SAMBAS, KALIMANTAN BARAT — Sengketa pengelolaan lahan yang berkaitan dengan KSHD (Koperasi Sinar Harapan Desa) di Desa Madak, Kabupaten Sambas, semakin mendapat perhatian. Persoalan tersebut kini memasuki tahapan pendampingan hukum setelah sejumlah anggota koperasi menunjuk tim kuasa hukumnya untuk mengawal kepentingan dan hak-hak mereka.
Langkah hukum tersebut dilakukan karena para anggota koperasi masih berstatus hutang dan menerima hasilnya dalam bentuk talangan. Terdapat persoalan dalam pengelolaan lahan Revit milik KSHD sesuai dengan SK Bupati Sambas tahun 2008 dan SK tahun 2009. Diduga anggota koperasi dibohongi.
Tidak sesuainya ketentuan administrasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi dasar pengelolaan lahan tersebut.
Tim Hukum DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LMRRI Kalimantan Barat kemudian turun mendampingi sejumlah anggota KSHD untuk menyerahkan berkas serta audiensi, menyampaikan serta mengawal persoalan tersebut melalui jalur hukum, dengan mendatangi Kejaksaan Negeri Sambas, Kamis, 3 September 2026.
Persoalan yang dibawa bukan sekadar mengenai siapa yang menguasai atau mengelola lahan Revitalisasi Sawit atau disebut dengan lahan PSR.
Lebih jauh lagi, perkara hukum ini sudah menyentuh ke arah substansi mengenai kepastian hukum bagi para anggota Koperasi Sinar Harapan Desa, bagaimana legalitas pengelolaannya, bagaimana hak anggota koperasi Revit yang memiliki lahan serta sejauh mana keputusan administrasi pemerintah daerah itu dihormati dan dijalankan oleh Perusahaan RWK.
SK Bupati Sambas Menjadi Sorotan
Menurut anggota Koperasi yang didampingi oleh kuasa hukum, terdapat dugaan ketidaksesuaian antara pengelolaan lahan Revit milik KSHD dengan sejumlah masalah tentang status anggota koperasinya yang berstatus sebagai Debitur.
Dua dokumen yang menjadi perhatian antara lain Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 370 Tahun 2008 serta Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 266 Tahun 2009.
Para anggota meminta agar substansi kedua surat keputusan bupati tersebut diperiksa secara objektif dan dibandingkan dengan kondisi serta praktik pengelolaan lahan yang berlangsung di lapangan.
Apabila nantinya ditemukan adanya ketidaksesuaian, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh untuk mengetahui bagaimana keputusan administrasi tersebut diterapkan, siapa yang memperoleh kewenangan pengelolaan, serta apakah terdapat tindakan yang melampaui atau menyimpang dari dasar kewenangan yang diberikan.
Tim hukum menilai aspek administrasi tidak dapat dipisahkan dari persoalan hak masyarakat.
Sebab, ketika suatu keputusan pejabat pemerintahan menjadi dasar pengelolaan atau pemanfaatan suatu kawasan, pelaksanaannya harus tetap berada dalam koridor kewenangan dan mesti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Anggota Koperasi Tempuh Jalur Hukum
Untuk memperjuangkan kepentingan hukum mereka, sejumlah anggota KSHD telah memberikan kuasa kepada perwakilan yang kemudian mengawal persoalan tersebut bersama tim hukum.
Perwakilan anggota yang disebut dalam pendampingan antara lain:
- Achiang
- Victor Imanuel Kelly
- Maryani
Para klien mendatangi Kejaksaan Negeri Sambas yang didampingi oleh Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LMRRI Kalimantan Barat.
Pendampingan tersebut merupakan bagian dari upaya hukum untuk memastikan persoalan yang dialami para anggota koperasi tentang status hasil yang diterima dari KSHD adalah Talangan atau Hutang, berharap hukum dapat menempatkan masalahnya pada koridor hukum secara objektive dengan memperoleh perlakuan hukum sesuai kewenangan dari kejaksaan.
YLBH LMRRI Kalimantan Barat berkedudukan di Jalan M. Yamin Gang Bina Karya, Kota Baru, Pontianak.
Dalam pendampingan tersebut, Yayat Darmawi didukung tim asisten advokat yang terdiri dari:
- Kusnandar Darmawi, S.Psi.
- Fredy Legito, A.Md.Kom.
- Fachrul Hazri Nurhidayat
- Hamzah
- Asindi
Bukan Sekadar Konflik Lahan
Tim hukum menilai persoalan KSHD 2 harus dilihat secara lebih luas. Konflik tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan penguasaan fisik atas lahan, tetapi juga menyangkut aspek administrasi pemerintahan dan perlindungan terhadap hak masyarakat.
Jika terdapat dugaan bahwa pengelolaan lahan berjalan tidak sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar kewenangan, maka diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen, sejarah pengelolaan, pihak-pihak yang terlibat, serta kondisi aktual di lapangan.
Pemeriksaan tersebut penting agar penyelesaian sengketa tidak berhenti pada klaim masing-masing pihak.
Dokumen harus diperiksa. Kewenangan harus diuji. Proses pengelolaan harus ditelusuri. Dan hak masyarakat harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas.
Karena itu, pendampingan hukum ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk memperoleh kejelasan mengenai status dan mekanisme pengelolaan lahan KSHD di Desa Madak.
