BOGOR — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi sorotan setelah Ombudsman Republik Indonesia menemukan dugaan keberadaan sejumlah hunian berfasilitas mewah di kawasan lapas.
Temuan tersebut diperoleh saat Ombudsman melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu, 23 September 2026. Dalam pemeriksaan itu, tim Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang berada di luar blok hunian warga binaan pada umumnya.
Bangunan tersebut dilaporkan memiliki fasilitas yang jauh berbeda dari gambaran umum hunian warga binaan, antara lain ruang tamu dengan sofa, kamar tidur, televisi, kulkas, dapur, meja makan, serta fasilitas pendingin ruangan. Ombudsman menyebut terdapat lebih dari 10 bangunan atau unit hunian di kawasan tersebut.
Kondisi itu kemudian memunculkan pertanyaan serius mengenai fungsi sebenarnya dari bangunan-bangunan tersebut, siapa yang dapat mengaksesnya, serta apakah terdapat perlakuan khusus terhadap penghuni tertentu.
Ombudsman menyebut pihaknya menemukan seorang penghuni yang mengaku sebagai warga binaan. Namun, tim belum dapat menggali keterangan secara utuh karena komunikasi dengan orang tersebut disebut terhalang oleh petugas lapas. Karena itu, identitas seluruh penghuni maupun status penggunaan masing-masing bangunan belum dapat dipastikan.
Dugaan Fasilitas Khusus Masih Didalami
Ombudsman kini masih melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut, termasuk kemungkinan adanya fasilitas khusus bagi warga binaan dan dugaan komersialisasi atau penyalahgunaan fasilitas.
Temuan ini menjadi perhatian karena keberadaan hunian dengan fasilitas seperti rumah tinggal atau apartemen berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai kesetaraan pelayanan di dalam lembaga pemasyarakatan.
Namun, hingga saat ini belum terdapat kesimpulan resmi bahwa bangunan tersebut diperjualbelikan atau disewakan kepada warga binaan. Begitu pula belum ada kepastian bahwa setiap bangunan tersebut merupakan sel khusus narapidana.
Ombudsman sendiri menyampaikan bahwa temuan tersebut masih membutuhkan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.
Sempat Terjadi Penolakan Saat Sidak
Sorotan semakin menguat karena tim Ombudsman disebut sempat mengalami penolakan ketika hendak memasuki area tertentu di Lapas Cibinong.
Dalam keterangan resminya, Ombudsman menyebut tim telah membawa surat tugas untuk melakukan pengawasan pelayanan publik. Namun, petugas lapas tetap menolak akses ke area blok hunian.
Kondisi tersebut justru membuat tim melakukan pemeriksaan lebih lanjut di area lain hingga menemukan sejumlah bangunan yang kemudian menjadi temuan utama dalam sidak tersebut.
Ombudsman juga menyebut terdapat persoalan kerentanan keamanan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pengelola lapas.
Nama Narapidana Terkenal Ikut Disorot
Temuan hunian berfasilitas mewah tersebut kemudian dikaitkan di ruang publik dengan sejumlah narapidana yang diketahui menjalani pidana di Lapas Cibinong.
Salah satu nama yang muncul adalah Ferdy Sambo, terpidana perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.
Namun, hingga saat ini belum ada bukti resmi dari Ombudsman maupun Ditjenpas yang menyatakan Sambo menempati salah satu bangunan yang ditemukan dalam sidak tersebut.
Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat, Yudi Suseno, justru menyatakan hasil pemeriksaan sementara tidak menemukan indikasi Sambo menikmati fasilitas khusus.
Menurut Ditjenpas Jawa Barat, Sambo masih menempati kamar di blok Lapas Cibinong dengan fasilitas yang sama seperti warga binaan lainnya.
Nama lain yang juga diketahui menjalani pidana di Lapas Cibinong adalah Harvey Moeis, terpidana perkara korupsi tata niaga timah, serta Rahmat Effendi alias Pepen, mantan Wali Kota Bekasi yang terjerat perkara korupsi.
