JAKARTA, KALIMANTAN — Mengeringnya sejumlah sungai besar di Kalimantan di tengah musim kemarau 2026 kembali membuka perdebatan mengenai arah kebijakan energi, pengelolaan lingkungan, serta peran sektor keuangan dalam membiayai industri berbasis fosil.
Kondisi Sungai Kapuas dan Sungai Barito yang mengalami penyusutan debit bahkan di sejumlah lokasi disebut mengalami kekeringan menjadi perhatian serius. Sungai-sungai tersebut bukan hanya bagian dari ekosistem, tetapi juga memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat, transportasi, ekonomi, dan aktivitas sosial di berbagai wilayah Kalimantan.
Di tengah kondisi tersebut, Koalisi Bersihkan Bankmu mempertanyakan masih adanya pembiayaan perbankan terhadap perusahaan-perusahaan batu bara.
Koalisi menilai krisis iklim dan bencana ekologis tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pembangunan serta pola pembiayaan terhadap industri ekstraktif.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) sekaligus bagian dari Koalisi Bersihkan Bankmu, Bhima Yudhistira, mendesak penghentian pembiayaan terhadap industri batu bara dilakukan bersamaan dengan percepatan pemensiunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara.
“Tanpa percepatan pemensiunan PLTU batu bara dan disetopnya pembiayaan ke batu bara, maka krisis iklim hanya akan terus memburuk.”
Menurut Bhima, dampak krisis iklim tidak hanya menyangkut persoalan lingkungan. Ketika kondisi ekologis memburuk, masyarakat dan dunia usaha juga menghadapi konsekuensi ekonomi.
Ia menilai bencana ekologis yang terus berulang dapat meningkatkan biaya kesehatan, mengganggu aktivitas ekonomi, menekan produktivitas, hingga menciptakan risiko terhadap investasi dan aset yang selama ini bergantung pada industri batu bara.
Sungai Mengering, Batu Bara Tetap Bergerak
Kondisi Sungai Barito menjadi salah satu sorotan karena sungai tersebut memiliki fungsi strategis bagi masyarakat dan aktivitas ekonomi di Kalimantan.
Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai, menilai kondisi lingkungan di Kalimantan Tengah tidak dapat dilepaskan dari besarnya penguasaan ruang oleh berbagai konsesi, termasuk pertambangan batu bara.
Ia menyebut sekitar 60 persen dari 15,3 juta hektare wilayah Kalimantan Tengah berada dalam penguasaan konsesi.
Menurutnya, besarnya penguasaan ruang tersebut perlu menjadi perhatian karena daya dukung dan daya tampung lingkungan memiliki batas.
“Salah satu penanda yang paling parah adalah kondisi pendangkalan disertai kekeringan sejumlah sungai termasuk Sungai Barito yang selama ini menjadi salah satu jalur penting pengiriman hasil ekstraktivisme,” kata Janang.
Pernyataan tersebut memperlihatkan ironi yang perlu dikaji lebih jauh.
Di satu sisi, sungai mengalami tekanan ekologis dan debit air menyusut. Di sisi lain, sungai juga memiliki fungsi ekonomi dalam rantai distribusi hasil industri ekstraktif.
Pertanyaannya kemudian bukan sekadar berapa banyak batu bara yang masih bisa diproduksi, tetapi juga berapa besar daya dukung lingkungan yang masih tersisa untuk menopang aktivitas tersebut.
Rp7,2 Miliar Dolar Pembiayaan Batu Bara Dipertanyakan
Desakan terhadap perbankan semakin menguat setelah Laporan Bersihkan Bankmu mencatat adanya pembiayaan perbankan domestik kepada perusahaan batu bara.
Menurut laporan tersebut, sepanjang 2021–2024, total pinjaman perbankan domestik kepada perusahaan batu bara mencapai sekitar US$7,2 miliar.
Dari angka tersebut, sekitar US$5,6 miliar disebut disalurkan oleh bank-bank besar.
Koalisi menilai angka tersebut menunjukkan bahwa sektor keuangan masih memiliki peran besar dalam menopang industri batu bara.
Bagi Koalisi Bersihkan Bankmu, dana sebesar itu seharusnya mulai diarahkan kepada sektor energi yang lebih berkelanjutan, termasuk energi terbarukan.
