KUBU RAYA — Rencana penetapan sekitar 18 ribu hektare Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, mulai menjadi perhatian karena pemerintah daerah harus menyeimbangkan target ketahanan pangan dengan kondisi faktual kepemilikan, kesesuaian lahan, tata ruang, serta perlindungan hak masyarakat.
Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, menegaskan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung program pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan. Namun, menurutnya, penetapan LP2B tidak boleh hanya mengejar angka luasan tanpa memastikan lahan yang ditetapkan benar-benar sesuai dan masyarakat memahami konsekuensinya.
Persoalan tersebut mencuat setelah Pemkab Kubu Raya diminta menyiapkan lebih dari 18 ribu hektare lahan untuk ditetapkan sebagai LP2B dalam batas waktu yang ditentukan.
Sukiryanto menjelaskan, LP2B merupakan lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara berkelanjutan guna menjaga ketersediaan pangan.
Setelah ditetapkan sebagai LP2B, pemanfaatan lahan tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan untuk kepentingan lain. UU Nomor 41 Tahun 2009 mengatur bahwa LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, sementara alih fungsi untuk kepentingan umum pun memiliki persyaratan tertentu.
“LP2B itu artinya tanah yang akan ditetapkan menjadi tanah pertanian yang berkelanjutan. Tidak bisa dialihfungsikan menjadi perkebunan maupun permukiman, karena memang diperuntukkan bagi pertanian,” ujar Sukiryanto.
TARGET BESAR, LAHAN TERBATAS
Menurut Sukiryanto, tantangan utama yang dihadapi Kubu Raya bukan semata-mata luas wilayah, melainkan status dan karakteristik lahan yang tersedia.
Ia menyebut sebagian lahan yang secara luasan berpotensi digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan telah memiliki status Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Guna Bangunan (HGB).
“Kita di Kabupaten Kubu Raya ini sebenarnya punya tanah luas. Cuma tanah-tanah kita yang luas itu banyak sudah menjadi HGU, menjadi HGB. Jadi untuk dijadikan tanah LP2B itu kita agak kesusahan,” katanya.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan pendataan dan pemetaan secara lebih cermat sebelum menentukan bidang tanah yang akan diusulkan sebagai LP2B.
Pasalnya, penetapan LP2B bukan sekadar memasukkan angka luasan ke dalam dokumen perencanaan. Penetapan tersebut membawa konsekuensi terhadap penggunaan lahan dalam jangka panjang.
JANGAN SAMPAI TARGET MENGALAHKAN KONDISI LAPANGAN
Sukiryanto mengingatkan agar target penetapan LP2B tidak membuat pemerintah mengabaikan kondisi faktual di lapangan.
Ia mencontohkan kemungkinan adanya lahan yang secara administratif dapat masuk dalam pemetaan, tetapi secara karakteristik tidak ideal untuk pertanian, seperti kawasan gambut tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan budidaya.
“Jangan sampai lahan yang ditetapkan sebagai LP2B ternyata tidak cocok untuk pertanian, misalnya lahan gambut. Artinya penetapannya tidak tepat sasaran,” kata Sukiryanto.
Menurutnya, kesalahan dalam menetapkan lokasi dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari, baik dari sisi pemanfaatan lahan maupun masyarakat yang memiliki atau menguasai bidang tanah tersebut.
Karena itu, perangkat daerah yang menangani pertanian dan tata ruang diminta melakukan verifikasi secara menyeluruh, mulai dari status kepemilikan, kondisi fisik lahan, kesesuaian untuk pertanian, hingga keterkaitannya dengan tata ruang daerah.
HAK MASYARAKAT DIMINTA JANGAN DIABAIKAN
Dalam kesempatan lain, Sukiryanto juga menegaskan bahwa penetapan LP2B tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target luasan.
Menurutnya, masyarakat harus memperoleh sosialisasi yang memadai mengenai konsekuensi ketika lahan mereka masuk dalam kawasan LP2B.
“Kalau dari sisi ketahanan pangan, itu program pemerintah yang harus kita dukung. Tapi di sisi lain, ada hak-hak masyarakat yang harus betul-betul disosialisasikan,” ujarnya.
Ia mengingatkan jangan sampai pemerintah daerah menetapkan suatu lahan sebagai LP2B sementara pemilik atau masyarakat yang berkepentingan terhadap lahan tersebut tidak memperoleh informasi secara utuh.
“Jangan nanti pemerintah daerah telah menetapkan, tetapi masyarakat tidak disosialisasikan. Itu akan menjadi bom waktu,” katanya.
