PONTIANAK — Mantan Wali Kota Pontianak sekaligus mantan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, mengungkap sejumlah temuan dan pengalamannya saat menangani tingginya tingkat kehilangan air pada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak.
Pengungkapan tersebut disampaikan Sutarmidji dalam podcast Satu Kata yang tayang Jumat (25/9/2026). Dalam perbincangan tersebut, ia menyebut persoalan kehilangan air pada masa kepemimpinannya bukan semata-mata disebabkan kebocoran teknis akibat usia jaringan perpipaan.
Menurut Sutarmidji, tingkat kebocoran air ketika itu sempat berada di atas 40 persen dan hampir menyentuh 50 persen. Setelah dilakukan penelusuran dan berbagai langkah penanganan, angka tersebut menurutnya berhasil ditekan hingga sekitar 26–27 persen.
“Tingkat kebocoran awalnya di atas 40 persen, malah hampir 50 persen, tapi bisa kita tekan di bawah 30 persen, antara 26-27 persen. Itu luar biasa,” ujar Sutarmidji.
Sebut Kebocoran Bukan Sekadar Pipa Tua
Sutarmidji mengatakan tingginya angka kehilangan air tidak seluruhnya dapat dijelaskan hanya dengan faktor teknis seperti kebocoran pipa.
Ia menduga terdapat praktik penyimpangan yang melibatkan sebagian pengguna besar dan oknum internal.
“Bocor itu kan kongkalikong sama pengguna besar. Waktu itu kan heboh, waktu saya nutup semua hotel tu saya kunci, tutup saluran itu,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut merupakan klaim Sutarmidji mengenai kondisi yang menurutnya pernah ditemukan ketika ia menjabat. Dugaan keterlibatan pihak tertentu masih memerlukan verifikasi dan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.
Untuk menelusuri aliran air yang dianggap tidak wajar, Sutarmidji mengaku pernah menggunakan metode pewarnaan pada jaringan perpipaan.
Menurut dia, metode tersebut digunakan untuk membantu mengetahui arah aliran air dan menemukan titik yang dianggap tidak sesuai dengan penggunaan pelanggan.
“Kalau air bocor kan pasti ke atas, nggak mungkin ke bawah, kan tekanan. Kalau ada tekanan air bocor itu berarti dicuri, berarti ada permainan orang-orang dalam,” ujarnya.
Tagihan Hotel Turun, Pemakaian Disebut Tetap Tinggi
Salah satu contoh yang diungkap Sutarmidji adalah sebuah hotel yang menurut keterangannya mengalami penurunan tagihan air secara drastis.
Ia menyebut tagihan yang sebelumnya sekitar Rp50 juta per bulan turun menjadi belasan juta rupiah. Pada saat yang sama, menurut Sutarmidji, tingkat hunian hotel serta penerimaan pajak hotel dan restoran justru meningkat.
Setelah dilakukan penelusuran, Sutarmidji mengklaim ditemukan dugaan pengaliran air ke penampungan hotel di sebelahnya.
Menurut penjelasannya, persoalan tersebut berkaitan dengan perbedaan tarif antara pelanggan kategori bisnis dan rumah tangga.
“Ternyata dia gunakan itu untuk hotel di sebelahnya, dialirkan ke penampungan mereka, karena harganya bisnis dengan rumah tangga kan beda, bisa sampai setengahnya atau sepertiganya,” jelasnya.
Jika informasi tersebut hendak ditindaklanjuti, diperlukan pemeriksaan terhadap data pemakaian meter air, rekening pelanggan, klasifikasi tarif, kondisi jaringan, serta catatan distribusi untuk memastikan apakah memang terjadi penyimpangan.
Ruko Kosong Tercatat Gunakan 900 Meter Kubik
Temuan lain yang disampaikan Sutarmidji berkaitan dengan sebuah ruko yang menurut keterangannya dalam kondisi kosong, tetapi tercatat menggunakan air dalam jumlah sangat besar.
Ia menyebut konsumsi air mencapai sekitar 900 meter kubik per bulan, meskipun tidak terdapat aktivitas penghuni di dalam bangunan tersebut.
“Ruko kosong 900 meter kubik per bulan. Nggak mungkin dia buang tiap hari pun nggak mungkin,” ujar Sutarmidji.
Angka tersebut, apabila benar tercatat dalam sistem pelanggan, dapat menjadi objek yang perlu diperiksa lebih lanjut oleh Perumda Tirta Khatulistiwa untuk memastikan apakah terdapat kesalahan pencatatan meter, kerusakan meter, kebocoran instalasi, penggunaan oleh pihak lain, atau faktor lainnya.
Kebocoran Disebut Berpengaruh pada Kondisi Keuangan
Sutarmidji juga mengaitkan penurunan tingkat kehilangan air dengan perubahan kondisi keuangan Perumda Tirta Khatulistiwa.
Menurutnya, setiap penurunan persentase kehilangan air memiliki dampak terhadap penerimaan perusahaan daerah. Ia menyebut upaya menekan kehilangan air menjadi salah satu faktor yang membantu perusahaan yang sebelumnya merugi hingga kemudian mampu mencatat keuntungan.
Namun, besaran kerugian atau keuntungan yang secara langsung disebabkan oleh penurunan tingkat kehilangan air tetap perlu dilihat berdasarkan laporan keuangan dan data resmi perusahaan.
“Praktik-praktik seperti ini ya saya sudah hafal,” kata Sutarmidji.
Air Baku Tetap Menjadi Persoalan Utama
Dalam kesempatan yang sama, Sutarmidji juga menyoroti persoalan berbeda yang saat ini dihadapi Perumda Tirta Khatulistiwa, yakni ketersediaan air baku.
Ia menyebut persoalan air baku menjadi semakin penting ketika musim kemarau menyebabkan debit Sungai Kapuas menurun dan intrusi air laut meningkat.
Sutarmidji mengusulkan pengembangan dan perluasan Waduk Penepat sebagai salah satu alternatif penyediaan cadangan air tawar.
Menurutnya, kebutuhan air baku harus dihitung berdasarkan kapasitas produksi dan jumlah pelanggan. Ia juga menyebut kebutuhan air baku murni pada periode tertentu dapat mencapai sekitar 1.000 liter per detik.
Selain waduk, ia mendorong adanya kajian teknis dan kerja sama lintas wilayah, termasuk dengan Kabupaten Kubu Raya, untuk memastikan ketersediaan air baku dalam jangka panjang.
Sutarmidji juga menilai teknologi desalinasi air laut masih memiliki persoalan dari sisi biaya operasional sehingga perlu dibandingkan secara matang dengan alternatif penyediaan cadangan air tawar.
Dengan demikian, persoalan Perumda Tirta Khatulistiwa menurut Sutarmidji memiliki dua sisi yang berbeda: pengendalian kehilangan air pada jaringan dan pelanggan, serta jaminan ketersediaan air baku menghadapi kemarau dan intrusi air laut.
Adapun berbagai dugaan penyimpangan yang disampaikan Sutarmidji dalam podcast tersebut masih merupakan keterangannya mengenai kondisi pada masa kepemimpinannya dan belum merupakan kesimpulan hukum. Pihak-pihak yang disebut atau berkaitan dengan dugaan tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan.
Redaksi
0 Komentar