONTIANAK — Perkara dugaan pemalsuan akta kelahiran anak yang menyeret terdakwa berinisial STA atau Syarif Taufik Akbar kini memasuki persidangan ke-9 di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak.
Menjelang putusan, perkara tersebut kembali menjadi sorotan setelah pihak keluarga korban mempertanyakan status penahanan terdakwa yang hingga kini disebut masih menjalani tahanan kota.
Selain persoalan penahanan, keluarga korban juga menyoroti proses penerbitan dokumen kependudukan yang dipersoalkan, dampaknya terhadap pendidikan anak, serta panjangnya proses hukum sejak laporan dibuat pada 10 Agustus 2023.
Menurut keterangan yang disampaikan keluarga korban, terdakwa disebut merupakan pegawai aktif PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Pontianak. Pelindo sendiri secara resmi mencantumkan Pelabuhan Pontianak sebagai bagian dari Regional 2.
Namun, status seseorang sebagai pegawai BUMN tidak secara otomatis menentukan apakah seseorang harus ditahan atau tidak. Persoalan penahanan merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, keluarga korban meminta agar dasar hukum mengenai status terdakwa dijelaskan secara terbuka.
SIDANG KE-9, MENGAPA TERDAKWA BELUM DITAHAN?
Ibu kandung korban, Syarifah Fatimah, mempertanyakan mengapa setelah perkara berjalan hingga persidangan ke-9, terdakwa belum menjalani penahanan sebagaimana yang ia harapkan.
Menurut Fatimah, status pekerjaan terdakwa sebagai pegawai BUMN tidak semestinya menjadi faktor yang menyebabkan adanya perlakuan berbeda dalam proses hukum.
“Jika memang tidak ada dasar untuk melakukan penahanan, jelaskan dasar hukumnya. Jika ada penangguhan, jelaskan siapa yang memberikan, apa syaratnya dan sampai kapan berlaku,” ujar Fatimah.
Pertanyaan tersebut, menurutnya, bukan dimaksudkan untuk meminta seseorang dihukum sebelum adanya putusan pengadilan.
Fatimah menegaskan, dirinya hanya meminta kejelasan mengenai dasar hukum status terdakwa selama proses persidangan berlangsung.
“Publik tidak membutuhkan spekulasi. Publik membutuhkan penjelasan hukum,” tegasnya.
PIHAK PELINDO DIKONFIRMASI
Menanggapi munculnya informasi mengenai status terdakwa yang disebut sebagai pegawai aktif Pelindo, redaksi berupaya meminta konfirmasi kepada pihak PT Pelindo Regional 2 Pontianak pada Jumat (18/9/2026).
Konfirmasi dilakukan untuk meminta penjelasan mengenai status kepegawaian terdakwa sekaligus sikap perusahaan terhadap perkara hukum yang sedang berjalan.
Namun, menurut hasil konfirmasi yang dilakukan redaksi, pihak Humas Pelindo Regional 2 Pontianak belum memberikan keterangan substantif.
Pihak yang ditemui disebut menyampaikan bahwa persoalan tersebut merupakan persoalan keluarga dan pejabat Humas yang berwenang memberikan keterangan sedang tidak berada di tempat.
Redaksi kemudian meninggalkan nomor kontak untuk keperluan konfirmasi lebih lanjut.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan resmi dari pihak Pelindo mengenai status kepegawaian STA maupun kebijakan internal perusahaan terkait perkara tersebut.
DARI LAPORAN 10 AGUSTUS 2023
Perkara ini, menurut keterangan Fatimah, bermula dari laporan yang dibuat ke Polda Kalimantan Barat pada 10 Agustus 2023.
Ia bersama suaminya, Syarif Kadri, mengaku menemukan persoalan pada data kependudukan putri ketiga mereka.
Menurut keluarga, data kependudukan anak tersebut disebut mengalami pencatatan ganda. Akta kelahiran yang dipersoalkan disebut mencantumkan nama STA dan istrinya sebagai orang tua, sementara identitas orang tua kandung tidak tercantum sebagaimana yang dipersoalkan oleh keluarga.