Dugaan Wederrechtelijk Harus Dibuktikan
Pihak kuasa hukum menyoroti adanya dugaan tindakan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum apabila benar terdapat pengelolaan yang dilakukan di luar dasar kewenangan yang semestinya.
Istilah wederrechtelijk dalam konteks hukum pada dasarnya berkaitan dengan sifat melawan hukum. Namun, penerapan istilah tersebut terhadap suatu tindakan tertentu tetap membutuhkan pemeriksaan dan pembuktian berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, dugaan tersebut tidak dapat langsung diposisikan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana atau perbuatan melawan hukum.
Justru proses pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang diperlukan untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran hukum, pelanggaran administrasi, atau persoalan perdata yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum tertentu.
Kejari Sambas Diharapkan Melihat Persoalan Secara Objektif
Kedatangan para anggota koperasi bersama tim hukum ke Kejaksaan Negeri Sambas juga menjadi bagian dari upaya mendorong agar persoalan tersebut tidak berhenti sebagai konflik antara masyarakat dan pihak yang mengelola lahan.
Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai apakah pengelolaan yang dipersoalkan memiliki dasar hukum yang kuat dan apakah pelaksanaannya sesuai dengan keputusan administrasi yang berlaku.
Apabila seluruh proses ternyata telah sesuai ketentuan, maka hal tersebut juga perlu dijelaskan berdasarkan dokumen dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi pelanggaran, masyarakat tentu berharap dilakukan tindak lanjut sesuai kewenangan dan mekanisme hukum.
Dengan demikian, hukum tidak boleh bekerja berdasarkan siapa yang paling kuat, siapa yang memiliki modal paling besar, atau siapa yang memiliki akses lebih luas.
Hukum harus bekerja berdasarkan bukti.
Hak Masyarakat Jangan Kalah oleh Kepentingan Ekonomi
Persoalan agraria di daerah kerap bersinggungan dengan kepentingan ekonomi yang besar. Ketika lahan masyarakat masuk dalam ruang pengelolaan atau kegiatan usaha, persoalan kepastian hak menjadi semakin penting.
Masyarakat tidak boleh hanya menjadi pihak yang mengetahui keputusan setelah semuanya berlangsung.
Mereka berhak memperoleh informasi mengenai dasar hukum pengelolaan, batas kewenangan, mekanisme pemanfaatan, serta konsekuensi terhadap hak mereka.
Dalam konteks KSHD 2 Desa Madak, para anggota koperasi yang merasa kepentingannya dirugikan memilih jalur hukum sebagai sarana untuk memperoleh kepastian hak mereka di hadapan hukum.
Langkah tersebut patut ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme hukum, bukan sebagai upaya untuk menghakimi pihak tertentu.
Ujian Supremasi Hukum di Sambas
Sengketa KSHD kini menjadi salah satu persoalan yang layak mendapat perhatian publik karena mempertemukan masalah benturan kepentingan masyarakat, di mana pengelolaan lahan tidak sesuai dengan keputusan administrasi pemerintah daerah, dan kepastian hukum.
Pertanyaan besarnya adalah apakah seluruh pihak dapat tunduk pada proses hukum yang transparan dan objektif.
Jika ada pihak yang merasa memiliki dasar hukum, buka dokumennya.
Jika pengelolaan lahan dinilai sah, jelaskan dasar kewenangannya.
Jika terdapat tudingan ketidaksesuaian, uji melalui mekanisme hukum.
Dan jika ditemukan pelanggaran atau kejahatan, diproses sesuai ketentuan tanpa pandang bulu.
Sebab supremasi hukum tidak akan memiliki arti apabila masyarakat hanya diminta menerima keadaan tanpa memperoleh ruang untuk menguji legalitas suatu tindakan.
LMRRI: Persoalan Harus Dibuka Berdasarkan Bukti
Pendampingan DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LMRRI Kalimantan Barat diarahkan untuk memastikan kepentingan hukum anggota KSHD mendapatkan pendampingan secara profesional.
Tim hukum juga diharapkan dapat mendorong agar setiap dokumen dan informasi terkait pengelolaan lahan diperiksa secara proporsional, aktual dan faktual.
Persoalan ini masih berada dalam tahap pengawalan dan penelusuran. Belum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum sebelum terdapat hasil pemeriksaan dan pembuktian dari lembaga yang berwenang.
Namun satu hal yang menjadi perhatian: jangan sampai hak masyarakat tersandera oleh ketidakjelasan administrasi, konflik kepentingan, atau lemahnya pengawasan.
Masyarakat membutuhkan kepastian.
Pemerintah membutuhkan transparansi.
Dan aparat penegak hukum membutuhkan bukti sebagai dasar tindakan.
Kini publik menunggu bagaimana persoalan KSHD Desa Madak akan ditindaklanjuti.
Apakah seluruh dokumen dan dasar pengelolaan lahan akan dibuka dan diuji secara objektif?
Ataukah persoalan masyarakat kembali berhenti pada meja birokrasi tanpa memperoleh kepastian?
Jawabannya harus diberikan melalui proses hukum yang transparan, profesional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.
Redaksi
Catatan: Pemberitaan ini memuat informasi dan dugaan yang disampaikan dalam konteks pendampingan hukum. Tidak ada pihak yang dapat dinyatakan bersalah sebelum terdapat pemeriksaan dan pembuktian berdasarkan hukum. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi KSHD 2, pihak perusahaan/pengelola lahan, Pemerintah Kabupaten Sambas, maupun pihak terkait lainnya sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan.
0 Komentar