Wilayah seperti Batu Ampar dan Padang Tikar, menurut Sukiryanto, perlu mendapat perhatian dalam pembahasan tersebut karena masyarakat harus memahami secara jelas status dan konsekuensi lahan apabila nantinya ditetapkan sebagai LP2B.
JIKA TARGET TIDAK TERPENUHI, KEBUTUHAN BISA BERTAMBAH
Persoalan menjadi semakin kompleks karena berdasarkan penjelasan Sukiryanto, Kubu Raya dihadapkan pada kebutuhan menyiapkan lebih dari 18 ribu hektare lahan.
Jika luasan tersebut tidak dapat dipenuhi sesuai batas waktu yang ditentukan, kebutuhan lahan yang harus disiapkan berpotensi meningkat menjadi sekitar 25 ribu hektare.
Situasi ini menempatkan Pemkab Kubu Raya pada posisi yang harus berhati-hati.
Di satu sisi, pemerintah dituntut mendukung kebijakan ketahanan pangan nasional. Di sisi lain, pemerintah harus memastikan bahwa lahan yang ditetapkan benar-benar tersedia secara legal, sesuai tata ruang, sesuai kondisi ekologis, serta tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
KAHMI DIMINTA IKUT MEMBERI MASUKAN
Sukiryanto berharap persoalan LP2B dapat dibahas secara lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat, akademisi dan kalangan intelektual.
Ia secara khusus meminta KAHMI Kubu Raya dan KAHMI Kalimantan Barat memberikan pemikiran mengenai solusi terbaik dalam penetapan LP2B.
“Kami minta pemikiran KAHMI yang ada di Kalimantan Barat dan Kabupaten Kubu Raya pada khususnya untuk memperjuangkan itu. Bagaimana solusi jalan terbaik,” tuturnya.
Ketua Umum Majelis Daerah KAHMI Kubu Raya, Gus Hefni Maulana, mengatakan pihaknya siap mengambil peran melalui kajian akademis dan analisis regulasi.
Menurut Gus Hefni, KAHMI tidak ingin mengambil sikap tanpa dasar dalam menyikapi rencana penetapan LP2B.
“Pertama melalui gerakan akademis. Kita akan melakukan kajian strategis dan kajian analisis secara peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Hasil kajian tersebut selanjutnya akan dibahas bersama para ahli melalui kegiatan Lingkar Cendekia Volume II untuk membedah persoalan LP2B secara lebih komprehensif sekaligus merumuskan pandangan dan alternatif solusi.
“Kita adalah mitra strategis pemerintah daerah. Kita akan bergerak mulai besok,” tegas Gus Hefni.
PENETAPAN LP2B HARUS TEPAT SASARAN
Secara nasional, UU Nomor 41 Tahun 2009 menempatkan perlindungan LP2B sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Regulasi tersebut juga mengatur pengendalian alih fungsi lahan serta aspek penguasaan dan kepemilikan lahan.
Dengan demikian, persoalan LP2B di Kubu Raya bukan hanya mengenai berapa luas lahan yang harus ditetapkan.
Ada sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab sebelum penetapan dilakukan, antara lain: siapa pemegang hak atas lahan, bagaimana status hukumnya, apakah lahan benar-benar sesuai untuk pertanian, bagaimana kondisi ekologisnya, bagaimana keterkaitannya dengan tata ruang, serta bagaimana posisi masyarakat yang telah menguasai atau mengusahakan lahan tersebut.
Pemkab Kubu Raya sendiri telah melakukan koordinasi terkait evaluasi regulasi ketahanan pangan daerah. JDIH Kubu Raya mencatat adanya monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi analisis dan evaluasi Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketahanan Pangan.
Hal tersebut dapat menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan ketahanan pangan daerah berjalan selaras dengan kondisi lapangan dan regulasi yang berlaku.
Sukiryanto menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap mendukung program ketahanan pangan sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Saya selaku Wakil Bupati Kubu Raya mendukung penuh program Asta Cita Presiden, seperti program ketahanan pangan ini,” tegasnya.
Namun, dukungan tersebut menurutnya harus berjalan bersama dengan ketepatan pendataan, kesesuaian tata ruang, kondisi lahan, serta perlindungan hak masyarakat.
Sebab, ketika sebuah lahan telah ditetapkan sebagai LP2B, konsekuensi hukumnya tidak berhenti pada dokumen penetapan. Kebijakan tersebut akan menentukan bagaimana lahan tersebut dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Karena itu, 18 ribu hektare LP2B bukan sekadar angka target. Di balik angka tersebut terdapat status tanah, hak masyarakat, tata ruang, kondisi lingkungan, kepentingan pangan, serta kepastian hukum yang harus dipastikan sebelum penetapan dilakukan.
Fredy Legito
0 Komentar