JAKARTA — Persoalan penguasaan dan pemanfaatan sebidang tanah seluas kurang lebih ±2.096 meter persegi di wilayah RW 011, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, memasuki babak baru.
LAW FIRM KADAFI & PARTNERS kembali melayangkan Somasi II sekaligus Somasi Terakhir terkait dugaan penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, pemasangan plang, pendirian bangunan serta kegiatan ekonomi di atas lahan yang menurut dokumen yang dikuasai kliennya, H. Timing, merupakan tanah yang memiliki dasar hak yang akan dipertahankan melalui mekanisme hukum.
Somasi tersebut disampaikan sebagai bentuk peringatan sekaligus permintaan agar pihak-pihak yang saat ini menguasai maupun memanfaatkan lokasi menghentikan sementara tindakan yang berpotensi memperluas atau memperumit sengketa sampai status dan identitas bidang tanah tersebut benar-benar dapat dibuktikan.
Kuasa Hukum H. Timing, Muhammad Kadafi, S.H., M.H., Rahmat Aminudin, S.H., dan Teddy Wijaya, S.H., menegaskan bahwa persoalan pertanahan tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan klaim sepihak, pemasangan plang, penggunaan nama warga, RT/RW/LMK, maupun hanya dengan mencantumkan nomor BAST.
Menurut mereka, yang harus dibuktikan bukan semata-mata keberadaan sebuah dokumen, tetapi apakah dokumen tersebut benar-benar menunjuk pada bidang tanah yang sama dengan objek ±2.096 M² yang dipersoalkan.
KLAIM FASUM/FASOS DIMINTA DIBUKTIKAN
Salah satu titik krusial dalam persoalan tersebut adalah adanya klaim bahwa lokasi yang disengketakan merupakan fasilitas umum/fasilitas sosial (Fasum/Fasos) warga RW 011 berdasarkan BAST Nomor 1591/1.712.51 Tahun 1993.
Kuasa hukum H. Timing mempertanyakan dasar klaim tersebut.
Mereka menilai, pencantuman nomor BAST pada sebuah plang belum dengan sendirinya membuktikan bahwa bidang tanah yang dimaksud dalam BAST identik dengan tanah ±2.096 M² milik atau yang menurut klien mereka berhak dikuasai.
Karena itu, pihak yang mendasarkan penguasaan tanah pada BAST tersebut diminta memperlihatkan dokumen yang dapat diverifikasi, antara lain:
- BAST asli;
- lampiran BAST;
- peta lokasi;
- site plan;
- batas dan luas bidang;
- nomor bidang atau persil;
- pihak yang menyerahkan;
- pihak yang menerima;
- dasar kewenangan penyerahan;
- dokumen pelepasan hak;
- dokumen pembayaran atau ganti rugi;
- pencatatan sebagai aset pemerintah daerah apabila memang merupakan aset daerah; serta
- dokumen lain yang menunjukkan identitas bidang secara jelas.
Pertanyaan sederhananya: bidang tanah mana yang sebenarnya tercantum dalam BAST tersebut?
Apakah luasnya sama?
Apakah batas-batasnya sama?
Apakah nomor bidangnya sama?
Apakah lokasi dalam peta dan site plan identik dengan tanah ±2.096 M² yang dipersoalkan?
Pertanyaan tersebut, menurut kuasa hukum, harus dijawab menggunakan dokumen, bukan asumsi.
DOKUMEN H. TIMING AKAN DIUJI
Di sisi lain, Kuasa Hukum menyatakan H. Timing memiliki sejumlah dokumen yang akan digunakan dalam proses pembuktian.
Dokumen tersebut antara lain Girik Letter C Nomor 69, Surat Nomor 368/PU.03.03 tanggal 17 April 2025 yang ditandatangani Lurah Duren Sawit, dokumen atau hasil plotting ATR/BPN, bukti penguasaan, dokumen pertanahan lainnya, dokumentasi, saksi-saksi serta alat bukti lain.
Seluruh dokumen tersebut, menurut kuasa hukum, nantinya dapat diuji melalui lembaga yang memiliki kewenangan apabila persoalan berkembang menjadi sengketa hukum.
