SURABAYA — Persoalan antara Reva Oktaviari dengan dr. A. Riza Zainudin memasuki babak baru. Kantor Hukum Optimus Law, selaku kuasa hukum Reva, kembali melayangkan Somasi/Teguran Kedua sekaligus Tanggapan atas Jawaban Somasi setelah jawaban atas somasi pertama dinilai belum menjawab secara substantif sejumlah persoalan yang dipersoalkan kliennya.
Perkara tersebut menjadi perhatian karena persoalan yang diperdebatkan bukan hanya mengenai hasil tindakan medis yang dialami Reva, tetapi juga menyentuh aspek legalitas tempat tindakan medis, kewenangan dokter berdasarkan Surat Izin Praktik (SIP), standar profesi, standar pelayanan, rekam medis, informed consent, keselamatan pasien, hingga dugaan hubungan kausal antara tindakan medis dengan kondisi yang dialami pasien.
Pengamat hukum pidana Dr. Didi Sungkono, S.H., M.H., ketika dimintai tanggapan mengenai kemungkinan aspek pidana dalam perkara dugaan malapraktik medis, menegaskan bahwa tindakan medis tidak berada di luar jangkauan hukum.
“Kalau benar terjadi malapraktik dalam operasi, tentunya sangat bisa dipidanakan. Negara ini negara hukum, semua ada aturan hukumnya. Jelas dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang sudah diperbarui menjadi UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” tutur Didi Sungkono.
Namun, menurutnya, kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap tindakan medis, kewenangan tenaga medis, standar profesi, standar pelayanan, bukti medis, serta unsur hukum yang relevan.
Bukan Sekadar Hasil Operasi
Dalam somasi kedua tersebut, kuasa hukum Reva menegaskan bahwa persoalan yang mereka ajukan bukan sekadar apakah hasil operasi sesuai harapan pasien atau tidak.
Menurut pihak Reva, terdapat sejumlah pertanyaan yang harus dijawab secara objektif, antara lain mengenai di mana tindakan medis dilakukan, berdasarkan SIP yang mana tindakan tersebut dilakukan, apakah lokasi tersebut memenuhi persyaratan hukum, serta apakah tindakan operasi dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar pelayanan yang berlaku.
Pertanyaan tersebut dinilai penting karena legalitas seorang dokter untuk melakukan praktik tidak secara otomatis berarti setiap tindakan medis dapat dilakukan di setiap tempat.
Dengan kata lain, persoalan yang ingin diklarifikasi bukan hanya “siapa dokternya”, tetapi juga “di mana tindakan dilakukan, dengan kewenangan apa, menggunakan fasilitas seperti apa, dan berdasarkan standar apa.”
Rangkaian Tindakan Medis Dipersoalkan
Dalam surat somasi disebutkan adanya rangkaian tindakan medis terhadap Reva.
Jawaban sebelumnya disebut telah mengakui adanya tindakan operasi sekitar Maret 2024, tindakan pelepasan pada Juli 2024, operasi kembali sekitar Oktober 2024, hingga tindakan pelepasan pada Februari 2025.
Selain itu, disebut pula adanya pembayaran sebesar Rp15 juta untuk operasi pertama dan Rp23 juta untuk operasi kedua.
Pihak dokter juga diklaim pernah menyatakan telah memberikan Rp50 juta untuk tindakan pelepasan pada fasilitas kesehatan atau dokter lain.
Namun, menurut kuasa hukum Reva, justru rangkaian informasi tersebut membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Mereka mempertanyakan dasar tindakan, lokasi tindakan, dokumen medis, dasar pembayaran, serta hubungan antara tindakan medis satu dengan tindakan medis berikutnya.
Dugaan Operasi di Hotel Jadi Sorotan
Salah satu persoalan yang paling menjadi perhatian dalam somasi kedua adalah informasi mengenai dugaan adanya tindakan operasi yang dilakukan di sebuah hotel.
Apabila informasi tersebut benar, pihak Reva meminta penjelasan secara terbuka mengenai nama dan alamat lokasi, status tempat tersebut, dasar perizinannya, serta dasar hukum dan profesional yang digunakan untuk melakukan tindakan operasi di lokasi tersebut.
Pertanyaan lainnya menyangkut fasilitas medis yang tersedia.
Siapa yang bertanggung jawab terhadap fasilitas?
Bagaimana standar sterilisasi diterapkan?
Bagaimana ketersediaan obat dan alat medis?
Bagaimana penanganan apabila terjadi komplikasi?
Dan bagaimana keselamatan pasien dijamin apabila tindakan operasi memang dilakukan di tempat yang bukan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana lazimnya?
Seluruh pertanyaan tersebut masih merupakan bagian dari persoalan yang diminta untuk diklarifikasi oleh pihak Reva dan belum dapat dianggap sebagai fakta yang telah terbukti.
STR dan SIP Tidak Otomatis Menjawab Semua Persoalan
Optimus Law juga menyoroti penggunaan Surat Tanda Registrasi (STR) dan SIP sebagai dasar kewenangan dokter.
