PONTIANAK — Sidang perkara yang selama ini diperjuangkan oleh seorang ibu kandung sekaligus pelapor kembali digelar di Pengadilan Negeri, Selasa (22/9/2026). Sidang tersebut merupakan agenda ke-10 dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Namun, bagi pihak keluarga pelapor, jalannya persidangan kali ini meninggalkan kekecewaan. Pasalnya, keluarga mengaku tidak memperoleh informasi secara pasti mengenai waktu dimulainya persidangan.
Menurut keterangan ibu kandung, sebelumnya ia telah berkomunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum, Pak Nyoman, untuk menanyakan waktu sidang.
“Saya belum dapat info sidangnya jam berapa, Bu,” demikian jawaban yang diterima dari pihak jaksa.
Sementara itu, suaminya telah berada di pengadilan sejak sekitar pukul 09.30 WIB untuk menunggu persidangan.
Ibu kandung tersebut kemudian tiba di Pengadilan Negeri sekitar pukul 15.30 WIB. Setibanya di pengadilan, ia mengaku langsung melihat Jaksa Penuntut Umum, Pak Nyoman, berada di depan pintu ruang sidang.
Ia kemudian bertanya mengenai kapan persidangan akan dimulai.
“Pak, kapan sidang dimulai?”
Menurut keterangannya, jaksa menjawab:
“Masih nunggu antrian.”
Setelah itu, ia langsung menemui suaminya yang sedang berada di kantin pengadilan. Saat sedang memesan minuman, seorang pengacara dari pihak lain kemudian memberi tahu bahwa persidangan telah dimulai.
“Kak, sidangnya sudah dimulai.”
Mendengar informasi tersebut, mereka kemudian bergegas menuju ruang sidang.
Namun, ketika tiba di ruang persidangan, pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum disebut telah selesai.
Pihak keluarga mengaku hanya sempat mendengar agenda pengajuan pledoi oleh penasihat hukum terdakwa. Pengajuan pledoi tersebut diterima oleh majelis hakim dan pihak terdakwa meminta waktu dua minggu.
TUNTUTAN 2 TAHUN
Setelah persidangan ditutup, pihak keluarga masih mempertanyakan pasal yang dituntutkan serta berapa lama tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
Ibu kandung tersebut kemudian keluar dan mengejar Jaksa Penuntut Umum untuk menanyakan langsung mengenai tuntutan yang telah dibacakan.
“Pak, berapa tuntutannya, Pak? Karena kami tidak mendengar dan telat masuk ke ruang sidang.”
Menurut keterangannya, Jaksa Penuntut Umum menjawab:
“Dua tahun.”
“Baik, terima kasih, Pak,” jawabnya.
Informasi mengenai tuntutan dua tahun tersebut kemudian menjadi persoalan tersendiri bagi pihak keluarga pelapor.
IBU KANDUNG MERASA BELUM PUAS
Sebagai ibu kandung sekaligus pelapor, ia mengaku belum puas dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
Ia mempertanyakan apakah tuntutan tersebut telah mencerminkan seluruh penderitaan dan persoalan yang menurutnya telah dialami keluarganya selama proses perkara berlangsung.
“Saya sebagai orang tua, ibu kandung dan sebagai pelapor merasa belum puas dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dengan ancaman maksimal enam tahun, hanya dituntut dua tahun, bahkan kurang dari setengah ancaman.”
Ia mengungkapkan, perkara tersebut telah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun satu bulan 12 hari, terhitung sejak 10 Agustus 2023.
Selama proses tersebut, ia menyebut terdapat tiga penyidik yang menangani perkara dan telah berlangsung sebanyak 10 kali persidangan.
“Setelah menunggu tiga tahun satu bulan 12 hari, terhitung dari tanggal 10 Agustus 2023, tiga penyidik, 10 kali sidang, jaksa hanya menuntut dua tahun.”
EMPAT TAHUN ANAK TIDAK BISA SEKOLAH
Kekecewaan tersebut semakin dirasakan karena menurut pihak ibu, persoalan yang berkaitan dengan data anak telah berdampak terhadap pendidikan anaknya.
Ia menyebut anaknya telah mengalami hambatan untuk bersekolah selama empat tahun karena persoalan data yang menurutnya berkaitan langsung dengan perkara tersebut.
“Empat tahun anak saya yang tidak bisa sekolah karena terkait data.”
Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar persoalan hukum di ruang persidangan, tetapi juga telah memberikan dampak terhadap kehidupan keluarga dan masa depan anak.
Ia juga mengaku mengalami tekanan sosial serta persoalan hubungan dengan keluarga dan lingkungan akibat berbagai cerita yang berkembang selama perkara tersebut berlangsung.
“Karakter saya sebagai seorang ibu dipertanyakan. Pembunuhan karakter saya, kehilangan keluarga dan dimusuhi dengan cerita mereka.”
PERTANYAKAN KETERANGAN SAKSI
Selain persoalan tuntutan, ibu kandung tersebut juga mempertanyakan keterangan sejumlah pihak yang hadir sebagai saksi dalam persidangan.
Ia menyinggung pihak KPAD dan DP2KBP3A yang menurutnya memberikan keterangan di persidangan yang tidak sesuai dengan apa yang diketahuinya.
“Bahkan pihak KPAD dan DP2KBP3A menjadi saksi persidangan memberikan keterangan palsu.”
Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan keberatan dari pihak ibu kandung yang masih perlu dibuktikan melalui fakta persidangan, dokumen, maupun penilaian majelis hakim.
MENANTI PUTUSAN HAKIM
Dengan tuntutan dua tahun tersebut, pihak ibu kandung kini menaruh harapan kepada majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara.
Ia berharap majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta, alat bukti, keterangan saksi, dampak yang ditimbulkan serta kepentingan anak sebelum mengambil keputusan.
Ia juga mempertanyakan apakah tuntutan tersebut nantinya dapat memberikan efek jera dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Apa hukum sudah bekerja dengan adil?”
“Apa akan memberikan efek jera dan apakah masyarakat akan takut melakukan hal yang sama dengan tuntutan yang diberikan?”
Menurutnya, perjuangan selama bertahun-tahun bukan semata-mata untuk mendapatkan hukuman terhadap seseorang, tetapi juga untuk memperoleh kepastian hukum serta memperjuangkan haknya sebagai ibu kandung.
“Semoga hakim menegakkan keadilan seadil-adilnya tanpa pandang bulu, agar hak seorang ibu tidak dapat dirampas oleh siapa pun dengan alasan apa pun.”
Sementara itu, berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku saat ini, KUHP Nasional telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Ketentuan pidana yang diterapkan dalam perkara tertentu tetap harus dilihat berdasarkan waktu kejadian, pasal yang didakwakan, ketentuan peralihan, serta hukum yang berlaku terhadap perkara tersebut.
Karena itu, angka “ancaman maksimal enam tahun” maupun dasar pasal yang menjadi tuntutan perlu dicocokkan dengan surat dakwaan dan tuntutan resmi JPU agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemberitaan.
Fredy Legito
0 Komentar