KUBU RAYA — Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu atau solar bersubsidi bagi nelayan di Desa Tasik, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan.
Sorotan tersebut muncul setelah tim investigasi awak media pada Senin, 21 September 2026, menemukan adanya dugaan perbedaan antara mekanisme pembelian yang tercantum dalam Surat Rekomendasi dengan praktik pengambilan BBM yang terlihat di lapangan.
Dalam dokumen rekomendasi yang diperlihatkan kepada awak media, alat pembelian disebut menggunakan jerigen dan diperuntukkan bagi konsumen pengguna secara perorangan.
Namun, berdasarkan pemantauan di lapangan, BBM diduga dialirkan melalui pipa/paralon dari fasilitas pengisian menuju drum yang berada di sebuah kapal kelotok.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan penting: apakah mekanisme pengisian menggunakan pipa menuju drum tersebut memang tercantum atau diperbolehkan berdasarkan dokumen rekomendasi dan ketentuan penyaluran yang berlaku?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui pemeriksaan dokumen dan verifikasi langsung oleh instansi yang memiliki kewenangan.
PIPA MENUJU DRUM KAPAL JADI SOROTAN
Saat melakukan pemantauan, tim investigasi menemukan aktivitas pengisian BBM di SPBUN 6878303 Rasau Jaya.
Dalam dokumentasi yang diperoleh media, BBM tampak dialirkan melalui pipa/paralon dan kemudian masuk ke dalam drum yang berada di kapal kelotok.
Temuan tersebut kemudian dibandingkan dengan dokumen Surat Rekomendasi yang menyebut alat pembelian berupa jerigen.
Perbedaan antara dokumen dan praktik inilah yang menjadi titik utama sorotan.
Perlu ditegaskan, penggunaan drum atau pipa semata-mata belum dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadi pelanggaran. Yang perlu dipastikan adalah apakah metode tersebut memiliki dasar administrasi dan teknis yang sah serta sesuai dengan ketentuan penyaluran BBM subsidi.
BPH Migas dalam ketentuan Surat Rekomendasi mengatur bahwa dokumen tersebut sekurang-kurangnya memuat identitas penerima, sektor pengguna, jenis dan alokasi BBM, penyalur, alat pembelian berupa jerigen atau alat lain yang sesuai ketentuan, serta jangka waktu berlakunya rekomendasi.
BPH Migas juga menjelaskan bahwa pembelian BBM menggunakan alat bantu seperti jerigen diperkenankan bagi sektor pengguna yang berhak apabila telah memperoleh Surat Rekomendasi.
Karena itu, ketika di lapangan terlihat metode berbeda berupa pipa/paralon yang mengalirkan BBM langsung ke drum kapal, mekanisme tersebut layak diverifikasi.
MESIN DISPENSER DAN HARGA JUGA DIPERTANYAKAN
Selain mekanisme pengisian, awak media juga menemukan dispenser BBM yang disebut tidak menampilkan harga secara jelas.
Ketika dikonfirmasi mengenai kondisi dispenser tersebut, pihak pengawas SPBUN menjelaskan bahwa perangkat tersebut merupakan mesin lama.
“Ini mesin lama, Bang,” ujar pengawas kepada awak media.
Kondisi tersebut juga perlu dijelaskan oleh pengelola dan pihak terkait, khususnya mengenai bagaimana informasi harga, pencatatan volume dan transaksi BBM bersubsidi dipastikan tetap transparan serta dapat diverifikasi.
Sebab, pengawasan BBM subsidi tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya Surat Rekomendasi, tetapi juga menyangkut identitas konsumen, volume, alat pembelian, pencatatan transaksi dan kesesuaian penggunaan BBM.
BPH Migas sendiri menempatkan Surat Rekomendasi sebagai instrumen untuk mendukung penyaluran BBM subsidi secara tepat sasaran dan tepat volume.
PENGAMBILAN KOLEKTIF TIDAK OTOMATIS BERARTI PELANGGARAN
Dalam persoalan ini juga perlu dibedakan antara pengambilan secara kolektif dengan dugaan penyimpangan distribusi.
BPH Migas menjelaskan bahwa proses penerbitan Surat Rekomendasi maupun pembelian BBM dengan Surat Rekomendasi dapat dilakukan secara kolektif dengan membawa surat kuasa sesuai format yang ditentukan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa.
Artinya, fakta bahwa satu orang melakukan pengambilan BBM untuk beberapa nelayan belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran.
Yang harus diperiksa adalah apakah seluruh nelayan penerima memang tercantum secara resmi, apakah terdapat surat kuasa yang sah, apakah volume sesuai alokasi masing-masing, serta apakah metode pengambilan sesuai dokumen dan ketentuan.
BPH Migas juga menjelaskan bahwa untuk nelayan, satu NIK dapat digunakan untuk mendaftarkan lebih dari satu kapal dan Surat Rekomendasi diterbitkan untuk masing-masing kapal.