Menurut kuasa hukum Reva, kepemilikan STR dan SIP tidak serta-merta menjawab seluruh persoalan apabila yang dipersoalkan adalah tindakan operasi pada lokasi tertentu.
Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah SIP tersebut memberikan dasar kewenangan untuk melakukan tindakan yang dipersoalkan pada lokasi tempat tindakan tersebut faktanya dilakukan.
Dengan demikian, legalitas tenaga medis dan legalitas tempat pelayanan merupakan dua aspek yang perlu diperiksa secara terpisah.
Informed Consent Bukan Persetujuan Mengabaikan Standar Medis
Somasi kedua juga menanggapi argumentasi mengenai informed consent.
Pihak Reva menilai persetujuan pasien memang merupakan bagian penting dalam pelayanan medis.
Namun, menurut mereka, informed consent tidak dapat ditafsirkan sebagai persetujuan pasien untuk mengesampingkan ketentuan mengenai kompetensi tenaga medis, kewenangan praktik, standar profesi, standar pelayanan, keselamatan pasien, maupun persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan.
Karena itu, keberadaan informed consent dinilai belum dengan sendirinya menjawab seluruh persoalan yang dipersoalkan dalam somasi.
Persoalan mengenai apakah pasien telah diberikan informasi yang memadai dan memberikan persetujuan secara sah merupakan satu hal, sementara persoalan mengenai apakah tindakan tersebut dilakukan sesuai standar dan kewenangan merupakan persoalan lainnya.
Dalil Benturan Telepon Genggam Diminta Dibuktikan Secara Medis
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah pernyataan pihak dokter yang disebut mengaitkan kondisi hidung Reva dengan benturan telepon genggam serta aktivitas yang disebut “Eskimo Kiss/Nose Rub.”
Kuasa hukum Reva meminta agar dalil tersebut tidak berhenti sebagai pernyataan, tetapi dapat dibuktikan melalui dokumen dan pemeriksaan medis.
Pihak Reva meminta penjelasan berupa rekam medis, hasil pemeriksaan, diagnosis, pemeriksaan penunjang, pendapat medis mengenai hubungan kausal, serta bukti medis yang dapat menjelaskan apakah kondisi tersebut benar berkaitan dengan peristiwa yang disebutkan.
Dalam konstruksi hukum, persoalan ini menjadi penting karena harus dibedakan antara adanya tindakan medis, kepatuhan terhadap standar medis, dan hubungan sebab-akibat antara tindakan dengan kondisi atau kerugian pasien.
Ketiganya membutuhkan pembuktian yang tidak dapat semata-mata disimpulkan berdasarkan pernyataan salah satu pihak.
Bantahan soal Rp50 Juta
Persoalan pembayaran Rp50 juta juga menjadi bagian yang dipersoalkan.
Reva melalui kuasa hukumnya secara tegas disebut membantah pernah menerima uang sebesar Rp50 juta sebagaimana tercantum dalam jawaban somasi sebelumnya.
Karena terdapat bantahan, pihak Reva meminta bukti konkret apabila pembayaran tersebut memang pernah dilakukan.
Bukti yang diminta antara lain tanggal pembayaran, metode pembayaran, bukti transfer, identitas rekening, kuitansi apabila pembayaran dilakukan secara tunai, identitas pihak yang menyerahkan dan menerima, saksi, serta dasar pemberian uang tersebut.
Kuasa hukum juga mempertanyakan penggunaan istilah “karena merasa kasihan” sekaligus “kompensasi”.
Apabila disebut sebagai kompensasi, menurut pihak Reva harus jelas kompensasi tersebut diberikan untuk peristiwa atau kerugian apa.
Sebaliknya, apabila disebut sebagai pemberian atas dasar belas kasihan, perlu dijelaskan mengapa pemberian tersebut kemudian dikaitkan dengan biaya tindakan pelepasan yang dilakukan setelah rangkaian operasi.
Pernyataan soal “Lelaki Hidung Belang” Dipersoalkan
Somasi kedua juga menyoroti pernyataan dalam jawaban sebelumnya yang disebut mengaitkan klien mereka dengan kalimat “diduga keburu menjual diri kepada lelaki hidung belang.”
Optimus Law menilai pernyataan tersebut tidak memiliki relevansi langsung dengan pembuktian mengenai kompetensi dokter, legalitas tempat operasi, standar profesi, standar pelayanan, rekam medis, maupun hubungan kausal medis.
Selain dianggap tidak relevan dengan substansi medis, pihak kuasa hukum menilai pernyataan tersebut menyentuh kehormatan dan martabat pribadi klien.
Karena itu, Optimus Law menyatakan mempertimbangkan langkah hukum tersendiri terhadap pernyataan tersebut.
Tujuh Dokumen dan Penjelasan Diminta
Melalui somasi kedua, pihak Reva memberikan waktu empat hari kalender sejak surat diterima untuk memberikan jawaban dan dokumen.
