KUBU RAYA — Bupati Kubu Raya Sujiwo menegaskan pentingnya peran media sebagai kontrol sosial dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurut Sujiwo, pemberitaan media yang mengkritisi kinerja pemerintah tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman. Sebaliknya, informasi yang disampaikan media dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sujiwo menyusul pemberitaan mengenai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Rasau Jaya yang beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik.
Polemik tersebut mencuat setelah adanya pemberitaan mengenai penyaluran BBM bersubsidi kepada nelayan, termasuk sorotan terhadap penggunaan paralon, drum, serta aktivitas penyaluran BBM pada malam hari.
Pertamina kemudian memberikan sanksi penghentian sementara terhadap penyaluran sebelum menyatakan layanan dapat kembali berjalan setelah dilakukan perbaikan terhadap aspek yang dinilai belum sesuai.
Di tengah polemik tersebut, Sujiwo justru menyampaikan apresiasi kepada media yang telah menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Terima kasih kepada media atas informasi yang selalu diberikan. Media atau jurnalis merupakan kontrol sosial,” ujar Sujiwo.
Jangan Alergi terhadap Pemberitaan
Sujiwo meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tidak bersikap alergi terhadap pemberitaan media, termasuk ketika pemberitaan tersebut berisi kritik terhadap pemerintah maupun menyoroti persoalan yang terjadi di lapangan.
Menurutnya, selama jajaran pemerintah bekerja berdasarkan aturan, kritik media tidak perlu dihadapi secara defensif.
“Jangan alergi terhadap pemberitaan media. Selama bekerja sesuai aturan, mau diberitakan setiap hari tidak apa-apa. Kita bisa gunakan hak jawab,” tegasnya.
Bagi Sujiwo, hak jawab merupakan ruang yang dapat digunakan pemerintah apabila terdapat informasi dalam pemberitaan yang dinilai kurang tepat, tidak lengkap, atau membutuhkan penjelasan tambahan.
Dengan demikian, perbedaan informasi antara pemerintah, media dan masyarakat dapat diselesaikan melalui mekanisme klarifikasi dan penyampaian data.
Polemik SPBUN Tetap Perlu Dijelaskan
Dalam persoalan SPBUN Rasau Jaya, Sujiwo sebelumnya menilai dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan fasilitas tetap perlu diperiksa dan dijelaskan kepada publik.
Namun, pada saat yang sama, pemerintah daerah juga harus memperhatikan kebutuhan nelayan terhadap BBM sebagai bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah daerah kemudian ikut memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut, terutama agar penghentian sementara penyaluran tidak menimbulkan dampak yang lebih luas bagi nelayan.
Sementara itu, Pertamina menjelaskan bahwa temuan yang menjadi dasar pemberian sanksi berkaitan dengan fasilitas dan proses operasional SPBUN.
Pertamina juga menyatakan penyaluran BBM kepada nelayan mengacu pada surat rekomendasi, sementara fasilitas yang dinilai belum memenuhi standar perlu dilakukan perbaikan.
Kritik sebagai Bahan Evaluasi
Sujiwo menilai perbedaan informasi maupun kritik yang muncul melalui pemberitaan merupakan bagian dari dinamika penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, pemerintah tidak harus selalu sepakat dengan seluruh pemberitaan. Namun, apabila terdapat informasi yang dianggap tidak sesuai, pemerintah memiliki ruang untuk memberikan penjelasan maupun menggunakan hak jawab.
“Yang penting kita bekerja sesuai aturan. Kalau ada pemberitaan yang perlu diluruskan, kita bisa memberikan penjelasan dan menggunakan hak jawab,” ujarnya.
Ia pun meminta seluruh perangkat daerah dan jajaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tetap fokus menjalankan tugas sesuai ketentuan, terbuka terhadap kritik, serta tidak mengambil sikap defensif terhadap media.
Bagi Sujiwo, hubungan yang sehat antara pemerintah dan media diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang memadai. Kritik, klarifikasi, maupun hak jawab dapat menjadi bagian dari proses untuk memastikan persoalan di lapangan mendapat perhatian dan penyelesaian.
Dalam konteks tersebut, media tetap menjalankan fungsi kontrol sosial, sementara pemerintah memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi apabila terdapat informasi yang perlu diluruskan.
(Tim Liputan)
0 Komentar