SANGGAU, KALBAR — Proses tender proyek peningkatan Jalan Kembayan–Balai Sebut, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menjadi perhatian publik. Bukan semata karena nilai kontraknya yang mencapai Rp3.721.228.000, tetapi juga karena perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang disebut bukan peserta dengan penawaran harga paling rendah.
Proyek yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut memiliki pagu sekitar Rp4 miliar, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp3.999.753.000. Berdasarkan informasi dalam dokumen pengadaan yang dikutip, proses tender diikuti 36 peserta dan dimenangkan oleh CV Aneka Karya dengan nilai penawaran Rp3.721.228.000.
Sementara itu, panjang penanganan yang tercantum disebut sekitar 375 meter.
Jika angka kontrak tersebut sekadar dibagi dengan panjang penanganan, diperoleh angka sekitar Rp9,92 juta per meter.
Namun, angka tersebut tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pemborosan atau penyimpangan.
Mengapa?
Karena pekerjaan jalan tidak hanya dihitung berdasarkan panjang jalan. Di dalamnya dapat terdapat pekerjaan perkerasan, lapisan pondasi, pekerjaan tanah, drainase, bahu jalan, mobilisasi, pengangkutan material, kondisi medan, hingga berbagai item pekerjaan lainnya.
Justru karena itulah, rincian kontrak menjadi sangat penting untuk dibuka dan diuji secara publik.
Yang Menjadi Pertanyaan Bukan Sekadar Harga Rp3,72 Miliar
Perhatian utama kini bergeser pada proses pemilihan penyedia.
CV Aneka Karya disebut mengajukan penawaran sebesar Rp3.721.228.000 dan kemudian ditetapkan sebagai pemenang.
Persoalannya, berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat peserta lain yang menawarkan harga lebih rendah.
Di sinilah pertanyaan publik muncul:
Jika metode pemilihan benar menggunakan “Harga Terendah Sistem Gugur”, mengapa penawaran yang lebih rendah tidak menjadi pemenang?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan.
Justru pertanyaan tersebut seharusnya dapat dijawab dengan mudah melalui dokumen evaluasi tender.
Sebab dalam sistem harga terendah dengan metode gugur, harga bukan satu-satunya tahapan yang berdiri sendiri. Peserta tetap harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.
Peserta dengan harga paling rendah dapat saja gugur apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi, teknis, kualifikasi, atau ketentuan lainnya.
Karena itu, yang harus dicari bukan siapa yang menawarkan harga paling rendah semata, melainkan mengapa peserta tersebut gugur dan mengapa CV Aneka Karya dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan sebagai pemenang.
36 Peserta Tender, Publik Berhak Tahu Proses Evaluasinya
Dengan jumlah peserta yang disebut mencapai 36 perusahaan, proses evaluasi tentunya menjadi bagian penting dalam menentukan penyedia terbaik.
Masyarakat tidak cukup hanya diberi informasi:
“CV Aneka Karya adalah pemenang.”
Publik juga membutuhkan penjelasan mengenai bagaimana pemenang tersebut ditentukan.
Berapa peserta yang gugur pada tahap administrasi?
Berapa peserta yang gugur pada evaluasi teknis?
Berapa peserta yang gugur pada evaluasi kualifikasi?
Siapa peserta dengan penawaran terendah?
Mengapa penawaran tersebut tidak ditetapkan sebagai pemenang?
Apakah terdapat kekurangan dokumen?
Apakah persyaratan teknis tidak terpenuhi?
Apakah pengalaman perusahaan tidak memenuhi ketentuan?
Atau terdapat alasan lain yang secara resmi tercantum dalam berita acara evaluasi?
Semua jawaban tersebut seharusnya tercatat dalam dokumen pengadaan.
Karena itu, polemik ini sebenarnya tidak perlu dijawab dengan saling tuding.
Buka dokumennya.
Rp3,72 Miliar untuk 375 Meter, Apa Saja yang Dikerjakan?
Pertanyaan kedua berkaitan dengan nilai kontrak.