Sedikitnya terdapat tujuh hal yang diminta untuk dijelaskan dan/atau diberikan, yakni:
- Tempat masing-masing tindakan operasi dilakukan;
- Salinan SIP beserta alamat praktik yang berkaitan dengan tindakan medis tersebut;
- Dasar hukum apabila tindakan operasi benar dilakukan di hotel;
- Rekam medis pasien;
- Seluruh dokumen informed consent;
- Bukti medis mengenai dalil benturan telepon genggam/Nose Rub;
- Bukti pembayaran Rp50 juta yang disebut dalam jawaban somasi sebelumnya.
Pihak Reva menilai dokumen tersebut penting agar persoalan tidak hanya berkembang menjadi pernyataan berhadap-hadapan antara pasien dan dokter, tetapi dapat diperiksa berdasarkan bukti konkret.
Bisa Berujung ke Ranah Hukum Jika Unsurnya Terbukti
Dr. Didi Sungkono menegaskan bahwa dugaan malapraktik medis dapat memiliki konsekuensi hukum apabila berdasarkan pemeriksaan dan pembuktian ditemukan unsur pelanggaran yang memenuhi ketentuan pidana.
Namun, tidak setiap hasil pengobatan atau operasi yang tidak sesuai harapan pasien secara otomatis merupakan tindak pidana.
Harus dilihat apakah terdapat pelanggaran terhadap kewajiban profesi, standar pelayanan, kewenangan praktik, atau tindakan lainnya yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban.
Karena itu, pembuktian menjadi bagian yang sangat penting.
Menurut Didi, tenaga medis pada dasarnya merupakan profesi yang memiliki kompetensi dan kewenangan berdasarkan pendidikan serta ketentuan perizinan yang berlaku.
Ia menjelaskan bahwa tenaga medis terdiri atas dokter, termasuk dokter spesialis dan subspesialis, serta dokter gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sengketa Ini Kini Memasuki Pertanyaan yang Lebih Mendasar
Dengan adanya somasi kedua, persoalan Reva dengan dr. A. Riza Zainudin tidak lagi sekadar mempertanyakan hasil tindakan operasi.
Kini terdapat sejumlah pertanyaan hukum dan medis yang membutuhkan jawaban berbasis dokumen.
Apakah dokter memiliki kewenangan yang sesuai untuk tindakan tersebut?
Di mana tindakan operasi dilakukan?
Apakah tempat tersebut memenuhi persyaratan untuk tindakan operasi?
Apakah SIP yang dimiliki mencakup praktik pada lokasi tersebut?
Apakah standar profesi dan standar pelayanan telah dipenuhi?
Apakah seluruh tindakan tercatat dalam rekam medis?
Apakah informed consent diberikan secara memadai?
Apakah terdapat hubungan kausal antara tindakan medis dan kondisi yang dialami pasien?
Dan yang tidak kalah penting, apakah terdapat unsur pelanggaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, perdata, administratif, atau disiplin profesi?
Seluruh pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya berdasarkan klaim salah satu pihak.
Diperlukan pemeriksaan dokumen, rekam medis, keterangan ahli, pemeriksaan terhadap fasilitas dan kewenangan praktik, serta penilaian dari lembaga yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya.
Somasi Bukan Putusan Pengadilan
Perlu ditegaskan bahwa somasi merupakan langkah hukum dari salah satu pihak untuk meminta penjelasan, pemenuhan kewajiban, atau penyelesaian suatu persoalan.
Somasi bukan putusan pengadilan dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang telah melakukan malapraktik atau tindak pidana.
Demikian pula tanggapan dari pihak dokter merupakan bagian dari hak pembelaan dan klarifikasi.
Karena itu, seluruh tuduhan, bantahan, dokumen medis, maupun argumentasi hukum dalam perkara ini masih perlu diuji melalui mekanisme yang berwenang.
Apabila tidak mendapatkan jawaban substantif atau dokumen yang diminta, kuasa hukum Reva menyatakan telah memperoleh kuasa untuk menempuh mekanisme hukum yang tersedia, termasuk pengaduan disiplin profesi, pengaduan kepada instansi kesehatan yang berwenang, upaya hukum perdata dan/atau laporan pidana apabila berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut ditemukan dasar serta unsur hukumnya.
Pada akhirnya, persoalan ini akan ditentukan bukan oleh seberapa keras pihak-pihak menyampaikan tuduhan atau bantahan, melainkan oleh bukti medis, dokumen hukum, standar profesi, kewenangan praktik, serta hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang.
Sampai seluruh proses tersebut dilakukan, dugaan malapraktik tetap harus ditempatkan sebagai dugaan dan belum dapat dianggap sebagai kesimpulan bahwa dokter telah melakukan tindak pidana.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada dr. A. Riza Zainudin, kuasa hukum, pihak fasilitas kesehatan terkait, serta instansi kesehatan dan organisasi profesi yang berwenang.
(Redho)
0 Komentar