Kuasa hukum juga menjelaskan bahwa apabila pada masa sebelumnya pernah terdapat izin menggunakan sebagian lahan, izin tersebut menurut keterangan klien merupakan izin penggunaan terbatas dan sementara, bukan jual beli, hibah, pelepasan hak, penyerahan hak ataupun pengalihan kepemilikan.
SIAPA YANG AKAN DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN?
Somasi II tersebut ditujukan antara lain kepada Ketua RW 011 Kelurahan Duren Sawit, Ketua RT dan/atau pihak yang mengatasnamakan RT/RW 011, Ketua LMK RW 011 dan/atau pihak yang mengatasnamakan LMK, serta pihak-pihak lain yang berdasarkan bukti nantinya diduga terlibat dalam penguasaan atau pemanfaatan objek tanah.
Kuasa hukum menyatakan pihak yang nantinya terbukti melakukan, menyuruh melakukan, turut serta, membantu, memfasilitasi, menjaga, menggunakan, menguasai, mengambil manfaat atau mengklaim objek tanah tanpa dasar hak yang sah dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Namun, kuasa hukum menegaskan tidak akan memberikan vonis terhadap seseorang sebelum terdapat bukti dan proses hukum yang sah.
Informasi mengenai dugaan transaksi atau pemanfaatan sejumlah lokasi Pasum/Pasos, termasuk nama Sdr. Eddy CS dan pihak yang disebut berkaitan dengan PT Selasih Safar, juga disebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Artinya, penyebutan nama tersebut bukan merupakan kesimpulan bahwa pihak yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana. Status dan keterlibatannya, jika ada, tetap harus dibuktikan melalui dokumen, pemeriksaan dan proses hukum.
LIMA LOKASI AKAN DIVERIFIKASI
Kuasa hukum juga mencatat sedikitnya lima lokasi yang berdasarkan informasi awal disebut berkaitan dengan Pasum/Pasos.
Pertama, kawasan sekitar Jl. Laut Arafuru sampai depan SMA Budi Murni, Kelurahan Duren Sawit.
Kedua, kawasan depan SMP Negeri 195 sampai perbatasan Pondok Bambu, termasuk sekitar RT 012/RW 011.
Ketiga, kawasan sekitar depan rumah Sdr. Robi, Ketua RT 05/RW 011.
Keempat, kawasan Masjid Jami Ukuwah RT 01/RW 011, Blok B.
Kelima, kawasan Blok C, yang menurut informasi berada di sekitar RT 07/RW 01 dan saat ini digunakan atau dikembangkan sebagai lokasi usaha.
Namun demikian, lima lokasi tersebut belum dapat begitu saja dianggap sebagai satu objek hukum.
Diperlukan pencocokan antara batas tanah, luas, nomor bidang, persil, site plan, BAST, peta lokasi, data ATR/BPN, dokumen pelepasan hak, bukti pembayaran atau ganti rugi, status aset pemerintah dan riwayat penguasaan tanah.
SOMASI BUKAN VONIS, TETAPI PERINGATAN HUKUM
Kuasa Hukum H. Timing menegaskan bahwa somasi bukanlah putusan pengadilan.
Somasi merupakan langkah hukum untuk menyampaikan keberatan sekaligus memberikan kesempatan kepada pihak yang dipersoalkan untuk memberikan klarifikasi dan menghentikan tindakan yang menurut klien berpotensi merugikan haknya.
Karena itu, pihak yang merasa memiliki dasar hak atas tanah tersebut juga diberikan ruang untuk menunjukkan bukti dan mempertahankan haknya melalui mekanisme hukum.
Persoalan pertanahan, menurut kuasa hukum, harus dikembalikan kepada dokumen dan pembuktian.
Bukan siapa yang paling keras mengklaim.
Bukan siapa yang paling lama menggunakan lokasi.
Dan bukan pula siapa yang paling banyak memasang tanda atau plang.
POTENSI LANGKAH HUKUM PIDANA DAN PERDATA
Apabila dari proses verifikasi nantinya ditemukan bukti adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, Kuasa Hukum menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang disebut dalam somasi akan dikaji berdasarkan fakta konkret, antara lain ketentuan mengenai penyertaan, pembantuan, memasuki pekarangan secara melawan hukum, pemalsuan surat, penipuan serta perbuatan terkait hak menggunakan tanah.