Nilai Rp3.721.228.000 untuk penanganan sepanjang 375 meter memang terlihat besar apabila hanya dihitung berdasarkan panjang jalan.
Tetapi perhitungan sederhana tersebut belum cukup.
Publik perlu mengetahui secara detail:
- jenis pekerjaan yang dilaksanakan;
- volume setiap item pekerjaan;
- spesifikasi teknis;
- ketebalan dan jenis perkerasan;
- volume material;
- pekerjaan drainase;
- pekerjaan tanah;
- pekerjaan bahu jalan;
- mobilisasi dan demobilisasi;
- harga satuan masing-masing pekerjaan;
- lokasi pasti pekerjaan;
- kondisi awal jalan;
- serta target output yang harus dihasilkan.
Dengan demikian, masyarakat dapat membandingkan uang yang dikeluarkan dengan pekerjaan yang benar-benar diterima.
Jangan sampai publik hanya melihat angka Rp3,72 miliar, sementara rincian pekerjaan yang menjadi dasar nilai tersebut tidak pernah diketahui.
Jangan Sampai Angka Kontrak Lebih Terlihat daripada Pekerjaannya
Pembangunan infrastruktur seharusnya menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
Jalan bukan hanya angka dalam dokumen pengadaan.
Jalan adalah akses masyarakat menuju pusat ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, perkebunan, pertanian, dan aktivitas sosial lainnya.
Karena itu, kualitas pekerjaan menjadi sama pentingnya dengan proses tender.
Setelah kontrak berjalan, pengawasan tidak boleh berhenti.
Pemerintah harus memastikan pekerjaan benar-benar sesuai:
kontrak → RAB → gambar kerja → spesifikasi teknis → volume → mutu → hasil akhir.
Apabila seluruhnya sesuai, maka tidak ada alasan bagi publik untuk curiga.
Sebaliknya, apabila ditemukan perbedaan antara dokumen dengan kondisi lapangan, maka persoalannya harus diperiksa lebih lanjut.
CV Aneka Karya Juga Berhak Menjelaskan
Redaksi menegaskan bahwa fakta CV Aneka Karya memenangkan tender bukan berarti perusahaan tersebut melakukan pelanggaran.
Demikian pula, fakta bahwa terdapat peserta dengan penawaran lebih rendah tidak otomatis berarti proses tender bermasalah.
Setiap peserta memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi persyaratan tender.
Jika peserta dengan harga lebih rendah ternyata gugur karena alasan yang sah, maka persoalan selesai sepanjang proses evaluasi memang dilakukan sesuai ketentuan.
Namun apabila masyarakat tidak mengetahui alasan gugurnya peserta tersebut, maka ruang spekulasi akan semakin besar.
Karena itu, CV Aneka Karya memiliki kesempatan untuk menjelaskan proses tersebut secara terbuka, termasuk dasar penetapan perusahaan sebagai pemenang.
Dinas PUPR Diminta Jangan Hanya Bicara Pemenang
Pemerintah daerah, khususnya instansi teknis terkait, juga diharapkan tidak berhenti pada pengumuman pemenang.
Yang dibutuhkan masyarakat adalah transparansi menyeluruh.
Mulai dari:
perencanaan → penganggaran → tender → evaluasi → kontrak → pelaksanaan → pengawasan → serah terima.
Publik perlu mengetahui apakah seluruh tahapan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Jika memang tidak ada persoalan, keterbukaan justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Sebaliknya, semakin tertutup informasi yang seharusnya dapat diakses sesuai mekanisme keterbukaan informasi, semakin besar pula ruang bagi munculnya dugaan dan persepsi negatif.
Pertanyaan yang Kini Mengemuka
Ada sejumlah pertanyaan yang layak dijawab secara resmi:
- Mengapa CV Aneka Karya ditetapkan sebagai pemenang?
- Siapa peserta dengan penawaran terendah?
- Berapa nilai penawaran terendah tersebut?
- Mengapa peserta tersebut tidak menjadi pemenang?
