CV Aneka Karya Menang dengan Penawaran Rp3,72 Miliar, Publik Pertanyakan Dasar Penetapan di Tengah Adanya Penawaran Lebih Rendah
PONTIANAK — Polemik proses tender proyek jalan Kembayan–Balai Sebut, Kabupaten Sanggau, belum sepenuhnya terjawab. Sorotan publik mengarah pada dasar penetapan pemenang setelah CV Aneka Karya ditetapkan sebagai penyedia, meski terdapat peserta lain yang menawarkan harga lebih rendah.
Proyek dengan nilai pagu sekitar Rp4 miliar tersebut dimenangkan CV Aneka Karya dengan nilai penawaran sekitar Rp3,72 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Barat, Iskandar Zulkarnaen, menegaskan bahwa proses evaluasi hingga penetapan pemenang berada pada kewenangan Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Iskandar ketika dikonfirmasi mengenai proses tender proyek tersebut, Rabu (9/9/2026).
“Kalau proses tender yang kemarin, itu bukan ranah kami. Itu ranah Pokja,” kata Iskandar.
Menurutnya, Pokja memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen dan persyaratan peserta hingga menghasilkan keputusan dalam proses pemilihan penyedia.
Karena itu, Dinas PU disebut tidak dapat melakukan intervensi terhadap keputusan evaluasi yang menjadi kewenangan Pokja.
“Pokja yang tahu proses evaluasinya,” ujarnya.
Bukan Penawar Terendah, Apa Dasar Evaluasinya?
Pernyataan tersebut kemudian menyisakan pertanyaan yang menjadi perhatian publik.
Jika harga penawaran terendah bukan satu-satunya dasar untuk menentukan pemenang, maka apa pertimbangan dan parameter evaluasi yang membuat CV Aneka Karya dinilai paling layak memenangkan tender?
Pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka karena proyek tersebut menggunakan anggaran pemerintah.
Penetapan pemenang tender pada pekerjaan konstruksi tidak semata-mata ditentukan berdasarkan nominal penawaran. Aspek administratif, teknis, kemampuan penyedia, serta kriteria evaluasi sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pemilihan dapat menjadi bagian dari proses penilaian.
Namun demikian, ketika peserta dengan penawaran lebih tinggi ditetapkan sebagai pemenang, dasar evaluasinya menjadi penting untuk diketahui agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Publik tentu berhak mengetahui apakah pemenang ditetapkan karena memenuhi seluruh persyaratan teknis dan administratif, memiliki kemampuan yang dipersyaratkan, atau memenuhi parameter evaluasi lainnya yang tercantum dalam dokumen pemilihan.
Kadis PUPR: Jika Ada Sanggahan, Bisa Direview
Iskandar menjelaskan, meskipun Dinas PU tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri evaluasi Pokja, pihaknya tetap dapat melakukan peninjauan apabila terdapat sanggahan maupun laporan yang berkaitan dengan proses atau pelaksanaan pekerjaan.
Menurutnya, setiap laporan yang masuk dapat diperiksa dan apabila diperlukan dilakukan verifikasi langsung di lapangan.
“Kalau ada sanggahan, kita review. Kita evaluasi apakah objektif atau subjektif. Kalau perlu, kita verifikasi lagi dengan turun ke lapangan,” katanya.
Artinya, persoalan proyek tidak berhenti pada penetapan siapa yang menjadi pemenang tender.
Setelah penyedia ditetapkan dan pekerjaan berjalan, proyek tetap harus memenuhi spesifikasi teknis, volume pekerjaan, mutu, serta seluruh ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
Apabila kemudian ditemukan persoalan berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi, pemerintah dapat mengambil tindakan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Pembagian Kewenangan Ditegaskan
Iskandar kembali menegaskan adanya pembagian tugas antara Pokja dengan Dinas PU dalam proses pengadaan.
“Proses kami tidak bisa mengintervensi hasil evaluasi mereka. Ada pembagian tugas. Mereka memilih, kami menjalankan proses berikutnya berdasarkan hasil mereka,” ujarnya.
Penjelasan tersebut mempertegas bahwa detail mengenai alasan CV Aneka Karya ditetapkan sebagai pemenang berada pada proses evaluasi yang dilakukan Pokja.
Dengan demikian, apabila publik ingin mengetahui secara lebih rinci alasan peserta tertentu dinyatakan unggul dibanding peserta lainnya, penjelasan dari Pokja menjadi bagian penting yang ditunggu.
Penawaran Terendah Tidak Otomatis Menang
Sorotan terhadap tender proyek jalan Kembayan–Balai Sebut sekaligus membuka kembali perhatian terhadap mekanisme pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi pemerintah.
Penawaran terendah tidak secara otomatis menjadikan sebuah perusahaan sebagai pemenang. Namun, ketika perusahaan dengan penawaran yang lebih tinggi ditetapkan sebagai pemenang, dasar penilaiannya harus dapat dijelaskan berdasarkan dokumen dan mekanisme evaluasi yang berlaku.
Transparansi tersebut penting bukan untuk menghakimi hasil tender, tetapi untuk memastikan proses pengadaan berjalan secara objektif, profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apalagi nilai proyek mencapai miliaran rupiah dan sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pemerintah.
Bola Kini Berada pada Pokja
Dengan penjelasan Kepala Dinas PUPR Kalbar bahwa evaluasi tender merupakan kewenangan Pokja, perhatian publik kini bergeser kepada proses evaluasi tersebut.
Pertanyaan utamanya sederhana tetapi penting:
Apa dasar teknis, administratif dan parameter evaluasi yang membuat CV Aneka Karya dinilai paling layak memenangkan tender jalan Kembayan–Balai Sebut, meski terdapat peserta lain dengan penawaran lebih rendah?
Jawaban atas pertanyaan tersebut diperlukan agar keputusan pemenang tidak hanya dipahami sebagai keputusan administratif, tetapi juga dapat dilihat sebagai hasil proses pengadaan yang objektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Publik pada akhirnya tidak hanya membutuhkan informasi mengenai siapa yang menang dan berapa nilai kontraknya, tetapi juga membutuhkan kejelasan mengenai mengapa penyedia tersebut dinyatakan paling layak.
Tim Redaksi
0 Komentar