Namun penerapan pasal-pasal tersebut tidak dilakukan secara otomatis.
Setiap pasal harus dibuktikan berdasarkan unsur, perbuatan, niat, alat bukti dan hubungan hukum para pihak.
Selain jalur pidana, langkah perdata juga dipersiapkan apabila diperlukan, termasuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), permintaan penghentian perbuatan, pengosongan, pemulihan keadaan dan tuntutan ganti kerugian apabila seluruh persyaratan hukumnya terpenuhi.
3×24 JAM: SOMASI TERAKHIR
Melalui Somasi II, LAW FIRM KADAFI & PARTNERS memberikan kesempatan terakhir selama 3×24 jam sejak somasi diterima untuk:
- menghentikan penguasaan dan penggunaan tanah;
- menghentikan kegiatan parkir berbayar atau pungutan ekonomi;
- menghentikan kegiatan pembangunan;
- mencabut plang yang mengklaim tanah sebagai Fasum/Fasos apabila dasar hukumnya tidak dapat dibuktikan;
- tidak mengalihkan, menyewakan, menjual, menjaminkan atau memanfaatkan objek tanah;
- menyerahkan dokumen yang menjadi dasar klaim;
- memberikan klarifikasi tertulis; dan
- menghormati proses hukum yang akan ditempuh klien.
BUKAN MAIN HAKIM SENDIRI
Kuasa Hukum H. Timing menegaskan bahwa apabila somasi tersebut tidak dipenuhi, klien tidak diarahkan untuk melakukan tindakan sepihak atau main hakim sendiri.
Sebaliknya, langkah pengamanan dan penguasaan kembali hak atas tanah akan ditempuh melalui mekanisme hukum yang sah.
Langkah tersebut dapat berupa pengaduan kepada aparat penegak hukum, permintaan verifikasi kepada ATR/BPN, pemeriksaan status aset kepada pemerintah daerah, klarifikasi dokumen BAST, hingga gugatan ke pengadilan.
Dengan demikian, apabila terdapat pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut, pihak tersebut dipersilakan membuktikannya dalam forum yang memiliki kewenangan.
“BUKTIKAN DENGAN DOKUMEN”
Muhammad Kadafi, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum H. Timing, menegaskan bahwa keberadaan plang atau penggunaan tanah dalam jangka waktu tertentu tidak otomatis menyelesaikan persoalan mengenai status hak atas suatu bidang tanah.
“Tanah tidak dapat berubah status kepemilikannya hanya karena dipasang plang, digunakan untuk parkir, didirikan bangunan, atau diklaim sebagai Fasum/Fasos. Apabila seseorang atau kelompok menyatakan mempunyai hak, buktikan dengan dokumen yang sah, identitas bidang yang jelas, dan tempuh mekanisme hukum.”
Menurutnya, pihak yang memiliki dasar hak tetap mempunyai kesempatan untuk membuktikannya.
Sebaliknya, apabila pemeriksaan nantinya menemukan adanya penguasaan, pemanfaatan, pengalihan atau tindakan lain tanpa dasar hak yang sah, pihak yang bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban sesuai peran dan perbuatannya.
Kini persoalannya bukan lagi sekadar siapa yang mengklaim tanah tersebut. Pertanyaan utamanya adalah: dokumen mana yang menunjukkan identitas bidang tanah, siapa pemegang hak yang sah, bagaimana riwayat penguasaannya, dan apakah klaim Fasum/Fasos benar-benar dapat dibuktikan secara administratif maupun hukum.
Dengan Somasi II yang sekaligus dinyatakan sebagai somasi terakhir, bola kini berada pada pihak-pihak yang menguasai atau mengklaim lahan tersebut.
Jika memiliki dasar hak, buktikan. Jika tidak memiliki dasar yang sah, hentikan penguasaan dan pemanfaatannya.
Seluruh penyelesaian selanjutnya akan ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Sumber: Bharindonesia.com
0 Komentar