- Apa alasan resmi peserta dengan harga lebih rendah dinyatakan gugur?
- Apakah seluruh proses evaluasi terdokumentasi dalam berita acara?
- Apakah metode pemilihan yang digunakan benar “Harga Terendah Sistem Gugur”?
- Apakah seluruh persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi telah diverifikasi?
- Apa saja pekerjaan yang membentuk nilai kontrak Rp3.721.228.000?
- Apakah panjang penanganan 375 meter merupakan keseluruhan volume pekerjaan atau hanya salah satu bagian?
- Bagaimana spesifikasi teknis pekerjaan tersebut?
- Berapa harga satuan masing-masing item pekerjaan?
- Siapa konsultan pengawas pekerjaan?
- Bagaimana pengawasan terhadap mutu material dan hasil pekerjaan?
- Apakah terdapat perubahan kontrak selama pelaksanaan?
- Bagaimana progres fisik proyek di lapangan?
- Apakah pembayaran kepada penyedia dilakukan berdasarkan progres pekerjaan?
- Apakah hasil pekerjaan nantinya sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak?
Bukan Menuduh, Tetapi Meminta Bukti Administratif
Awak Media menilai pertanyaan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial.
Publik tidak boleh langsung menyimpulkan adanya permainan tender hanya karena pemenang bukan peserta dengan harga terendah.
Namun, publik juga tidak boleh diminta untuk menerima begitu saja tanpa penjelasan.
Dokumen adalah jawabannya.
Apabila proses tender telah sesuai ketentuan, dokumen evaluasi dapat menjelaskan mengapa peserta tertentu gugur dan mengapa CV Aneka Karya dinyatakan sebagai penyedia yang memenuhi persyaratan.
Begitu pula nilai kontrak.
Jika Rp3,72 miliar tersebut memang sesuai dengan volume, spesifikasi, kondisi medan, dan harga satuan yang wajar, maka tidak ada persoalan hanya karena angka per meternya terlihat tinggi.
Tetapi jika ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen, pembayaran, volume, dan kondisi fisik, maka tentu diperlukan pemeriksaan lebih lanjut.
APBD Bukan Sekadar Angka, Tetapi Amanah Publik
Setiap proyek yang menggunakan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan.
Bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara teknis dan manfaat.
Masyarakat Sanggau berhak mendapatkan jalan yang berkualitas sesuai dengan nilai anggaran yang dikeluarkan.
Karena itu, pengawasan terhadap proyek Jalan Kembayan–Balai Sebut hendaknya tidak berhenti pada proses tender.
Tender harus transparan.
Pekerjaan harus berkualitas.
Volume harus sesuai.
Harga harus dapat dipertanggungjawabkan.
Pembayaran harus berdasarkan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan.
Dan yang paling penting:
Jangan sampai dokumen menyatakan proyek selesai, tetapi kondisi jalan berkata lain.
Redaksi Menunggu Klarifikasi
Hingga berita ini disusun, Dinas PUPR terkait dan CV Aneka Karya belum memberikan penjelasan resmi mengenai proses evaluasi tender, posisi penawaran peserta lainnya, alasan gugurnya peserta dengan harga lebih rendah, maupun rincian pekerjaan yang membentuk nilai kontrak Rp3.721.228.000.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi, koreksi, maupun hak jawab.
Pemberitaan ini bukan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran, melainkan untuk mendorong agar proses pengadaan dan pelaksanaan proyek yang menggunakan uang masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Sebab pertanyaan publik tidak harus dijawab dengan kemarahan.
Cukup jawab dengan dokumen, data, dan fakta.
SANGGAU — Ketika Rp3,72 miliar uang publik digunakan untuk menangani 375 meter jalan, yang harus diperiksa bukan hanya siapa pemenangnya, tetapi bagaimana prosesnya, apa yang dikerjakan, dan apakah hasil akhirnya benar-benar sebanding dengan uang yang dibelanjakan.
TIM INVESTIGASI — BHARINDONESIA.COM
0 Komentar