Namun demikian, tidak terdapat pernyataan resmi yang memastikan bahwa Harvey Moeis maupun Rahmat Effendi merupakan penghuni bangunan yang ditemukan Ombudsman.
Karena itu, penyebutan nama-nama tersebut harus ditempatkan secara proporsional dan tidak boleh dimaknai sebagai tuduhan bahwa mereka menikmati fasilitas khusus tersebut tanpa adanya bukti atau konfirmasi resmi.
Ditjenpas Turunkan Tim Pemeriksaan
Sebagai tindak lanjut, jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan internal terhadap kondisi di Lapas Cibinong.
Di sisi lain, Ditjenpas Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai fungsi bangunan yang menjadi sorotan.
Pihak Ditjenpas menyebut bangunan tersebut berkaitan dengan rumah dinas jabatan yang berada di kawasan asimilasi, bukan fasilitas khusus yang diperuntukkan bagi warga binaan.
Perbedaan penjelasan antara temuan Ombudsman dan keterangan pengelola lapas tersebut menjadi bagian penting yang masih perlu diklarifikasi secara terbuka.
Publik membutuhkan penjelasan yang utuh mengenai status hukum dan fungsi setiap bangunan, siapa yang berhak menggunakan, siapa yang tercatat sebagai penghuni, serta bagaimana pengawasan terhadap fasilitas tersebut dilakukan.
Ada Temuan Miras, Ombudsman Minta Tidak Berspekulasi
Selain fasilitas hunian, pemberitaan mengenai sidak tersebut juga menyebut adanya temuan minuman beralkohol di salah satu kulkas serta botol kosong di sekitar kawasan.
Namun, Ombudsman mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan siapa pemilik barang tersebut karena identitas pemilik maupun hubungan barang dengan penghuni tertentu belum dipastikan.
Hal ini menjadi penting agar proses pemeriksaan tidak berubah menjadi tuduhan terhadap individu sebelum adanya hasil investigasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanyaan Besar yang Kini Menunggu Jawaban
Temuan Ombudsman di Lapas Cibinong pada akhirnya membuka sejumlah pertanyaan mendasar.
Jika bangunan tersebut merupakan fasilitas kedinasan, apa fungsi masing-masing unit dan siapa yang secara resmi berhak menggunakannya?
Jika terdapat warga binaan yang berada di kawasan tersebut, berdasarkan aturan dan kewenangan apa mereka ditempatkan di sana?
Dan apabila ditemukan fasilitas yang memang diperuntukkan secara khusus bagi warga binaan, siapa yang memberikan izin, bagaimana mekanisme pengawasannya, serta apakah terdapat transaksi atau keuntungan tertentu di balik penggunaannya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting untuk dijawab secara transparan agar tidak muncul dugaan perlakuan berbeda antara warga binaan satu dengan lainnya.
Ombudsman sendiri masih melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut. Sementara Ditjenpas telah melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Sampai hasil pemeriksaan resmi diumumkan, belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa bangunan tersebut merupakan kamar khusus milik narapidana tertentu ataupun telah menjadi praktik komersialisasi.
Yang kini menjadi perhatian adalah bagaimana Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta jajaran Ditjenpas menjelaskan secara terbuka status bangunan, penghuni, fasilitas, serta mekanisme pengawasan di kawasan Lapas Cibinong.
Masyarakat menunggu bukan sekadar bantahan atau klarifikasi, melainkan hasil pemeriksaan yang mampu menjawab secara terang: bangunan itu sebenarnya untuk siapa, digunakan oleh siapa, atas dasar apa, dan apakah seluruh penggunaannya sesuai dengan ketentuan pemasyarakatan.
Sumber: Bharindonesia.com
Fredy Legito
Foto: Interior salah satu unit hunian di kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang direkam saat pengecekan lokasi pada Kamis (24/9/2026). Dokumentasi Ombudsman RI.
0 Komentar