Dengan demikian, pemeriksaan harus melihat keseluruhan sistem, bukan hanya siapa yang secara fisik mengambil BBM.
PERTANYAAN UTAMA: JERIGEN ATAU DRUM?
Titik krusial dalam temuan ini adalah alat pembelian.
Jika Surat Rekomendasi secara jelas mencantumkan jerigen, sementara praktik di lapangan menunjukkan BBM dialirkan melalui pipa/paralon menuju drum, maka perlu dipastikan apakah drum tersebut termasuk alat yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan atau memiliki dasar administrasi lain yang sah.
Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab antara lain:
- Apakah drum tercantum atau diperbolehkan dalam mekanisme rekomendasi tersebut?
- Apakah pipa/paralon merupakan fasilitas resmi penyalur?
- Apakah metode pengisian tersebut mendapat persetujuan atau dasar administrasi yang sesuai?
- Siapa konsumen pengguna yang tercatat dalam transaksi?
- Apakah seluruh nelayan penerima tercantum dalam daftar?
- Apakah terdapat surat kuasa untuk pengambilan secara kolektif?
- Apakah volume yang diambil sesuai alokasi?
- Apakah transaksi dicatat berdasarkan identitas dan kuota masing-masing penerima?
- Apakah BBM benar-benar digunakan untuk kebutuhan melaut?
- Apakah terdapat mekanisme untuk memastikan BBM tidak dialihkan atau diperjualbelikan kembali?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah yang terjadi hanya persoalan teknis administrasi atau terdapat ketidaksesuaian yang perlu ditindaklanjuti.
MASA BERLAKU REKOMENDASI JUGA PERLU DIVERIFIKASI
Sorotan lain berkaitan dengan masa berlaku Surat Rekomendasi yang disebut mencapai satu bulan.
Masa berlaku tertentu tidak otomatis dapat disebut sebagai pelanggaran. Yang perlu dilihat adalah apakah jangka waktu tersebut sesuai dengan dokumen yang diterbitkan dan ketentuan yang berlaku.
Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025 memang mengatur bahwa jangka waktu pemberlakuan Surat Rekomendasi merupakan salah satu informasi yang harus tercantum dalam dokumen tersebut. Peraturan tersebut berstatus berlaku dan merupakan perubahan atas Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023.
Karena itu, pemeriksaan perlu mencocokkan masa berlaku rekomendasi dengan alokasi volume dan kebutuhan operasional nelayan.
PENGISIAN MALAM HARI JUGA PERLU DILIHAT DALAM KONTEKS ADMINISTRASI
Tim investigasi juga menemukan aktivitas pembelian atau pengisian BBM yang dilakukan pada malam hingga tengah malam.
Aktivitas pengisian pada malam hari, dengan sendirinya, belum dapat disebut sebagai pelanggaran.
Namun, waktu transaksi tetap relevan apabila terdapat persoalan mengenai jam operasional penyalur, pencatatan transaksi, volume, atau data elektronik penyaluran.
Karena itu, rekaman CCTV, log transaksi dan data penyalur dapat menjadi instrumen penting untuk mencocokkan waktu pengisian dengan identitas konsumen serta volume BBM yang tercatat.
IBRAHIM KLAIM PEMBELIAN SESUAI KETENTUAN
Sementara itu, Ibrahim, salah satu nelayan sekaligus penanggung jawab distribusi BBM tersebut, membantah adanya persoalan dalam pembelian.
Menurut Ibrahim, proses pengadaan BBM telah dilakukan sesuai ketentuan dan menggunakan Surat Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kubu Raya.
“Surat rekomendasi untuk membeli BBM tersebut kami urus di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kubu Raya sebanyak 10 ton,” kata Ibrahim, dikutip Senin, 21 September 2026.
Pernyataan tersebut perlu ditempatkan bersama dokumen pendukung, antara lain Surat Rekomendasi, daftar nelayan, alokasi masing-masing penerima dan catatan transaksi pada penyalur.
Dengan demikian, klaim tersebut dapat diuji secara administratif dan tidak hanya berdasarkan pernyataan lisan.
PENGELOLA SPBUN: SUDAH SESUAI SOP
Pengelola SPBUN 6878303 Rasau Jaya, Abdullah, juga menyatakan bahwa pembelian BBM oleh nelayan Desa Tasik dan Padang Tikar telah sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP).
“Sudah sesuai SOP dan ada surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam pemberitaan.
Namun, keberadaan Surat Rekomendasi saja belum menjawab seluruh pertanyaan apabila terdapat dugaan perbedaan antara dokumen dan praktik pengisian di lapangan.
Sebab, mekanisme rekomendasi mengatur sejumlah unsur sekaligus, termasuk identitas penerima, sektor pengguna, alokasi volume, penyalur, alat pembelian dan masa berlaku.
