PONTIANAK — Polemik mengenai solusi air baku Kota Pontianak kembali menghangat. Mantan Wali Kota dan juga mantan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, kembali memberikan tanggapan setelah saran memperbesar kapasitas Waduk Penepat mendapat respons dari Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang menyebutkan gagasan Sutarmidji tersebut “merampot”.
Sutarmidji kemudian mengingatkan kembali bahwa adanya rencana pengembangan Waduk Penepat yang pernah disampaikan Edi Kamtono pada periode sebelumnya, ketika Edi Kamtono juga masih menjabat sebagai Wali Kota Pontianak.
Melalui unggahan media sosialnya, Sutarmidji menyampaikan dengan nada santai, namun sekaligus mengingatkan Edi Kamtono agar kembali melihat rencana yang pernah dibicarakan mengenai pengembangan kapasitas Waduk Penepat tersebut, bukan malah menghindar dan mengatakan saya merampot.
“Nyantai jak pak wali, saye hanya menyarankan pilihan untuk mengatasi air baku PDAM dgn meningkatkan kapasitas Penepat 10 kali itu krn ingat pidato pak Wali waktu melantik direksi PDAM tahun 2020, mau meningkatkan Penepat dari 1 ha menjadi 9 ha, artinya 9 kali, ngapain jadi merampot pulak 😃😃😃, cobe ingat dan bace ini.”
Pernyataan tersebut menjadi menarik karena rencana memperluas Waduk Penepat memang pernah tercatat dalam pemberitaan pada September 2020.
Rencana 2020: Dari 1 Hektare Menjadi 9 Hektare
Dalam pemberitaan mengenai pelantikan Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa pada 25 September 2020, persoalan air baku disebut sebagai salah satu tantangan utama pelayanan air bersih Kota Pontianak.
Dalam laporan tersebut, Edi Kamtono menyampaikan bahwa penyediaan air baku yang berada di Penepat beserta jaringannya berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah pusat melalui sumber daya air.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa saat itu, almarhum Ardiansyah, menyampaikan rencana perluasan Waduk Penepat.
Disebutkan bahwa kapasitas yang dapat dimanfaatkan saat itu sekitar satu hektare, kemudian direncanakan diperluas menjadi sembilan hektare.
Rencana tersebut dikaitkan dengan persoalan kualitas air baku yang mengalami intrusi air laut ketika musim kemarau.
Dengan adanya catatan tersebut, Sutarmidji kini mengingatkan kembali bahwa gagasan memperbesar kapasitas Waduk Penepat bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, namun sudah pernah diucapkan oleh Edi Kamtono.
Bahkan, angka yang pernah disebut dalam rencana pengembangan sebelumnya adalah dari sekitar satu hektare menjadi sembilan hektare.
Karena itu, ketika dirinya menyarankan peningkatan kapasitas Penepat hingga sekitar 10 kali lipat sebagai salah satu pilihan menghadapi persoalan air baku, Sutarmidji mempertanyakan mengapa gagasan tersebut kemudian disebut “merampot”.
Sutarmidji: Coba Ingat dan Konsisten dengan Omongan
Sutarmidji tampaknya ingin mengingatkan bahwa pembicaraan mengenai kapasitas Waduk Penepat sudah pernah menjadi bagian dari agenda peningkatan pelayanan air baku PDAM.
Menurutnya, memperbesar kapasitas waduk dapat menjadi salah satu instrumen untuk menyediakan cadangan air tawar ketika kondisi sungai tidak memungkinkan untuk dijadikan sumber air baku secara optimal.
Dalam saran sebelumnya, Sutarmidji menyebut kapasitas waduk saat ini hanya mampu menopang kebutuhan air baku tawar dalam waktu sekitar tiga hari.
Ia kemudian mengusulkan peningkatan kapasitas hingga 10 kali lipat agar cadangan air dapat bertahan lebih lama, bahkan sekitar satu bulan ketika terjadi musim kemarau dan intrusi air asin.
“Jika pemerintah daerah memperluas kapasitas waduk tersebut, cadangan air bersih dapat bertahan hingga satu bulan penuh saat musim kemarau atau saat air asin yang mengontaminasi sungai,” tulis Sutarmidji dalam unggahannya.
Edi Kamtono: Kunci Utamanya Tetap Sumber Air Baku
Sementara itu, Edi Kamtono sebelumnya merespons saran tersebut dengan menekankan bahwa waduk pada dasarnya merupakan tempat penyimpanan sementara.