Koalisi bahkan menyebut nilai pembiayaan tersebut setara dengan potensi pendanaan 19 proyek energi terbarukan di bawah kerja sama Just Energy Transition Partnership (JETP).
Jika angka tersebut benar, pertanyaan kebijakannya menjadi semakin besar:
Mengapa modal dalam jumlah sangat besar masih mengalir ke industri batu bara ketika kebutuhan transisi energi semakin mendesak?
Batu Bara Bukan Hanya Risiko Lingkungan, tetapi Risiko Keuangan
Perdebatan mengenai batu bara selama ini sering ditempatkan sebagai persoalan lingkungan.
Namun, Bhima mengingatkan bahwa industri batu bara juga menghadapi risiko ekonomi akibat perubahan iklim dan perubahan arah kebijakan energi.
Menurutnya, PLN dan lembaga keuangan yang membiayai industri batu bara juga menghadapi risiko apabila infrastruktur berbasis batu bara kehilangan nilai ekonominya.
Risiko tersebut dapat muncul dalam bentuk aset terbengkalai atau stranded assets, termasuk pembangkit listrik, kapal tongkang, fasilitas pengolahan, serta infrastruktur pendukung lainnya.
“Ketika risiko ini melonjak, krisis energi dan krisis keuangan tidak terhindarkan,” ujarnya.
Artinya, persoalan pembiayaan batu bara tidak lagi semata-mata mengenai apakah bank mendukung industri tertentu.
Lebih jauh, persoalannya adalah apakah lembaga keuangan telah memperhitungkan risiko lingkungan dan risiko transisi energi dalam keputusan pembiayaan jangka panjang.
Kerugian Ekonomi Batu Bara Disebut Bisa Mencapai Rp1.813 Triliun
Koalisi juga mengacu pada studi Toxic 20 yang memperkirakan kerugian ekonomi akibat pemanfaatan batu bara di pembangkit listrik mencapai sekitar Rp1.813 triliun.
Angka tersebut menjadi salah satu dasar argumentasi bahwa biaya batu bara tidak semestinya dihitung hanya dari harga produksi, nilai ekspor, penerimaan pajak, atau keuntungan perusahaan.
Ada biaya eksternal yang perlu diperhitungkan, mulai dari dampak kesehatan, pencemaran, kerusakan lingkungan, hingga risiko perubahan iklim.
Namun, angka tersebut tetap perlu dibaca sebagai hasil kajian/studi, bukan otomatis sebagai kerugian negara yang telah terbukti secara hukum.
Karena itu, diperlukan kajian yang transparan mengenai berapa besar manfaat ekonomi batu bara dan berapa besar biaya sosial serta ekologis yang harus ditanggung masyarakat.
Krisis Air Jangan Dianggap Sekadar Musim Kemarau
Mengeringnya sungai di Kalimantan tentu dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk curah hujan, fenomena iklim, kondisi daerah aliran sungai, perubahan tutupan lahan, sedimentasi, pengelolaan tata air, serta aktivitas manusia.
Karena itu, tidak tepat apabila setiap kekeringan sungai secara otomatis ditimpakan hanya kepada satu sektor industri.
Namun, kondisi tersebut juga tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa tanpa evaluasi.
Ketika sungai-sungai besar mengalami penyusutan debit, pemerintah perlu memastikan bagaimana kondisi daerah tangkapan air, tutupan hutan, kawasan konsesi, pertambangan, perkebunan, sedimentasi, serta penggunaan air di sepanjang wilayah aliran sungai.
Kekeringan harus dibaca sebagai alarm ekologis yang membutuhkan data, bukan sekadar perdebatan politik.
Bank Diminta Mengubah Arah Pembiayaan
Koalisi Bersihkan Bankmu mendesak pemerintah dan sektor perbankan mulai mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan batu bara.
Pembiayaan energi terbarukan dinilai harus mendapatkan ruang lebih besar.
Perubahan tersebut tidak berarti seluruh aktivitas ekonomi harus dihentikan secara tiba-tiba.
Transisi energi membutuhkan perencanaan, kepastian investasi, perlindungan pekerja, kesiapan teknologi, serta sumber energi alternatif yang memadai.