Karena itu, pernyataan “sesuai SOP” juga dapat diuji dengan membandingkan SOP, Surat Rekomendasi dan praktik aktual di lokasi.
DKP KUBU RAYA DIMINTA BERIKAN PENJELASAN
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya, Yoga Paksi Indriyatno, saat dikonfirmasi mengenai penggunaan drum, mekanisme pengisian melalui pipa/paralon serta masa berlaku Surat Rekomendasi yang disebut mencapai satu bulan, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan.
Konfirmasi dari DKP penting untuk memastikan apakah rekomendasi tersebut memang diterbitkan sesuai mekanisme yang berlaku, apakah pembelian secara kolektif telah dilengkapi surat kuasa, serta apakah alat pembelian dan mekanisme pengambilan sesuai dengan dokumen yang diterbitkan.
BPH Migas menyatakan penerbit Surat Rekomendasi memiliki kewenangan dan mekanisme pengawasan terhadap rekomendasi yang diterbitkan, sedangkan aplikasi XStar digunakan untuk mendukung ketepatan sasaran dan volume.
ASPEK HUKUM TIDAK BOLEH DISIMPULKAN HANYA DARI PIPA DAN DRUM
Secara hukum, dugaan penyalahgunaan BBM subsidi harus dibuktikan berdasarkan unsur perbuatan dan alat bukti yang tersedia.
Dengan demikian, keberadaan drum atau pipa/paralon semata-mata tidak cukup untuk menyatakan telah terjadi tindak pidana.
Pemeriksaan harus melihat apakah BBM tersebut digunakan sesuai peruntukan, apakah volume sesuai alokasi, apakah terdapat pengalihan atau penjualan kembali, apakah dokumen sesuai fakta, dan apakah terdapat perbuatan lain yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.
Apabila kemudian ditemukan bukti adanya pengalihan, penjualan kembali, penimbunan, manipulasi dokumen, atau bentuk penyalahgunaan BBM subsidi lainnya, maka aparat penegak hukum dapat melakukan pendalaman berdasarkan ketentuan yang berlaku.
DELAPAN HAL YANG PERLU DIVERIFIKASI
Atas temuan tersebut, BPH Migas, Pertamina, DKP Kubu Raya dan aparat penegak hukum dinilai perlu melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap mekanisme distribusi BBM subsidi bagi nelayan Desa Tasik dan Padang Tikar.
Pemeriksaan setidaknya meliputi:
1. Surat Rekomendasi
Memastikan penerima, NIK, jenis usaha, nama kapal, alokasi BBM, penyalur, alat pembelian dan masa berlaku.
2. Daftar Nelayan
Memastikan seluruh penerima yang disebut sebagai kelompok tercantum secara resmi.
3. Surat Kuasa
Memastikan pengambilan secara kolektif oleh Ibrahim memiliki dasar surat kuasa yang sah.
4. Alokasi 10 Ton
Memastikan volume tersebut sesuai perhitungan kebutuhan dan alokasi yang ditetapkan.
5. Alat Pembelian
Memastikan apakah drum yang digunakan sesuai dengan dokumen rekomendasi atau termasuk alat yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan.
6. Sistem Pencatatan Penyalur
Mencocokkan transaksi aktual dengan riwayat pembelian dan data elektronik penyalur.
7. CCTV dan Waktu Pengisian
Memeriksa rekaman CCTV untuk mencocokkan waktu, volume, kapal dan pihak yang mengambil BBM.
8. Tujuan Penggunaan
Memastikan BBM benar-benar digunakan untuk kebutuhan nelayan dan tidak dialihkan atau diperjualbelikan kembali.
PUBLIK MENUNGGU JAWABAN, BUKAN SEKADAR PERNYATAAN
Persoalan ini pada akhirnya dapat dijernihkan melalui pemeriksaan dokumen dan fakta lapangan.
Jika seluruh dokumen, transaksi, volume dan mekanisme pengisian ternyata sesuai ketentuan, maka hasil pemeriksaan tersebut perlu disampaikan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi prasangka.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara Surat Rekomendasi dengan praktik distribusi, atau terdapat indikasi penyalahgunaan BBM subsidi, maka persoalan tersebut layak ditindaklanjuti melalui pemeriksaan administratif maupun penegakan hukum sesuai kewenangan.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari DKP Kubu Raya, pengelola SPBUN, BPH Migas, Pertamina dan pihak terkait mengenai apakah mekanisme pengisian solar subsidi melalui pipa/paralon menuju drum kapal tersebut benar-benar memiliki dasar dan sesuai dengan Surat Rekomendasi serta ketentuan distribusi BBM subsidi yang berlaku.
Dugaan perlu dibuktikan. Bantahan juga perlu diuji dengan dokumen.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi DKP Kubu Raya, pengelola SPBUN 6878303 Rasau Jaya, Ibrahim, BPH Migas, Pertamina maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.
0 Komentar