Kondisi tersebut kemudian menjadi dasar laporan dan proses hukum yang berlangsung hingga saat ini.
Menurut Fatimah, proses penyidikan tidak berjalan singkat. Pelapor, terlapor, saksi hingga ahli disebut telah diperiksa.
Ia juga menyebut terdapat beberapa kali pergantian penyidik dalam perjalanan perkara tersebut.
Bahkan, menurut keterangannya, perkara sempat harus ditelusuri kembali setelah terjadi pergantian penyidik.
Fatimah mengaku kemudian melaporkan persoalan tersebut kepada Propam dan Paminal Polda Kalbar karena menilai proses penanganan perkara berjalan terlalu panjang.
Setelah proses penyidikan kembali berjalan, perkara akhirnya masuk ke tahap penetapan tersangka, pemeriksaan tersangka, hingga pelimpahan kepada kejaksaan.
Menurut Fatimah, berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan pada 30 Juni 2026.
Dari tahap tersebut, perkara kemudian berlanjut ke persidangan di PN Pontianak.
AKTA KELAHIRAN BUKAN SEKADAR DOKUMEN ADMINISTRASI
Bagi keluarga korban, inti persoalan bukan semata-mata konflik keluarga atau persoalan pengasuhan.
Yang dipersoalkan adalah dokumen kependudukan berupa akta kelahiran.
Pertanyaan yang kini muncul adalah bagaimana sebuah dokumen kependudukan yang dipersoalkan oleh orang tua kandung dapat diterbitkan dan masuk dalam sistem administrasi kependudukan.
Jika benar terdapat data yang tidak sesuai, maka sejumlah pertanyaan perlu dijawab melalui proses hukum dan pemeriksaan administrasi:
Siapa yang mengajukan penerbitan dokumen?
Dokumen apa yang digunakan sebagai dasar?
Siapa yang menerbitkan surat keterangan pendukung?
Bagaimana proses verifikasi dilakukan?
Apakah dokumen tersebut dibandingkan dengan data kelahiran sebelumnya?
Siapa yang melakukan validasi?
Dan apakah seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai prosedur?
Pertanyaan tersebut tidak serta-merta berarti menuduh petugas Dukcapil melakukan tindak pidana.
Namun apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pihak yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar, menggunakan dokumen yang tidak benar, membantu atau memfasilitasi penerbitan dokumen secara melawan hukum, maka peran masing-masing pihak tentu perlu diuji berdasarkan alat bukti.
KELUARGA MENYEBUT ADA DUGAAN SURAT KETERANGAN LAHIR PALSU
Syarif Kadri, ayah kandung anak, juga menyoroti proses penerbitan surat keterangan lahir yang menurut keterangannya digunakan dalam proses penerbitan akta.
Ia menyebut terdapat seorang oknum bidan yang diduga memfasilitasi penerbitan surat keterangan lahir yang dipersoalkan.
“Capil dipanggil jadi saksi. Saat ditanya wali nikahnya siapa, mereka kebingungan karena aturan pembuatan akta dari KK, KTP, dan Surat Keterangan Lahir sangat ketat, tapi kok ini bisa lolos diterbitkan sebagai anak kandung,” kata Kadri.
Kadri juga menyebut adanya penggunaan kop surat fasilitas kesehatan dalam dokumen yang dipersoalkan.
Namun seluruh keterangan tersebut tetap merupakan bagian dari klaim dan keterangan pihak keluarga yang harus diuji berdasarkan alat bukti serta fakta persidangan.
EMPAT TAHUN PENDIDIKAN ANAK TERDAMPAK
Persoalan administrasi tersebut, menurut Fatimah, bukan hanya berdampak pada data kependudukan.
Ia menyebut anaknya mengalami hambatan memperoleh pendidikan formal selama sekitar empat tahun.
Menurut keluarga, persoalan identitas membuat anak mengalami kesulitan ketika hendak didaftarkan ke sekolah negeri. Anak tersebut juga disebut sempat menjalani pendidikan di pondok pesantren sebelum akhirnya harus ditarik.