Namun, arah kebijakan pembiayaan harus mulai berubah.
Bank tidak cukup hanya menghitung apakah sebuah proyek mampu membayar pinjaman.
Bank juga perlu mempertimbangkan:
- risiko lingkungan;
- risiko perubahan iklim;
- risiko stranded assets;
- perubahan kebijakan energi;
- risiko sosial;
- keberlanjutan proyek;
- serta dampak jangka panjang terhadap masyarakat.
Publik Berhak Tahu: Uang Bank Mengalir ke Mana?
Persoalan pembiayaan batu bara pada akhirnya menyangkut transparansi.
Masyarakat perlu mengetahui sejauh mana bank-bank nasional masih memberikan pembiayaan kepada industri batu bara.
Berapa nilai pembiayaannya?
Siapa penerimanya?
Untuk kegiatan apa?
Berapa jangka waktunya?
Bagaimana penilaian risiko lingkungannya?
Dan apakah pembiayaan tersebut telah memperhitungkan target transisi energi Indonesia?
Pertanyaan tersebut penting karena uang yang berputar di sektor perbankan memiliki konsekuensi terhadap arah pembangunan.
Jika modal terus mengalir ke industri fosil, maka transisi energi akan semakin sulit.
Sebaliknya, apabila pembiayaan mulai diarahkan ke energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi rendah emisi, serta teknologi bersih, sektor keuangan dapat menjadi salah satu mesin perubahan.
Sungai Kapuas dan Barito Jangan Hanya Jadi Foto Kemarau
Mengeringnya Sungai Kapuas dan Sungai Barito seharusnya tidak berhenti sebagai berita musiman.
Pemerintah perlu menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam di Kalimantan.
Industri batu bara tentu memiliki kontribusi terhadap perekonomian dan menyerap tenaga kerja. Karena itu, kebijakan transisi juga harus memperhitungkan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut.
Tetapi kepentingan ekonomi tidak boleh membuat persoalan daya dukung lingkungan diabaikan.
Sungai yang sehat adalah infrastruktur kehidupan.
Ketika sungai terganggu, yang terdampak bukan hanya ikan dan ekosistem, tetapi juga masyarakat, petani, nelayan, transportasi, perdagangan, hingga ketersediaan air.
Jangan sampai keuntungan dihitung hari ini, sementara biaya kerusakan lingkungan dibayar masyarakat bertahun-tahun kemudian.
Awak Media: Jangan Hanya Tanya Siapa yang Membiayai, Tanya Juga Apa Risikonya
Perdebatan mengenai pembiayaan batu bara harus ditempatkan secara objektif.
Tidak setiap pembiayaan kepada perusahaan batu bara berarti pelanggaran hukum. Tidak pula setiap kekeringan sungai dapat langsung dijadikan bukti bahwa industri tertentu menjadi penyebab tunggal.
Namun, ketika data pembiayaan bernilai miliaran dolar AS bertemu dengan meningkatnya risiko iklim dan tekanan ekologis, pemerintah, perbankan, industri, serta masyarakat sipil memiliki alasan kuat untuk melakukan evaluasi.
Pertanyaannya bukan sekadar:
“Apakah bank boleh membiayai batu bara?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
“Apakah pembiayaan tersebut masih masuk akal secara ekonomi, ekologis, dan finansial ketika risiko perubahan iklim semakin besar?”
Dan ketika sungai-sungai besar Kalimantan mulai kehilangan airnya, pertanyaan itu seharusnya tidak lagi dianggap sebagai isu lingkungan semata.
Ini sudah menyentuh masa depan ekonomi Kalimantan.
Sungai Kapuas dan Barito tidak bisa dicetak ulang. Begitu pula daya dukung alam.
Catatan redaksi: angka pembiayaan, estimasi kerugian ekonomi, luas konsesi, serta berbagai pernyataan dalam tulisan ini merujuk pada informasi dan kajian yang disebutkan dalam bahan sumber. Hubungan sebab-akibat antara aktivitas batu bara dan kondisi kekeringan sungai memerlukan pembuktian ilmiah dan data ekologis yang memadai.
0 Komentar