KUBU RAYA — Dugaan aktivitas usaha penggergajian kayu atau somel mini tanpa kejelasan kelengkapan perizinan kembali menjadi perhatian masyarakat di wilayah Desa Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Sorotan publik tidak semata-mata tertuju pada keberadaan aktivitas pengolahan kayu tersebut, tetapi juga menyangkut kejelasan legalitas usaha serta dokumen yang membuktikan asal-usul dan keabsahan kayu yang diolah maupun diperjualbelikan.
Informasi mengenai aktivitas tersebut diterima tim media dari warga setempat. Seorang warga berinisial Y menyebut sebuah toko bangunan yang disebut milik seseorang berinisial Sani telah cukup lama menjalankan aktivitas perdagangan bahan bangunan. Selain itu, menurut warga, terdapat pula kegiatan penggergajian atau somel mini yang mengolah kayu, termasuk jenis belian/ulin.
“Sudah lama beroperasi dan ada juga aktivitas penggergajian kayu,” ujar Y.
Atas informasi tersebut, tim investigasi media mendatangi lokasi usaha pada Senin, 7 September 2026, untuk memperoleh penjelasan langsung sekaligus memberikan kesempatan kepada pihak yang disebut dalam informasi untuk memberikan klarifikasi.
Pemilik Akui Kayu Didatangkan dari Ketapang
Saat ditemui di lokasi, Sani membenarkan adanya aktivitas pengolahan kayu. Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya kayu yang dikerjakan dalam jumlah cukup banyak didatangkan dari wilayah Ketapang.
“Dahulu kami mengerjakan dan menggesek kayu banyak dari Ketapang. Tapi sekarang kami hanya mengolah Senin dan Kamis,” kata Sani.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi salah satu poin yang perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama berkaitan dengan rantai pasok bahan baku kayu.
Tim selanjutnya meminta penjelasan mengenai legalitas usaha penggergajian, dokumen perizinan, serta dokumen yang dapat menerangkan asal-usul kayu belian/ulin yang berada di lokasi dan diperjualbelikan kepada masyarakat.
Namun, berdasarkan hasil konfirmasi di lapangan, pihak usaha tersebut disebut belum memberikan penjelasan secara rinci mengenai dokumen perizinan maupun dokumen yang membuktikan legalitas kayu yang menjadi bahan baku.
Kondisi tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana. Namun, keadaan itu cukup menjadi alasan bagi instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan administratif maupun teknis apabila diperlukan.
Bukan Sekadar Tanya Izin, Asal Kayu Juga Harus Terang
Persoalan utama dalam aktivitas pengolahan kayu bukan hanya apakah sebuah tempat usaha memiliki izin atau tidak.
Yang tidak kalah penting adalah dari mana bahan baku kayu diperoleh, siapa pemasoknya, bagaimana kayu tersebut diperoleh, serta apakah setiap pergerakan dan peredarannya didukung dokumen yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.
Terlebih apabila kayu yang diperdagangkan merupakan jenis kayu bernilai ekonomi tinggi seperti belian atau ulin.
Karena itu, publik berhak mendapatkan kepastian: apakah kayu yang masuk ke lokasi tersebut berasal dari sumber yang sah dan dapat dibuktikan secara administratif?
Pertanyaan berikutnya adalah apakah kegiatan penggergajian, pengolahan, penyimpanan, dan perdagangan kayu tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan perizinan berusaha yang berlaku.
Ketentuan Kehutanan Perlu Menjadi Acuan
Dalam perspektif hukum kehutanan, persoalan legalitas hasil hutan kayu tidak dapat dilepaskan dari aturan mengenai pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah mengalami perubahan antara lain melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, mengatur sejumlah larangan terkait penguasaan, pengangkutan, pembelian, pemasaran, maupun pengolahan hasil hutan kayu yang berasal dari kegiatan yang tidak sah.
Ketentuan tersebut pada prinsipnya menempatkan legalitas asal-usul kayu sebagai salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam rantai perdagangan dan pengolahan hasil hutan.
Ketentuan pidana juga dapat diterapkan apabila melalui pemeriksaan dan pembuktian ditemukan unsur-unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Selain itu, apabila kemudian berdasarkan pemeriksaan resmi ditemukan kayu yang berasal dari kawasan hutan dan diperoleh melalui kegiatan yang tidak sah, ketentuan lain dalam UU tersebut dapat menjadi dasar penegakan hukum sesuai unsur perbuatan dan alat bukti yang ditemukan.