Fatimah mengaku kondisi tersebut memberikan tekanan psikologis terhadap anak.
Ia bahkan menyebut berdasarkan konsultasi psikologis, anaknya membutuhkan proses pemulihan dalam waktu cukup panjang.
“Maaf Pak, kaca satu jam itu bisa diganti. Sedangkan mental anak saya, empat tahun anak saya tidak bisa sekolah. Menurut psikolog, saya harus terapi anak ini dua sampai tiga tahun,” ungkap Fatimah.
Ia menilai dampak terhadap seorang anak tidak dapat diukur hanya menggunakan nilai kerugian materi.
“Kaca bisa diganti. Tetapi empat tahun masa pendidikan anak, siapa yang bisa mengembalikan?” ujarnya.
KELUARGA PERTANYAKAN PERBANDINGAN DENGAN PERKARA LAIN
Fatimah juga menanggapi adanya pembahasan mengenai perkara pengrusakan kaca yang pernah dikaitkan dengan dirinya.
Ia tidak menyangkal bahwa perkara tersebut pernah terjadi dan telah diproses melalui jalur hukum.
Namun, menurutnya, perkara tersebut tidak seharusnya mengaburkan substansi laporan mengenai dugaan pemalsuan akta kelahiran.
Menurut Fatimah, kerusakan benda dapat diperbaiki atau diganti.
Sementara dampak kehilangan waktu pendidikan dan persoalan identitas seorang anak memiliki konsekuensi yang berbeda.
Karena itu, ia meminta agar perkara diuji berdasarkan masing-masing peristiwa, unsur pidana, alat bukti dan fakta persidangan.
PERKARA PIDANA HARUS DIUJI BERDASARKAN ALAT BUKTI
Dalam proses persidangan, terdakwa tentu memiliki hak untuk mengajukan pembelaan dan menyampaikan versi peristiwa menurut perspektifnya.
Di sisi lain, pelapor dan keluarga korban juga memiliki hak untuk menyampaikan keberatan serta meminta proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
Karena itu, inti perkara seharusnya tetap dikembalikan kepada pertanyaan hukum:
Apakah dokumen akta kelahiran tersebut dibuat berdasarkan data yang benar dan prosedur yang sah?
Jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, maka pertanggungjawaban pidana akan ditentukan oleh majelis hakim.
Sebaliknya, apabila unsur dakwaan tidak terbukti, terdakwa juga memiliki hak memperoleh putusan sesuai hukum.
Dengan demikian, konflik keluarga tidak semestinya menggantikan pengujian terhadap unsur pidana yang didakwakan.
JANGAN HANYA MENCARI SIAPA YANG SALAH, TELUSURI BAGAIMANA AKTA TERBIT
Perkara ini juga membuka pertanyaan yang lebih luas mengenai sistem administrasi kependudukan.
Bagaimana sebuah akta kelahiran yang dipersoalkan oleh orang tua kandung dapat diterbitkan?
Jika terdapat data yang tidak benar, dari mana sumber data tersebut?
Jika ada dokumen pendukung, siapa yang menerbitkannya?
Jika dilakukan verifikasi, apa hasil verifikasinya?
Jika terjadi ketidaksesuaian, apakah ketidaksesuaian tersebut terdeteksi?
Dan apabila ada pihak yang mengetahui adanya ketidaksesuaian namun tetap memproses dokumen, apakah perannya telah diperiksa?
Pertanyaan tersebut bukan semata-mata untuk mencari pihak yang harus disalahkan.
Lebih jauh, pertanyaan tersebut menyangkut integritas administrasi kependudukan dan perlindungan terhadap identitas seorang anak.
TIGA TAHUN, BEBERAPA PERGANTIAN PENYIDIK, KINI SIDANG KE-9
Menurut keterangan Fatimah, perjalanan perkara telah berlangsung hampir tiga tahun.
Laporan dibuat pada 2023.
Pemeriksaan dilakukan terhadap pelapor, terlapor dan saksi.
Keterangan ahli disebut telah dimintakan.