Menurut pandangan Edi, memperbesar kapasitas penampungan tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila sumber air baku yang tersedia tetap terbatas.
Dengan kata lain, persoalan utama bukan hanya seberapa besar waduk dapat menampung air, tetapi bagaimana memastikan sumber air baku yang dapat diandalkan dalam jangka panjang.
Pandangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan titik tekan dalam melihat persoalan air baku.
Sutarmidji menyoroti kapasitas cadangan, sedangkan Edi menekankan keberlanjutan sumber air baku.
Bukan Sekadar Polemik “Merampot”
Jika melihat kembali catatan tahun 2020, persoalan Waduk Penepat ternyata bukan persoalan baru.
Rencana pengembangan dari sekitar satu hektare menjadi sembilan hektare pernah disampaikan dalam konteks peningkatan pelayanan air bersih dan menghadapi persoalan air baku yang terintrusi air laut pada musim kemarau.
Karena itu, polemik terbaru semestinya tidak berhenti pada perdebatan mengenai istilah “merampot”.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: bagaimana solusi konkret air baku Pontianak dapat diwujudkan?
Apakah melalui peningkatan kapasitas Waduk Penepat?
Apakah dengan mencari sumber air baku baru?
Atau justru dengan menggabungkan keduanya melalui perencanaan jangka panjang yang terukur?
Publik Menunggu Solusi Nyata
Persoalan air baku bukan hanya persoalan pemerintah daerah, PDAM, atau perdebatan antara mantan dan pejabat kepala daerah.
Air baku menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Ketika musim kemarau datang dan intrusi air asin mengganggu sumber air, masyarakat membutuhkan solusi yang dapat bekerja secara nyata, bukan hanya wacana.
Karena itu, catatan mengenai rencana Waduk Penepat pada 2020 menjadi relevan untuk kembali dibuka dan dievaluasi.
Jika dahulu pernah direncanakan perluasan dari sekitar satu hektare menjadi sembilan hektare, publik tentu berhak mengetahui bagaimana perkembangan rencana tersebut, apa yang sudah direalisasikan, apa yang belum, kendalanya apa, dan seperti apa strategi pemerintah menghadapi kebutuhan air baku Pontianak ke depan.
Pada akhirnya, perdebatan “10 kali lipat”, “9 kali lipat”, maupun istilah “merampot” seharusnya tidak mengaburkan persoalan utamanya.
Yang dibutuhkan masyarakat adalah air baku yang cukup, aman, berkelanjutan, dan mampu menghadapi musim kemarau serta intrusi air asin.
Dan kini, publik menunggu: apakah rencana lama Waduk Penepat akan kembali dibuka, dievaluasi, dan diwujudkan dalam solusi baru untuk Kota Pontianak?
ADVIS LEMBAGA
Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H., Koordinator Lembaga TINDAK, menyarankan agar yang terhormat Bapak Sutarmidji dan yang terhormat Bapak Edi Kamtono untuk dapat bersinergis membangun Kota Pontianak agar Kota Pontianak menjadi ibu kota yang berklaster metropolitan sehingga memiliki daya tarik tersendiri.
“Dalam rangka kemajuan Kota Pontianak, sosok Bapak Sutarmidji dan sosok Bapak Edi Kamtono bukan pemimpin yang diragukan lagi membangun Kota Pontianak dan sudah terlihat secara nyata hasilnya. Namun bukan berarti harus saling adu argumen ketika kedua belah pihak berbeda dalam berpendapat sehingga akan menjadi bahan cibiran masyarakat,” kata Yayat lagi.
Dari perspektif pembangunan Kota Pontianak yang secara nyata sudah dapat dibuktikan oleh Bapak Sutarmidji dan Bapak Edi Kamtono, makanya Lembaga TINDAK sangatlah mengapresiasi kedua sosok yang kualitatif dan sosok yang dulunya saling bergandengan tangan membuktikan kepada masyarakat Kota Pontianak tentang hasil kinerjanya dalam mengelola APBD berbasis kepentingan masyarakat, sebut Yayat.
“Hasil atau profit PDAM Kota Pontianak adalah tolok ukur keberhasilan dari Bapak Sutarmidji dan Bapak Edi Kamtono yang jelas terlihat dari semakin meningkatnya suplai air ke rumah-rumah dan capaian target pengguna semakin besar. Tentulah hal ini terjadi karena kedua sosok pemimpin terbaik saat menjadi Wali Kota Pontianak,” support Yayat.
Fredy Legito
0 Komentar