Sementara itu, dari aspek penyelenggaraan kehutanan, PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui PP Nomor 8 Tahun 2026, juga mengatur berbagai aspek pemanfaatan hasil hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan serta perizinan berusaha di sektor kehutanan.
Artinya, persoalan ini membutuhkan pemeriksaan yang komprehensif, bukan sekadar melihat ada atau tidaknya mesin penggergajian di lokasi.
Instansi Diminta Jangan Hanya Periksa Bangunan, Telusuri Rantai Pasok
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan instansi berwenang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian.
Pemeriksaan idealnya tidak berhenti pada keberadaan tempat usaha, melainkan juga menelusuri asal bahan baku hingga proses pengolahan dan pemasaran kayu.
Dokumen yang perlu diverifikasi antara lain legalitas badan usaha, NIB, kesesuaian kegiatan usaha, dokumen pengadaan bahan baku, dokumen angkutan hasil hutan, serta dokumen lain yang diwajibkan sesuai jenis dan asal kayu.
Apabila kayu berasal dari luar daerah, termasuk dari Ketapang sebagaimana disebutkan dalam keterangan Sani, maka sumber pasok tersebut juga penting ditelusuri.
Dari siapa kayu dibeli? Dari lokasi mana kayu berasal? Siapa pemasoknya? Dokumen apa yang menyertai pengiriman? Dan apakah kayu tersebut masuk melalui jalur distribusi yang sah?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting untuk memastikan tidak terjadi peredaran hasil hutan ilegal yang kemudian masuk ke pasar masyarakat melalui usaha pengolahan kayu.
Jika Legal, Tunjukkan Kepastian; Jika Bermasalah, Tindak Sesuai Aturan
Warga menegaskan bahwa masyarakat tidak bermaksud menghakimi pelaku usaha.
Yang mereka inginkan adalah kepastian hukum dan transparansi.
“Kalau memang ada pelanggaran, kami berharap ditindak sesuai aturan. Kalau legal, tentu harus dijelaskan legalitasnya kepada masyarakat,” harap warga.
Dengan demikian, terdapat dua kemungkinan yang sama-sama harus dihormati.
Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh perizinan usaha lengkap, bahan baku berasal dari sumber legal, serta seluruh dokumen kayu sesuai ketentuan, maka persoalan tersebut dapat dijelaskan secara terbuka sehingga tidak berkembang menjadi tudingan tanpa dasar.
Namun apabila pemeriksaan resmi justru menemukan adanya dokumen yang tidak lengkap, ketidaksesuaian kegiatan usaha, atau bahkan kayu yang tidak dapat dibuktikan legalitas asal-usulnya, maka aparat dan instansi berwenang perlu mengambil langkah sesuai ketentuan hukum.
Pemkab Kubu Raya dan Aparat Diminta Turun
Masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dinas teknis terkait, instansi kehutanan yang berwenang, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta aparat penegak hukum melakukan verifikasi apabila diperlukan.
Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa aktivitas perdagangan dan pengolahan kayu di wilayah Rasau Jaya tidak menjadi celah bagi masuknya hasil hutan yang tidak sah ke dalam rantai perdagangan.
Pengawasan juga diperlukan untuk memberikan perlindungan yang sama kepada pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara legal. Jangan sampai usaha yang patuh terhadap aturan justru kalah bersaing dengan usaha yang diduga mengabaikan kewajiban perizinan maupun legalitas bahan baku.
Karena itu, pengawasan bukan berarti mengkriminalisasi pelaku usaha, melainkan memastikan seluruh aktivitas ekonomi berjalan dalam koridor hukum yang sama.
Menunggu Verifikasi Resmi
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan mengenai ketidaklengkapan legalitas usaha maupun persoalan asal-usul kayu tersebut masih memerlukan verifikasi dan pemeriksaan resmi dari instansi yang memiliki kewenangan.
Tim media juga belum menyimpulkan adanya tindak pidana dalam aktivitas tersebut.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan upaya memperoleh penjelasan atas informasi yang berkembang di masyarakat.
Apabila seluruh dokumen ternyata lengkap dan sah, maka klarifikasi tersebut akan menjadi bagian penting dalam pemberitaan lanjutan.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat berharap proses penegakan aturan dilakukan secara profesional, objektif, dan tidak tebang pilih.
Sebab yang perlu dijawab bukan sekadar “ada somel atau tidak”, tetapi apakah seluruh aktivitas pengolahan kayu tersebut memiliki legalitas yang jelas dan apakah setiap batang kayu yang masuk ke lokasi benar-benar dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya.
Sumber: Warga / Tim Liputan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Sani maupun pihak terkait lainnya sesuai prinsip keberimbangan dan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
0 Komentar