Gelar perkara disebut telah dilakukan.
Tersangka kemudian ditetapkan.
Berkas dilimpahkan kepada kejaksaan.
Persidangan berjalan.
Kini perkara telah memasuki sidang ke-9.
Namun satu pertanyaan dari keluarga korban masih belum memperoleh jawaban yang mereka anggap memadai:
Mengapa terdakwa belum ditahan?
Pertanyaan tersebut tentu harus dijawab berdasarkan kewenangan dan dasar hukum yang berlaku, bukan berdasarkan status pekerjaan seseorang.
INFORMASI VONIS DI BAWAH SATU TAHUN MASIH BUKAN PUTUSAN
Menjelang putusan, Fatimah mengaku memperoleh informasi bahwa terdakwa kemungkinan akan dijatuhi pidana di bawah satu tahun.
Namun informasi tersebut belum dapat disebut sebagai putusan pengadilan.
Putusan hanya dapat dinyatakan resmi setelah dibacakan oleh majelis hakim dalam persidangan.
Karena itu, semua pihak tetap perlu menunggu putusan resmi dan tidak mendahului kewenangan majelis hakim.
Yang menjadi perhatian keluarga adalah apakah putusan nantinya mampu menjawab seluruh pokok perkara, termasuk proses penerbitan dokumen, alat bukti, unsur pidana dan dampak yang dialami anak.
PUBLIK MENUNGGU PUTUSAN, BUKAN SPEKULASI
Perkara ini kini berada pada tahap yang sangat menentukan.
Publik menunggu putusan berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah.
Jika terdakwa terbukti bersalah, pertanggungjawaban pidana akan ditentukan berdasarkan hukum.
Jika terdakwa tidak terbukti, putusan pengadilan juga harus dihormati.
Namun terlepas dari hasil perkara terhadap terdakwa, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting:
Bagaimana sistem administrasi kependudukan memastikan akta kelahiran tidak diterbitkan berdasarkan data yang tidak benar?
Jika terdapat kelemahan administrasi, maka harus diperbaiki.
Jika ditemukan pelanggaran oleh pihak lain, maka harus diproses berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Sebaliknya, apabila seluruh prosedur telah dilakukan sesuai aturan, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan mengenai bagaimana proses tersebut berlangsung.
FATIMAH: “SAYA HANYA MEMINTA KEADILAN”
Setelah hampir tiga tahun mengikuti proses hukum, Fatimah mengaku lelah.
Namun ia menyatakan akan tetap mengikuti proses sampai perkara memperoleh kepastian hukum.
“Saya tidak meminta siapa pun dihukum tanpa bukti. Saya hanya meminta hukum bekerja. Anak saya punya identitas, punya masa depan dan punya hak untuk mendapatkan kepastian,” ujarnya.
Menurut Fatimah, perkara ini bukan sekadar persoalan memenangkan konflik keluarga.
Bukan pula semata-mata mengenai berapa rupiah kerugian yang dapat dihitung.
Persoalan tersebut, menurutnya, menyangkut identitas seorang anak, hak memperoleh pendidikan dan integritas dokumen negara.
Kini masyarakat menunggu satu hal:
PUTUSAN RESMI MAJELIS HAKIM — SERTA JAWABAN ATAS BERBAGAI PERTANYAAN YANG MENGGANTUNG SEJAK LAPORAN DIBUAT PADA 2023.
CATATAN REDAKSI
Perkara ini masih berada dalam proses peradilan. Seluruh tuduhan dan keterangan mengenai dugaan pemalsuan dokumen merupakan materi perkara yang harus dibuktikan melalui alat bukti dan putusan pengadilan. Status terdakwa tidak sama dengan status terpidana.
Redaksi juga telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak terkait, termasuk PT Pelindo Regional 2 Pontianak. Apabila terdapat klarifikasi, bantahan, atau hak jawab dari terdakwa, kuasa hukum, Pelindo, Dukcapil, kepolisian, kejaksaan maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan, redaksi terbuka untuk memuatnya secara proporsional sesuai prinsip jurnalistik.
0 Komentar