Pengisian Bukan ke Tangki Kendaraan Jadi Sorotan, Pertamina dan BPH Migas Diminta Cek Transaksi serta CCTV
BENGKAYANG, KALBAR — Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) langsung ke jerigen dan sejumlah wadah penampung berukuran besar di SPBU PT Imanuel Jaya Nomor Registrasi 6479120, Jalan Basuki Rahmat/Jalan BRC, kawasan Simpang Tiga, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, menjadi sorotan masyarakat.
Aktivitas tersebut disebut terlihat pada Sabtu (19/9/2026). Sejumlah wadah penampung tampak berada di sekitar area pengisian ketika antrean kendaraan juga terlihat memadati SPBU.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai mekanisme pengisian BBM ke wadah di luar tangki kendaraan, terutama apabila BBM yang diambil merupakan BBM subsidi atau dalam jumlah besar.
Masyarakat mempertanyakan apakah setiap transaksi tersebut telah memenuhi persyaratan dan prosedur penyaluran yang berlaku.
BUKAN SEKADAR SOAL JERIGEN
Pengisian BBM menggunakan jerigen tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai pelanggaran, karena terdapat kondisi tertentu yang memang memungkinkan penyaluran kepada pengguna tertentu berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Namun, yang menjadi persoalan adalah jenis BBM, volume pembelian, identitas konsumen, dasar pembelian, penggunaan BBM, serta mekanisme pencatatannya.
BPH Migas dalam pengawasan SPBU memang memasukkan aspek penyaluran BBM subsidi dengan jerigen tanpa Surat Rekomendasi serta penyaluran yang tidak wajar sebagai bagian dari objek pengawasan.
Karena itu, aktivitas pengisian ke sejumlah wadah besar di SPBU Jalan BRC tersebut dinilai layak mendapatkan klarifikasi dan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi transaksi yang tidak sesuai ketentuan.
PENGAWASAN SPBU JADI PERTANYAAN
Masyarakat juga mempertanyakan bagaimana pengawasan terhadap aktivitas tersebut dilakukan oleh pengelola SPBU.
Apalagi, di tengah antrean kendaraan yang membutuhkan BBM, pengisian dalam jumlah besar ke wadah penampung menimbulkan kekhawatiran mengenai pemerataan pelayanan dan ketersediaan BBM bagi konsumen umum.
Pertanyaan publik antara lain:
BBM jenis apa yang diisi ke wadah tersebut?
Berapa volume BBM dalam setiap transaksi?
Siapa penerima BBM tersebut?
Apakah pembelian menggunakan QR Code atau Surat Rekomendasi apabila memang dipersyaratkan?
Untuk kepentingan apa BBM tersebut dibeli?
Apakah seluruh transaksi tercatat dalam sistem?
Dan yang tidak kalah penting:
Apakah aktivitas tersebut sesuai dengan prosedur keselamatan dan tata kelola SPBU?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban dari pihak yang memiliki kewenangan, bukan sekadar asumsi masyarakat.
BPH MIGAS PERKUAT PENGAWASAN
BPH Migas pada 2026 menegaskan bahwa pengawasan penyaluran BBM subsidi terus diperkuat mulai dari terminal hingga SPBU. Sistem digitalisasi, termasuk QR Code, digunakan untuk membantu memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume.
BPH Migas juga menyebut pernah menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan pemeriksaan terhadap transaksi, data penjualan dan rekaman CCTV SPBU.
Dengan mekanisme pengawasan tersebut, masyarakat berharap aktivitas yang terlihat di SPBU Jalan BRC juga dapat diperiksa apabila terdapat laporan atau indikasi transaksi yang tidak wajar.
PERTAMINA DAN APH DIMINTA TIDAK HANYA MENUNGGU VIRAL
Warga berharap pihak Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Dinas Perdagangan serta kepolisian dapat melakukan pengecekan secara objektif.
Pemeriksaan tidak harus langsung berujung pada kesimpulan adanya pelanggaran. Namun, jika memang seluruh transaksi sesuai ketentuan, hasil pemeriksaan tersebut juga dapat memberikan kepastian kepada masyarakat.
Sebaliknya, apabila ditemukan transaksi yang tidak sesuai ketentuan, masyarakat meminta agar dilakukan tindakan sesuai regulasi.
Terlebih BPH Migas pada 2026 juga telah melakukan pembinaan bahkan penghentian sementara penyaluran pada salah satu SPBU setelah ditemukan penyalahgunaan BBM subsidi berdasarkan hasil verifikasi pengawasan.
Artinya, pengawasan terhadap penyaluran BBM di tingkat SPBU bukan persoalan administratif semata, tetapi berkaitan dengan ketepatan sasaran subsidi dan kepentingan masyarakat luas.
CEK CCTV, DATA TRANSAKSI DAN IDENTITAS PEMBELI
Untuk menghindari kesimpangsiuran, pemeriksaan dapat dilakukan secara objektif dengan mencocokkan kondisi lapangan dengan data administrasi.
Jika diperlukan, pihak berwenang dapat memeriksa:
- Rekaman CCTV pada waktu kejadian;
- Data transaksi pada 19 September 2026;
- Jenis dan volume BBM yang dibeli;
- Identitas konsumen;
- Penggunaan QR Code;
- Surat rekomendasi apabila dipersyaratkan;
- Data penjualan dan pencatatan SPBU;
- Serta mekanisme keselamatan saat pengisian ke wadah.
Dengan cara tersebut, persoalan tidak berhenti pada foto atau video yang beredar, tetapi dapat diuji berdasarkan data.
PUBLIK MENUNGGU KLARIFIKASI
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pengelola SPBU PT Imanuel Jaya, Pertamina Patra Niaga, maupun instansi terkait mengenai aktivitas pengisian BBM ke jerigen dan wadah penampung tersebut.
Masyarakat berharap klarifikasi diberikan secara terbuka agar tidak muncul berbagai spekulasi.
Yang menjadi kepentingan utama bukan sekadar siapa yang mengisi BBM ke wadah, tetapi apakah proses pembelian, volume, peruntukan, pencatatan dan keselamatan pengisian telah sesuai ketentuan.
Jika seluruh prosedur telah dipenuhi, tentu hal tersebut dapat dijelaskan kepada publik.
Namun apabila ditemukan penyimpangan, masyarakat meminta agar dilakukan penindakan sesuai aturan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pengelola SPBU PT Imanuel Jaya, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkayang, maupun pihak lain yang berkepentingan dalam pemberitaan ini.
0 Komentar